tirto.id - Gencarnya pembangunan infrastruktur berdampak positif pada geliat bisnis konstruksi. Sektor ini cukup bersinar untuk urusan gaji pekerjanya terutama untuk level paling atas, tapi sayang tidak untuk lapisan pekerja terbawah.
Hasil riset dari Kelly Service dan PERSOL Indonesia dalam Indonesia, 2018 Salary Guide (PDF), mencatat sektor konstruksi memimpin dengan gaji paling tinggi di Indonesia. Jabatan direktur utama bisa mendapat gaji minimum Rp250 juta dan maksimum Rp400 juta setiap bulan. Angka ini bisa diimbangi oleh seorang dengan posisi sebagai Managing Direktor di sektor bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang mendapat gaji maksimum Rp400 juta dan angka minimum Rp200 juta.
Berbeda tipis, CEO di perusahaan pertambangan dan industri farmasi bisa membawa pulang bayaran maksimum Rp300 juta dan angka minimum Rp150 juta setiap bulan. Gaji sebesar Rp250 juta per bulan bisa dibawa pulang oleh CEO, CFO dan Country Manager yang bekerja di sektor bisnis minyak dan gas, perbankan serta perusahaan IT. Jumlah minimum yang dibawa pulang oleh masing-masing jabatan tersebut adalah senilai Rp160 juta, Rp120 juta, dan Rp125 juta.
Sementara itu, gaji maksimum senilai Rp200 juta bisa didapat oleh seseorang dengan jabatan sebagai Engineering Director di industri petrokimia dan CFO di industri kesehatan, dengan minimum gaji masing-masing sebesar Rp150 juta dan Rp100 juta setiap bulan.
TKelly Service dan PERSOL Indonesia juga memaparkan gaji terendah di masing-masing sektor usaha ini. Gaji terendah di perusahaan konstruksi didapat oleh seseorang dengan posisi sebagai Sales Support Administration dengan gaji sekitar Rp5 juta-Rp5,5 juta per bulan. Jika dibandingkan, maka rasio gaji di sektor konstruksi menunjukkan ketimpangan yang sangat besar mencapai 1:73, yaitu antara pekerja paling bawah dan teratas.
Ketimpangan gaji selanjutnya, ada di sektor farmasi dengan rasio 1:60 antara terbawah dan teratas. Gaji terendah diterima oleh seseorang dengan posisi sebagai Payroll Admin Executive sekitar Rp4 juta-Rp5 juta. Rasio ketimpangan gaji sebesar 1:56 ada di sektor IT, dengan gaji terendah diterima oleh Data Analyst yang menerima bayaran Rp4 juta-Rp4,5 juta per bulan. Sektor perbankan memiliki rasio ketimpangan gaji 1:50, dengan gaji terendah didapat oleh Teller sekitar Rp4 juta-Rp5 juta setiap bulan.
Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional (Gapensi) menilai tidak tertutup kemungkinan perusahaan konstruksi besar bisa menggaji karyawannya dengan nominal yang lebih besar. “Kalau perusahaan konstruksi besar dengan proyek yang besar, itu mungkin (mendapat gaji besar). Perusahaan BUMN atau kontraktor swasta yang berstatus sebagai perusahaan terbuka, mereka menghasilkan laba yang cukup besar,” kata Errika Ferdinata, Wakil Sekretaris Jenderal II Gapensi kepada Tirto.
Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) mencatat terdapat 139.975 perusahaan konstruksi di Indonesia. Dari jumlah itu, yang termasuk perusahaan konstruksi besar sebanyak 2.066 perusahaan. Untuk perusahaan konstruksi dengan skala menengah ada 20.457 perusahaan. Sisanya, sebanyak 117.328 merupakan perusahaan konstruksi berskala kecil dan 124 perusahaan konstruksi perorangan.
Dari sekian banyak perusahaan konstruksi, sekitar 16 perusahaan konstruksi sudah melantai di bursa. Sebanyak empat perusahaan merupakan korporasi BUMN yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Melansir laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang 2017 lalu WIKA membukukan pendapatan Rp26,18 triliun. Laba bersih Rp1,36 triliun pada 2017 atau naik hampir 12 persen.
WSKT mengantongi pendapatan Rp45,21 triliun. Dengan pendapatan sebesar itu, perseroan meraup laba sampai dengan Rp4,2 triliun atau melonjak 131,72 persen sepanjang 2017. Tahun lalu Adhi Karya juga mampu menuai pendapatan Rp15,16 triliun. Angka itu naik 36,98 persen dibandingkan pendapatan perseroan pada 2016 yang sebesar Rp11,06 triliun. Adhi Karya mampu menyisihkan laba Rp517,06 miliar atau naik signifikan yaitu 64,1 persen dibanding laba pada 2016 yang sebesar Rp315,11 miliar.
PTPP selama periode 2017 berhasil memperoleh pendapatan senilai Rp21,50 triliun, tumbuh 30,65 persen dibanding pendapatan 2018 yang sebesar Rp16,46 triliun. Perseroan pun mampu mencetak laba sebesar Rp1,72 triliun atau melonjak 50 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp1,15 triliun.
Alokasi Gaji Perusahaan Konstruksi
WIKA mengeluarkan dana Rp528,53 miliar untuk beban gaji di 2017. Sedangkan Pengeluaran beban gaji pegawai WSKT sepanjang 2017 sebesar Rp357,79 miliar, naik 60,31 persen dari 2016 yang senilai Rp229,19 miliar.
Belanja Adhi Karya untuk gaji pegawai Rp318,7 miliar atau naik 21,3 persen dibanding 2016 yang senilai Rp256,4 miliar. Belanja PTPP untuk pegawai sebesar Rp506,18 miliar sepanjang 2017, melompat 50,95 persen dibanding belanja pegawai perseroan tahun 2016 yang sebesar Rp328,8 miliar.
“Perusahaan konstruksi cukup memerlukan sumber daya manusia yang banyak. Semakin banyak proyek yang dikerjakan, memerlukan SDM yang lebih banyak lagi,” imbuh Errika.
SDM yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang menonjol di sektor ini, bisa cepat mendapat promosi kenaikan jenjang karier, melalui berbagai proyek yang dikerjakannya. Menurut Errika, gaji yang nominalnya mulai relatif tinggi bisa dirasakan level manajer.
Namun, level tersebut juga dibebankan oleh target laba perseroan. Sehingga, insentif maupun bonus yang diterima menjadi berbeda. “Perusahaan konstruksi berinvestasi di SDM-nya, karena alat yang digunakan hanya itu-itu saja. Jadi, untuk SDM yang memiliki pengalaman, kemampuan manajerial dan juga leadership, bisa mendapat gaji yang cukup tinggi,” kata Errika.
Gaji yang besar tidak bisa menjadi gambaran keseluruhan pendapatan direktur utama perusahaan konstruksi. Ini karena perusahaan kontraktor skala kecil dan menengah, gaji yang diterima tidak sebesar BUMN konstruksi.
Sebab, saat ini bisnis kontraktor skala kecil dan menengah justru sedang berat. Pangkalnya, dari rencana alokasi anggaran pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2018 sebesar lebih dari Rp4.700 triliun, 55 persen di antaranya menjadi porsi delapan perusahaan BUMN karya.
Sehingga, jumlah kontraktor yang nyaris 140.000 perusahaan, meski bersaing memperebutkan sisa porsi 45 persen. Hitung-hitungan saja, dari angka anggaran infrastruktur sebesar Rp4.769 triliun, porsi 55 persen untuk perusahaan BUMN setara dengan Rp2.632 triliun. Jika angka ini dibagi rata kepada delapan perusahaan BUMN yang turut berkecimpung di sektor konstruksi bangunan, jalan tol dan sebagainya, masing-masing mendapat jatah proyek sebesar Rp328 triliun untuk lima tahun.
Sisa porsi 45 persen untuk swasta setara dengan Rp2.146 triliun. Sekilas terlihat, angka tersebut tidak berbeda jauh. Namun jika dibagi dengan jumlah perusahaan konstruksi swasta yang nyaris sebanyak 140.000 perusahaan, maka masing-masing perusahaan hanya bisa mereguk proyek hanya Rp15,3 miliar. Rasio perbandingan menjadi 1:22.
“Persaingan bisnis konstruksi semakin tinggi. Perlu segmentasi kontraktor dan jumlah proyek yang lebih seimbang dari pemerintah untuk pengusaha swasta, agar masih bisa ketahuan berapa perusahaan konstruksi yang masih bisa bertahan. Karena banyak teman terutama di daerah yang merasa menjadi kontraktor tidak memiliki masa depan yang jelas,” tutur Errika.
Editor: Suhendra
