tirto.id - Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar merumuskan 10 sikap politik yang akan menjadi dasar-dasar berpolitik lima tahun ke depan. Sikap politik ini dibahas di Komisi C Munas yang dibacakan pimpinan Komisi C Ace Hasan Syadzily.
Sepuluh sikap politik itu dimulai dengan keinginan Partai Golkar agar ada UU Pembinaan Ideologi Pancasila. UU ini menjadi landasan peneguhan dalam mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini.
"Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Ace membacakan poin pertama sikap Politik Golkar di Hotel ritz Carlton, Jakarta, Kamis (5/12).
Tak hanya pembinaan Pancasila, Golkar juga mendorong agar pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2024 untuk dipisah. Menurut Ace pemisahan ini sebagai penyempurnaan demokrasi yang memang sudah berjalan dengan baik.
"Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945," kata Ace.
Golkar juga mendorong pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI.
Berikut 10 sikap politik Partai Golkar hasil Munas X:
1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan, mengamalkan, dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan serta tidak beri ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.
3. Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track meski perlu disempurnakan. Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945.
4. Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi, melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.
5. Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara RI ke Kaltim dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI.
6. Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.
7. Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor, antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri.
Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon. Green economic and low carbon.
8. Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.
9. Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
10. Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
