tirto.id - Politikus Golkar Yorrys Raweyai menuding kepemimpinan Airlangga Hartarto di partainya adalah yang terburuk dibandingkan era kepengurusan sebelumnya.
Alasannya, kata Yorrys, karena DPP Golkar tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku di partai saat ini.
"Bahwa kepemimpinan sekarang yang menurut saya terjelek daripada kepemimpinan sebelumnya. Tak pernah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam organisasi, baik itu AD/ART, tata tertib, peraturan-peraturan organisasi," ujar Yorrys di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Yorrys mencontohkan DPP Golkar jarang melaksanakan rapat pleno. Padahal, kata dia, berdasar aturan yang berlaku di Golkar, DPP harus menggelar rapat pleno minimal 2 bulan sekali.
Selain itu, dia melanjutkan, setelah Pemilu 2019, DPP Golkar seharusnya melakukan rapat pleno guna mengevaluasi kinerja partai di pemilihan umum.
"Sekarang ini sudah bulan ke delapan belum permah ada [rapat] pleno," ucap Yorrys.
Yorrys juga menyayangkan sikap Airlangga maupun pengurus DPP Golkar lainnya karena tak mau memenuhi aspirasi sejumlah kader partai yang mendesak rapat pleno segera digelar.
Meski demikian, dia mengklaim desakannya agar DPP segera menggelar rapat pleno tidak terkait dengan keinginan untuk mendorong Golkar memilih ketua umum baru.
Salah satu penyokong kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) ini justru curiga Airlangga tidak percaya diri untuk menggelar rapat pleno.
"Kalau dia [Airlangga] percaya diri tinggi kenapa gak bikin saja [Munas], kalau yakin menang, yuk langsung Munas [Musyawarah Nasional]," ujar dia.
Pada Rabu dan Kamis kemarin, massa AMPG menggeruduk kantor DPP Golkar untuk mendesak rapat pleno segera digelar guna mempercepat pembahasan Munas.
"Sudah beberapa kali kita berkirim surat menanyakan kapan pleno akan digelar. Namun tidak ada satupun jawaban diberikan," kata Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi.
Saat menanggapi desakan itu, Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily memastikan pengurus partainya akan menggelar rapat pleno untuk menentukan waktu penyelenggaraan Munas.
Namun, ia mengakui belum tahu kapan rapat pleno digelar. Ace juga beralasan rapat pleno harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu.
"Dalam mekanisme rapat internal partai Golkar itu jelas ada tahapannya. Ada rapat bidang dan rapat koordinasi bidang. Setelah itu baru rapat pleno partai Golkar," kata Ace, Jumat (23/8/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Addi M Idhom
