tirto.id - Perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sepanjang 2014-2019 atau era kepemimpinan Joko Widodo diprediksi tak akan lebih baik dibandingkan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan, perkembangan EBT di era Jokowi bahkan cenderung stagnan.
"Bahwa energi terbarukan di tahun 2025 itu enggak berjalan sebagaimana diinginkan penambahan 2015-2018 hanya 800 mw. Energi terbarukan. Mungkin akhir 2019 ini hanya akan bertambah 500-600 mw aja," tuturnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).
Angka tersebut, menurut Fabby, masih lebih rendah ketimbang capaian EBT di era SBY. "Ini bahkan lebih rendah dari 2009-2014 itu nambahnya 2.200 mw," tuturnya. "Yang masuk beberapa di 2019 itu nanti ada dari hidro (air), ada panas bumi, ada angin, lalu ada proyek tenaga Surya," imbuh Faby.
Lantaran itu lah, kata dia, target untuk menggunakan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 masih jauh dari harapan. Target itu rencananya akan dicapai dengan mendorong PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) untuk masuk ke pembangkit energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)
Di samping itu, minimnya capaian EBT di era Jokowi juga diprediksi bakal terus membebani neraca perdagangan Indonesia hingga akhir tahun 2019.
"Kalau kita lihat, sepanjang 2018 defist transksi berjalan kita kan besar, dan kinerja perdagangan kita terbebani dengan impor minyak dan BBM yang cukup besar. Di 2019, lifting kita enggak bertambah. Otomatis Impor lagi," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
