tirto.id - Kementerian ESDM mencatat empat tahun capaian pemerintahan Jokowi-JK di sektor energi mencakup BBM Satu Harga, rasio elektrifikasi, dan lampu tenaga surya gratis.
Menteri ESDM, Ignatius Jonan mengatakan BBM Satu Harga diwujudkan secara bertahap dengan diawali membangun SPBU di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran BBM hingga tingkat kecamatan. Targetnya sampai akhir tahun ini 130 titik dan pada 2019 ada 160 titik.
"Berarti ada 160 kecamatan yang nggak memiliki SPBU. Pada 2017, sudah dibangun di 57 titik. Tahun ini target 73 titik dan sampai hari ini selesai 41 titik, jadi total 98 titik. Jadi, ini pembangunan lanjut terus buka satu titik," ujar Jonan di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Rabu (24/10/2018).
"Saya mohon kepada Mendagri [Menteri Dalam Negeri] mohon diimbau kepada kepala daerah supaya perizinan didukung, perlu perizinan bupati," tambahnya.
Sebelum program BBM Satu Harga, harga BBM di setiap daerah berbeda. Harga BBM di 22 SPBU wilayah Papua dan Papua Barat semula Rp12 ribu - Rp100 ribu per liter. Pada 7 SPBU wilayah Maluku dan Maluku Utara Rp 10-12 ribu per liter.
Harga BBM di 12 SPBU Sulawesi Rp 8.500 - Rp 25 ribu per liter. Di 12 titik Nusa Tenggara Rp 89 ribu per liter. Di 1 titik SPBU Bali Rp 8-10 ribu per liter.
Harga BBM di 3 SPBU wilayah Jawa dan Madura Rp 8-10 ribu per liter. Di 29 SPBU Kalimantan Rp 8-40 ribu per liter. Di 12 SPBU Sumatera Rp 8-9 ribu per liter.
Saat ini, 98 titik SPBU tersebut sudah menjadi satu harga. Harga jual solar Rp 5.150 per liter dan premium Rp 6.450 per liter.
Lalu, saat ini rasio elektrifikasi juga sudah meningkat. Pada 2014, 84,3 persen, naik menjadi 88,3 persen pada 2015. Pada 2016 menjadi 91,2 persen dan pada 2017 meningkat menjadi 95,3 persen.
Hingga saat ini 98,05 persen tercapai dari target di akhir tahun 98,3 persen. Sedangkan, pada 2019 targetnya sebesar 99 persen.
"Target tahun ini di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 97,1 persen. Ini artinya kita sudah melebihi," ujarnya.
Disebutnya, 2 persen rasio elektrifikasi tidak terpenuhi, artinya ada ada 5 juta jiwa yang belum menikmati aliran listrik dan jumlah penduduk tersebut sama dengan satu negara Singapura.
"Berarti kalau satu penduduknya 500 ada 10 ribu desa. Ini akan kita kejar mati-matian. Pemanfaatan energi berkeadilan adalah ketersediaan dan keterjangkauan," ujarnya.
"Nah, keterjangkauan itu pemerintah memastikan sampai akhir 2019 diusahakan enggak ada kenaikan listrik," tambahnya.
Lampu tenaga surya gratis difokuskan untuk masyarakat di 2.519 desa yang belum menikmati listrik sampai akhir 2016.
"Daerah-daerah ini kalau bangun transmisi distribusi makan waktu yang panjang, tantangan konstruksi dan biayanya besar sekali. Nah, akhirnya pemerintah memutuskan lampu tenaga surya hemat energi. Jadi mereka pakai solar sistem, bisa menghidupkan 4 lampu setara 25 watt lampu pijar dan bisa untuk charge HP," ungkapnya.
Tahun lalu, pemasangan di 79.556 rumah yang kebanyakan di daerah timur, di barat ada juga, misalnya di Kepulauan Riau. Target tahun ini 175 ribu dan pada 2019 ditargetkan 98 ribu.
"Jadi, kalau di awal pemerintahan ini mencanangkan program peningkatan kapasitas pembangkit bertambah 35 ribu mega watt sebenarnya rasio elektrifikasi," ujarnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri
