Indeks Dpp Golkar

Bahlil menilai gelar itu layak diberikan kepada Soeharto karena jasanya dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Pelaporan terkait dugaan pembatalan SK Kementerian Hukum atas pengesahan AD/ART Partai Golkar.

Menurut Bahlil, dirinya memang akan mengumumkan struktur kepengurusan baru di Partai Golkar, tapi bukan Jokowi.

Ihwal sinyal Golkar bergabung itu, Puan meminta menanyakan langsung kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

DPP Golkar menilai gugatan dan kegelisahan Rudolfus Jack Paskalis terhadap dukungan Golkar ke Prabowo sudah terlambat.

Ada 11 posisi wakil ketua umum, salah satunya diisi Bambang Soesatyo.

Munas Golkar X merumuskan 10 sikap politik yang akan menjadi dasar lima tahun ke depan, dari soal pemindahan ibu kota hingga pilpres dan pileg dipisah.

Pengurus DPP Partai Golkar mendesak ketua umum Airlangga Hartarto agar segera menggelar rapat pleno partai.

Yorrys Raweyai menilai kepemimpinan Airlangga merupakan yang terburuk di Golkar karena banyak aturan partai tidak dilaksanakan.  

Alasan lain DPP belum menggelar rapat pleno karena masih menunggu hasil penetapan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Polisi telah memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di sekitar kantor DPP Partai Golkar yang berada di Palmerah, Jakarta Barat.

Bamsoet mempersoalkan kinerja pengurus DPP Golkar karena hingga kini belum menentukan jadwal musyawarah nasional (Munas).

Empat orang tak dikenal diduga terlibat percobaan teror ke kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/8/2019) dini hari tadi.

Partai Golkar meminta masyarakat tak mempercayai isu soal beredarnya nama-nama susunan kabinet, kecuali jika Presiden Jokowi sudah mengumumkan langsung.

Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono membantah penonaktifan 10 Ketua DPD tingkat II Golkar di Provinsi Maluku karena mendukung Bamsoet ajukan diri jadi Ketum.

Bamsoet mempersilakan pimpinan DPD tingkat II Golkar mencabut dukungan kepada dirinya.  

Golkar menyatakan keputusan untuk menggelar musyawarah nasional (munas) merupakan otonomi setiap partai. 

Jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) Golkar 2019 akan ditentukan dalam rapat pleno partai tersebut pada pertengahan bulan ini. 

Ace Hasan menegaskan bahwa dukungan DPD II saja tidak cukup untuk membuat Golkar mempercepat Munas dan mengadakan Munaslub sebab ada syarat yang harus dipenuhi.