Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan: Bermasalah Sejak Awal

tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai 2 Maret 2020. Proyek yang merupakan patungan BUMN dan China Railways ini dinilai punya andil hingga menyebabkan banjir di Bekasi dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir ini.

Proyek yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) ini juga disebut bertanggung jawab dalam genangan air di Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran logistik.

Selain itu, masih ada sekitar 5 kesalahan yang disoroti PUPR dalam surat No BK.03.03-Komite KZ/2S.

Lima kesalahan itu, antara lain: proyek ini kurang memperhatikan kelancaran akses keluar-masuk jalan tol, pembiaran penumpukan material yang mengganggu fungsi drainase dan keselamatan pengguna jalan, pengelolaan sistem drainase yang buruk, pembangunan pilar LRT tanpa izin, sampai persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Betul, dihentikan untuk sementara waktu,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadilaga seperti dikutip dari Antara.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang menyumbang masalah, bahkan sejak awal akan dibangun.

Ia bilang tata kelola proyek ini memang kurang rapih. Alhasil tidak mengherankan kalau ada gangguan mulai dari persoalan tata ruang, macet hingga drainase yang menjadi jalur air menuju sungai.

Agus pun mengatakan tak heran jika ada daerah yang biasa tak terdampak banjir bisa mengalaminya juga baru-baru ini. Agus berani menyebut cara pengerjaan proyek itu “jorok”.

Agus mengklaim menjadi salah satu dari segelintir orang yang memperingatkan agar proyek ini tidak dibangun. Ia pun tak terlalu terkejut bila proyek ini akhirnya menimbulkan masalah seperti yang ditangani PUPR.

“Tapi, kan, ngotot itu dibangun saja. Akibatnya sekarang jorok, kan, pekerjaannya. Kita lihat pipa Pertamina terbakar dan ada tiang LRT mengganggu jalan dan sekitarnya,” kata Agus saat dihubungi reporter Tirto, Senin (2/3/2020).

Sudah Bermasalah Sejak Awal

Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menambahkan kehadiran proyek ini sebenarnya tak hanya pelik dari persoalan banjir. Sedari awal memang kehadirannya kurang genting.

Ia mencontohkan saat proyek ini direncanakan, Jakarta-Bandung sudah memiliki Tol Cipali yang menambah kapasitas jalan yang semula hanya ditanggung Tol Cikampek.

Saat pemerintah membangun Tol Jakarta-Cikampek Elevated I dan II, imbasnya sudah banyak peningkatan volume bagi kendaraan pribadi. Alhasil kehadiran sejumlah tol itu saja sudah membuat masyarakat cenderung menggunakan kendaraan roda empat.

Dengan kata lain, kata dia, kehadiran kereta cepat bisa jadi memang tak diperlukan. Djoko menilai kesiapan transportasi umum di Bandung saja juga tak mendukung, padahal letaknya tak sampai pusat kota.

Alhasil, kata Djoko, masyarakat akan lebih memilih kereta jarak jauh konvensional Jakarta-Bandung dibanding kereta cepat tersebut.

Djoko menambahkan proyek ini dibangun serba tergesa-gesa. Misalnya tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Lalu tak masuk dalam Rencana Induk Perekretaapian Nasional (RIPNas).

Dari pengurusan Amdal-nya saja, Djoko menilai ada yang janggal karena bisa terbit dalam waktu 1 bulan, padahal proyek lainnya yang tak sebesar KCIC setidaknya memerlukan satu tahun. Karena itu, ia tidak heran bila saat ini tergangjal oleh persoalan lingkungan.

Kekhawatiran Djoko lainnya juga termasuk niat pemerintah untuk mencuri hati Cina lewat pengembangan proyek ini. Belum lagi Cina tengah gencar-gencarnya menawarkan proyek ke negara lain lewat Belt and Road Initiative (BRI).

Hal ini, kata Djoko, sudah bisa terlihat dari cara pemerintah yang mengizinkan banyak keterlibatan pekerja Cina. Saat proyek ini terhambat karena virus Corona saja, dilaporkan ada 300 pekerja konstruksi yang sedang ditunggu kembali ke Indonesia.

“Bisa jadi juga biar Indonesia dapat perhatian Cina. Strategi politiklah, enggak semua dikasih ke Jepang, Cina dapat juga,” ucap Djoko saat dihubungi reporter Tirto, Senin (2/3/2020).

Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menambahkan permasalahan proyek ini sebenarnya lebih serius dari sekadar drainase.

Elisa menduga ini bakal menjadi bom waktu bagi permasalahan berikutnya, lantaran menjadi pintu masuk bagi pengembang besar yang nantinya akan mengembangkan kawasan perumahan di dekat lokasi stasiun kereta cepat dan sekitarnya.

“Jadi memang dari awal enggak ada hubungan dengan transportasi,” kata Elisa saat dihubungi reporter Tirto, Senin (2/3/2020).

Usai tata ruang babak belur dalam proses pembangunan kereta, kata dia, nantinya akan lebih banyak tata ruang yang berubah menjadi perumahan. Alhasil lebih sedikit lagi kawasan hijau tersedia terutama di daerah hulu seperti Bogor dan sekitarnya.

Belum lagi di sepanjang proyek ini bertebaran bank tanah milik sektor properti yang jumlahnya bisa mencapai 35 ribu hektare atau separuh luas Jakarta, kata Elisa.

“Nanti KCIC udah kelar pun tetap akan ada banjir. Soalnya di hulu dan banyak daerah hijau berubah jadi perumahan,” ucap Elisa.

Reporter Tirto telah berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Direktur Utama PT KCIC Chandra Dwiputra. Namun hingga artikel ini dirilis, ia tak memberikan respons.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan telah menginstruksikan KCIC untuk mengevaluasi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara menyeluruh.

“Saya sudah meminta PT KCIC untuk mengevaluasi secara menyeluruh segala kekurangan manajerial proyek terutama yang menyebabkan terjadinya kerugian lingkungan dan sosial terhadap masyarakat," jelas Erick dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Senin (2/3/2020).

Erick mengatakan dirinya sudah mendapatkan laporan awal dari KCIC terkait penghentian sementara proyek pembangunan kereta cepat ini. Pihak KCIC, kata Erick, berjanji akan melakukan pembenahan khususnya dalam aspek lingkungan.

Erick pun mendukung langkah penghentian sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dalam 2 minggu ini mereka akan memperbaiki drainase dan manajemen lingkungan. Tentu segala perkembangan proyek akan kami sampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme BUMN," kata Erick.