Menuju konten utama

Kemensos Targetkan Bansos Adaptif Sumatra Tuntas Sebelum Lebaran

Berdasarkan data Kemendagri, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi untuk menerima bantuan tersebut mencapai 67.886 keluarga.

Kemensos Targetkan Bansos Adaptif Sumatra Tuntas Sebelum Lebaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama dengan Plt. Direktur Utama PT. POS Indonesia pada konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026). foto/Dok. Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial adaptif bagi masyarakat terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga wilayah tersebut.

Setelah sebelumnya menyalurkan santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, Kemensos kini menggulirkan bantuan lanjutan berupa bantuan isian hunian, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta jaminan hidup (jadup). Penyaluran bantuan dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah saat ini tengah memproses penyaluran bantuan isian hunian dan BSSE bagi keluarga terdampak.

“Untuk bantuan isian hunian nilainya Rp3 juta per keluarga, sedangkan bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga,” kata Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi untuk menerima bantuan tersebut mencapai 67.886 keluarga. Total kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan lebih dari Rp543 miliar.

Gus Ipul menjelaskan proses penetapan data penerima dilakukan secara berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data awal berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui bupati atau wali kota. Data tersebut juga dilengkapi dengan By Name By Address (BNBA), serta ditandatangani oleh Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri sebelum diverifikasi oleh Kemendagri.

“Setelah melalui proses tersebut, data menjadi final dan menjadi pedoman kami dalam menyalurkan bantuan. Dalam pelaksanaannya, kami menugaskan PT Pos Indonesia,” ujarnya.

Selain bantuan tersebut, Kemensos juga menyalurkan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang setiap bulan selama tiga bulan. Hingga kini, jumlah penerima manfaat yang telah terverifikasi untuk bantuan jadup mencapai 248.588 orang dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp335 miliar.

Pada tahap awal penyaluran, PT Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada 38.070 KPM serta bantuan jadup kepada 143.496 penerima manfaat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Penyaluran ini diharapkan dapat berlangsung cepat namun tetap tepat sasaran, dilakukan secara prudent dan akuntabel. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengirimkan data dengan baik,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan hingga 5 Maret 2026 pihaknya telah menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada sekitar 17 ribu keluarga atau lebih dari 26 persen dari total penerima.

Ia menargetkan seluruh penyaluran bagi 67 ribu lebih keluarga penerima manfaat dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Maret 2026.

“Kami berharap sebelum Lebaran seluruh penerima sudah mendapatkan haknya, baik bantuan isian hunian maupun bantuan stimulan sosial ekonomi,” kata Haris.

Selain itu, PT Pos Indonesia juga segera menyalurkan bantuan jaminan hidup. Dengan jaringan kantor pos yang tersebar luas, penerima manfaat diharapkan dapat lebih mudah mengakses bantuan, bahkan jika mereka sedang berada di luar daerah untuk keperluan mudik.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan dilakukan melalui tiga skema, yakni pencairan di Kantor Pos, penyaluran secara kolektif di komunitas seperti kantor desa atau kelurahan, serta pengantaran langsung bagi penerima lanjut usia atau yang sedang sakit.

“Untuk tiga provinsi ini kami melibatkan sekitar 454 Kantor Pos agar proses penyaluran berjalan lebih cepat dan menjangkau seluruh penerima,” ujar Haris.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis