Menuju konten utama

Kemnaker Dukung Eksistensi Program Pemagangan Indonesia-Jepang

Mengapa program pemagangan ke Jepang penting bagi tenaga kerja Indonesia? Berikut penjelasan dari Kemnaker.

Kemnaker Dukung Eksistensi Program Pemagangan Indonesia-Jepang
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pada acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Tahun 2024, di Jakarta Senin (29/7/2024). (FOTO/Biro Humas Kemnaker)

tirto.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung sepenuhnya keberadaan dan kelanjutan kerja sama program pemagangan antara Indonesia dan Jepang.

Selain memberikan dukungan, Kemnaker juga berharap agar kualitas penyelenggaraan pemagangan terus ditingkatkan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemagangan yang berlaku secara universal.

"Pemagangan Jepang harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar dalam dunia kerja bagi para peserta magang, dan peningkatan kesejahteraan para pemagang," ucap Afriansyah Noor dalam arahannya pada acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Tahun 2024, di Jakarta Senin (29/7/2024) malam.

Wakil Menteri Afriansyah menyebutkan bahwa program pemagangan ke Jepang, yang dimulai sejak 1993, adalah langkah konkret dari Kemnaker untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global.

Menurut data dari Badan Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang, pada Desember 2023, terdapat 149.101 Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang. Dari jumlah tersebut, proporsi terbesar adalah peserta pemagangan, yaitu sebanyak 74.387 orang. Angka ini meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 45.919 peserta magang.

Pencapaian berikutnya adalah pertumbuhan jumlah Sending Organization (SO) dari Indonesia. Pada Juli 2024, tercatat ada 464 lembaga SO yang aktif, meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 347 lembaga.

"Namun demikian, belum saatnya Indonesia berpuas diri. Kita perlu juga melihat capaian dari negara lain, utamanya Vietnam sebagai negara pengirim peserta magang ke Jepang dengan jumlah tertinggi," ucap Afriansyah.

Afriansyah menyatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi melalui program magang ke Jepang, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Jepang, mitra kerja, dan lembaga pelatihan kerja.

"Oleh karenanya, rakor ini menjadi momentum bagi peningkatan kualitas dan aksesibilitas program pemagangan ke Jepang sehingga dapat berjalan semakin masif," ujar Afriansyah.

"Artikel ini merupakan kerja sama Kemnaker RI dengan Tirto.id"

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis