tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt (GW) pada tahun 2060.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa penambahan kapasitas listrik tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060. Yuliot menjelaskan, tambahan kapasitas listrik tersebut mayoritas akan berasal dari pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
“Kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan pada tahun 2060 mencapai 443 GW di mana 79 persen berasal dari EBT. Dari jumlah tersebut, sekitar 42 persen berasal dari Variable Renewable Energy (VRE) seperti tenaga surya dan angin yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi,” ucap Yuliot dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/01/2025).
Yuliot pun membeberkan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk menambah kapasitas listrik di Indonesia antara lain dengan memanfaatkan pengembangan pembangkit arus laut yang dimulai pada kisaran tahun 2028 hingga 2029.
“Pembangkit arus laut ini guna memanfaatkan potensi energi kelautan yang besar di Indonesia,” tutur Yuliot.
Kedua, ada percepatan pengembangan pembangkit nuklir yang waktunya dimajukan dalam rentang waktu 2029-2032 untuk mempercepat pemanfaatan energi nuklir.
Ketiga, pengembangan PLTS terapung (floating) dan PLTS atap (rooftop) yang dilakukan secara masif dengan memanfaatkan area waduk untuk PLTS terapung (floating) dan mendorong instalasi PLTS atap (rooftop) di sektor rumah tangga maupun komersial.
Keempat, adanya rencana pengembangan PLTP yang akan melibatkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) secara onshore maupun offshore secara signifikan. Selanjutnya yang terakhir, pengoperasian PLTU eksisting dengan cofiring.
“PLTU batubara yang sudah ada akan terus dioperasikan sampai Power Purchase Agreement (PPA) berakhir, kemudian diadaptasi dengan teknologi cofiring menggunakan biomassa serta dilengkapi Carbon Capture and Storage (CCS),” jelasnya.
Yuliot menambahkan, berdasarkan RUKN juga dikatakan bahwa Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 120 GW dalam jangka waktu 10 tahun atau hingga tahun 2034 mendatang.
Dari total kapasitas tersebut, Yuliot merinci sebesar 71 GW akan disediakan oleh PT PLN (Persero), dan pemegang wilayah usaha lainnya sebanyak 28 GW. Kemudian, 21 GW sisanya akan diserahkan secara fleksibel pada PLN, pemegang wilayah usaha, hingga pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri (IUPTLS).
“Kebijakan pengembangan transmisi, terutama berfokus pada keandalan untuk evaluasi potensi EBT ke pusat demand dan fleksibel terhadap pertumbuhan pemanfaatan EBT,” katanya.
“Selain itu, kebijakan transmisi juga mencakup pengembangan teknologi smart grid dan integrasi sistem interkoneksi untuk meningkatkan efisiensi operasional,” imbuh Yuliot.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
