Ketika PAN Lagi-Lagi Berharap Jatah Menteri dari Jokowi

tirto.id - Di mana ada isu perombakan kabinet kerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di situ pula ada partai yang bersiap dilamar. Kali ini momentum itu diambil oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Partai biru dan berlambang matahari putih itu mengaku mendapat tawaran jatah menteri dari Istana.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PAN, Mumtaz Rais—trah Amien Rais yang tersisa di partai. Amien Rais dan salah satu anaknya, Hanafi Rais, sudah hengkang dari partai usai Kongres V pada awal 2020 lalu.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus juga membenarkan rumor tersebut. Namun ia menyebut belum ada informasi resmi dari Istana dan mendapat kabar itu dari para pengamat politik. Hanya saja, jika benar, dia mengatakan PAN punya banyak kader terbaik yang siap bekerja. "Kami siap berkontribusi bagi bangsa dan negara, apa pun pos yang diamanatkan nantinya. Siapa pun orangnya bagi PAN tidak ada persoalan," kata Guspardi, kemarin lusa (19/4/2021).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan setidaknya sampai Selasa (20/4/2021) kemarin Presiden Joko Widodo belum berencana mengumumkan perombakan kabinet. Hanya saja dia memnta publik menunggu.

Di tengah ketidakpastian tersebut, menurut peneliti politik Islam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo, apabila akhirnya Jokowi tidak memberikan jatah kursi menteri kepada PAN, Zulkifli Hasan beserta anggotanya akan sangat kecewa.

"Kekecewaan itu pasti besar, terlebih kini telah menjadi isu hangat di ruang publik. Hal ini bisa memengaruhi citra PAN yang seakan memburu kursi," kata Wasisto kepada reporter Tirto, Selasa. "Terlebih lagi, pasca-ditinggalkan Amien Rais, partai ini butuh simbol baru yang bisa mengatrol nama institusi agar bisa bergema kembali."

Ia sendiri merasa PAN sulit diajak Jokowi karena "dibandingkan dengan partai koalisi lain, daya tawar politik PAN belum kuat, rentan kena ghosting."

Depak Amien Rais demi Kursi?

Wasisto melanjutkan bahwa PAN sebenarnya telah lama berharap mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf, tapi terhalang Amien Rais selaku pendiri dan sosok yang mendominasi PAN. Agar mempermulus itu, kata Wasisto, PAN pun mendepak Amien Rais yang selama ini bersikap sebagai oposisi Jokowi.

"Saya pikir langkah PAN ini menunjukkan kalau pragmatisme itu mengalahkan ideologi. PAN yang selama ini dikenal bagian dari poros partai islam yang beroposisi pada koalisi Jokowi itu pada akhirnya melemah ketika diberi kekuasaan."

Sikap resmi PAN pada Pilpres 2019 lalu adalah mendukung lawan Jokowi-Ma'ruf, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun setelah kalah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertandang ke Istana Negara.

Puncaknya pada awal 2020, saat PAN menggelar Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kubu Zulhas menang dan barisan Amien keluar. Saat itu internal partai memang terpecah dua: kubu Zulhas dan kubu Amien. Satu bulan setelahnya Zulhas kembali ke Istana. Setelah itu anak Amien, Hanafi Rais, mundur dari partai.

Beberapa bulan setelahnya, Amien Rais mendirikan Partai Ummat, yang mengklaim mengambil nafas keislaman dalam berpartai.

Wasisto mengatakan alasan PAN ingin mendapatkan jatah kursi menteri karena itu dapat memberikan mereka portofolio yang baik atau dengan kata lain keuntungan elektoral. "Kalau diberi jatah menteri teknis, kadernya akan kontinu bisa bertemu dengan para pemangku kepentingan maupun publik secara langsung sehingga bisa menjadi investasi suara di pemilu mendatang," tuturnya.

Kemudian, jabatan menteri itu adalah jalan singkat untuk bisa membangun koalisi dengan anggota partai koalisi lain.

Respons Partai Oposisi

Sejauh ini, partai oposisi—atau yang tidak masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf—di parlemen ada tiga: PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Jika PAN merapat, maka oposisi yang sudah minoritas semakin sedikit.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai semakin sedikitnya oposisi di parlemen akan memperberat legislatif untuk mengkritisi kinerja eksekutif.

"Kontrol terhadap pemerintah yang kami lakukan selama ini tentu atas pertimbangan kemaslahatan sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara. Karenanya rakyatlah pada akhirnya yang menikmati pembangunan atau yang menderita kerugian jika tidak ada kontrol yang kuat," kata Bukhori saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa siang.

Bukhori mengklaim partainya akan tetap mengambil jalur oposisi untuk menjaga demokrasi tetap berjalan. "Meski PKS hanya akan sendirian sekalipun," kata dia.

Hal senada dikatakan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Posisi oposisi di parlemen membikin proses pengawasan legislatif ada dan nyata. "Salah satu fungsi DPR adalah pengawasan. Semakin berkurang kekuatan partai politik di luar pemerintahan, semakin lemah sistem pengawasan eksekutif."