tirto.id - Sebuah festival film di Bandung tahun 1957 tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah sekelompok ibu dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menyerbu masuk gedung bioskop. Mereka menuntut agar panitia tidak menayangkan film Amerika yang berjudul Rock Around the Clock (1955) dan Don't Knock the Rock (1956). Keduanya dibintangi Bill Haley, musisi rock ‘n roll asal Amerika.
Sejak 1954, Gerwani—sebagaimana beberapa komponen lain dalam lingkaran PKI—memang selalu menolak segala sesuatu yang punya embel-embel Amerika. Kebijakan Gerwani ini diberlakukan setelah ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerwani Umi Sarjono menuding film Amerika sebagai biang kerusakan moral anak-anak dan merugikan perempuan Indonesia. Suara protes Umi ini mendapat publikasi besar dalam surat kabar Harian Rakjat (13/10/1954).
Sejak saat itu pula, Gerwani, didukung Lekra dan Pemuda Rakyat, dengan gigih melayangkan protes dan kritik terhadap ketua Panitia Sensor Film, Maria Ulfah. Akibat kritik yang bertubi-tubi, kaum ibu yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) berharap agar diperbolehkan ikut memeriksa apakah benar film Rock Around the Clock dapat merusak moral.
Seperti yang dicatat dalam memoar Maria Ulfah Subadio: Pembela Kaumnya (1982: 131) yang ditulis Gadis Rasid, Maria menyetujui permintaan para ibu dari Kowani. Ia kemudian menyelenggarakan pemutaran film di sebuah ruang preview milik American Motion Picture Association in Indonesia (AMPAI), di Jalan Veteran.
Belum sempat rencana itu terlaksana, Maria digiring oleh Pemuda Rakyat yang kemudian mencecarnya dengan beragam pertanyaan. Maria menjawab dengan tegas bahwa “film ini sudah dinilai oleh suatu panitia kecil yang dimpimpin oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat”. Menurut Maria, tidak ada unsur yang membahayakan atau merusak moral seperti yang dituduhkan.
Peristiwa itu kembali menciptakan jarak antara Maria dengan orang-orang dari kubu komunis. Sebelumnya, Maria yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia memang sudah tidak disukai dan berkali-kali dituntut mundur dari jabatan ketua panitia sensor. Maria dianggap terlalu lunak menyikapi peredaran film Amerika.
Dua tahun setelah peristiwa penggiringan tersebut, masa jabatan Maria berakhir. Anehnya, panitia sensor sama sekali tidak diganti, sebaliknya mereka dibiarkan bekerja seperti biasa. Menurut pengakuan Maria kepada Gadis Rasid, keputusan itu dibuat atas dorongan Gerwani agar posisi ketua dapat diisi oleh calon pilihan mereka. Orang pilihan itu adalah Utami Suryadarma, istri Kepala Staf Angkatan Udara Soeriadi Suryadarma.
Kampanye Pendidikan Gerwani
Sejak awal 1960-an, perasaan tanggung jawab moral Gerwani dalam perfilman dan kebudayaan semakin meningkat berkat kehadiran Utami. Menurut Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan (2010: 347), kapasitas Gerwani sebagai garda depan penyaringan film ini timbul berkat kesadaran akan peran khusus mereka sebagai pendidik anak-anak. Selain itu, mereka juga menganggap film telah merubah citra perempuan menjadi “barang dagangan”.
“Perkosaan, kasus-kasus pembunuhan belakangan ini, pemuda penganggur yang mengganggu para perempuan di jalan-jalan pada malam hari, dan anak-anak lelaki yang bermain sebagai cowboy […] semua permainan mereka tiru dari film-film buruk,” tulis nyonya Asijan, salah seorang simpatisan Gerwani, dalam Harian Rakjat (17/10/1956).
Dari catatan Wieringa dapat diketahui bahwa untuk menanggulangi isu tersebut, Gerwani berusaha menempatkan perfilman di bawah standar pendidikan dalam rangka membentuk keluarga komunis. Maka pada 1960, Gerwani mengeluarkan apa yang disebut Panca Cinta atau lima macam cinta untuk pendidikan anak-anak. Rumusan tentang hal ini diuraikan untuk pertama kali dalam majalah Api Kartini, salah satu organ Gerwani, edisi Februari 1960.
“Panca Cinta digalakan bersamaan dengan Panca Wardhana yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di bawah Prof. Dr. Prijono. Panca Cinta menetapkan lima bidang yang harus mendasari seluruh sistem sekolah, yakni perkembangan intelektual, moral, teknik, artistik, dan mental,” terang Wieringa (hlm. 348).
Di tahun yang sama, tersiar desas-desus bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, berniat menempatkan perfilman di bawah Kementerian Pendidikan. Niat ini urung. Sebagai gantinya, Panca Cinta mengalami pembaruan pada September 1963 yang secara tidak langsung memengaruhi kebijakan dan cara kerja Utami dalam panitia sensor.
Gunting Sensor di Tangan Utami
Utami sendiri dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi yang pernah mewakili Republik Indonesia dalam All Indian Women’s Congress pada Desember 1947. Saat itu Utami masih menjabat sebagai ketua Bidang Penerangan Luar Negeri Kowani. Dalam memoarnya yang berjudul Saya, Soeriadu & Tanah Air (2012: 7), Utami mendeskripsikan diri sebagai seorang “feminis”.
Barangkali berkat kedekatan Utami dengan dunia pergerakan nasional, Gerwani menjatuhkan pilihan untuk menggandeng Utami dalam kampanye sosial mereka. Banyak sumber yang menyebut, Utami nampak istimewa di hadapan kelompok komunis lantaran dikenal dekat dengan Sukarno dan punya relasi yang baik dengan pejabat di istana negara.
Kebijakan sensor yang diterapkan Utami sangat berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Maria Ulfah. Krisna Sen dalam Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru (2009: 82) menyebut panitia sensor di bawah pengaruh Utami lebih condong melawan film-film Amerika dengan jalan mempersulit kriteria sensor.
Di bawah kendali Utami, gunting panitia sensor menjadi lebih tajam ketimbang sebelumnya. Utami cenderung memotong film-film yang menggambarkan suasana pesta, adegan dansa antara laki-laki dan perempuan, gaya hidup perkotaan yang berlebihan, serta ambisi pribadi yang dianggap dapat merusak agenda pendidikan yang sedang berjalan.
Ketimbang mengandalkan ‘panitia kecil’, Utami lebih suka mengundang kaum guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk duduk mendampingi panitia sensor. Kebijakan Utami ini mulai dilakukan pada 17 Januari 1961 ketika ia mengundang sekelompok guru untuk menyaksikan film drama asal Inggris berjudul Too Young Too Love (1959) di Gedung Panitia Sensor Film.
Emak-Emak Boikot Film
Berdasarkan apa yang dicatat dalam Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia (1992: 81) sikap sensor Utami perlahan-lahan berjalan ke arah yang lebih politis. Tak sedikit yang menudingnya suka mempersulit penyensoran film-film garapan sutradara yang dianggap musuh politik PKI. Film Anak Perawan di Sarang Penjamun (1962) garapan Usmar Ismail dan Tauhid (1964) garapan Asrul Sani hanya dua dari sekian film yang mendapat kesulitan di atas meja sensor.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi sejak 1962 secara tidak langsung memperuncing kampanye anti-imperialisme kebudayaan Barat. Akibatnya, permusuhan terhadap film Amerika pun semakin memuncak. Pada saat bersamaan, Utami mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan impor terpimpin. Dikatakan oleh Utami, impor film yang tidak terpimpin dengan jelas akan “membahayakan kebudayaan kita berdasarkan manipol dan anti-imperialisme.”
Tidak jelas apakah usulan tersebut diloloskan oleh anggota parlemen. Yang diketahui, sebagai konsekuensi masuknya armada Amerika Serikat ke Samudera Indonesia pada 20 April 1964, Utami dan kaum komunis memilih melibas habis seluruh film Amerika yang sudah beredar di Indonesia melalui aksi boikot.
Masih di tahun yang sama, Utami didaulat menjadi Ketua Umum Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang berkedudukan di Jakarta. Bersama Gerwani, Utami menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk masuk ke bioskop-bioskop dan menggulung habis dominasi film Amerika di Indonesia. Tanpa sepengetahuan Utami, aksi ini seringkali disertai tindak kekerasan dan pemerasan terhadap pemilih bioskop.
Beberapa bulan setelah Gerwani dan Utami Suryadarma terjun menjadi bagian aksi boikot film Amerika, kaum ibu di Jakarta turut menolak peredaran film barat. Sebuah kolom pada surat kabar Nasional (3/10/1964) menceritakan dengan gamlang kecemasan ibu-ibu saat melihat perilaku anak-anak yang semakin nakal meniru film koboi.
Bersama-sama Gerwani, kaum ibu di Jakarta lantas ikut turun ke jalan. Seraya mengkumandangkan orasi kebudayaan yang ditulis PAPFIAS mereka meminta Sukarno membubarkan AMPAI, jalur utama distribusi film Amerika di Indonesia, kemudian mengusir orang-orang Amerika yang bekerja di dalamnya.
Aksi serupa terus menyebar di berbagai kota besar di Pulau Jawa dengan melibatkan bermacam-macam organisasi perempuan. Merunut catatan Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011: 67) aksi para perempuan ini baru berhenti ketika terjadi peristiwa 30 Septermber 1965.
Editor: Windu Jusuf
