Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang kerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat desa serta perluasan akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat. Peluang kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jajaran ITB Visi Nusantara di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Yayasan Visi Nusantara Yusfitriadi, Badan Pembina Harian ITB Visi Nusantara Bogor Jerry Sumampouw, Rektor Daniel Zuchron, Kepala LP3I Zaenal Abidin Riam, Kepala LP2MD Tino Rahardian, serta Sekretaris LP2MD Abidin. Sementara dari Kemensos, Wamensos Agus Jabo didampingi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla dan jajaran tenaga ahli menteri.
Dalam pertemuan itu, ITB Visi Nusantara memaparkan berbagai inisiatif yang tengah dikembangkan untuk memperkuat pembangunan berbasis desa. Salah satu program yang sedang disiapkan adalah pengembangan sumber daya manusia melalui konsep satu sarjana untuk satu desa di Kabupaten Bogor.
Kepala LP2MD ITB Visi Nusantara Bogor, Tino Rahardian, mengatakan pendidikan harus mampu menjadi instrumen perubahan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pendidikan itu memang harus membebaskan. Membebaskan dari kemiskinan, membebaskan dari kebodohan dan sebagainya. Sehingga lembaga kami ingin sekali berkontribusi, baik di Sekolah Rakyat, mungkin dosen-dosen kami bisa membantu adik-adik siswa-siswi di Sekolah Rakyat, atau juga mungkin lulusan-lulusan Sekolah Rakyat yang ingin berkuliah di ITB Vinus,” kata Tino.
Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Visi Nusantara, Yusfitriadi. Menurutnya, perguruan tinggi perlu membangun keterhubungan yang kuat dengan berbagai pihak yang bekerja langsung di tengah masyarakat agar pendidikan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kami memang sedang membangun sinergi dengan beberapa pihak, terutama yang langsung bersentuhan dengan isu-isu di akar rumput, salah satunya adalah Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial inilah yang meng-create berbagai macam program-program di tingkat masyarakat yang saya pikir akan banyak bersentuhan dengan kami sebagai perguruan tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor ITB Visi Nusantara Bogor, Daniel Zuchron, menjelaskan bahwa kampusnya sedang mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada pembangunan desa. Program tersebut dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu kembali ke daerah asal dan menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing.
“Karena kita mau bicara dari desa. Maka 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor akan terisi penuh dan empat tahun mereka akan kita latih sebagai sarjana desa,” katanya.
Menanggapi paparan tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa Kemensos saat ini menjalankan tiga agenda utama, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sekolah Rakyat ini program prioritas Bapak Presiden yang dimaksudkan untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata Agus Jabo.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat bergantung pada bantuan sosial semata. Karena itu, Kemensos terus memperkuat pendekatan pemberdayaan agar masyarakat miskin yang masih produktif memiliki kesempatan untuk mandiri.
“Saya berkomitmen sama Pak Menteri, kalau kemudian bansos terus-menerus dipertahankan ini tidak produktif. Kita mau hijrah. Masyarakat miskin yang masih produktif kita intervensi, kita berdayakan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Agus Jabo melihat setidaknya dua bidang yang dapat segera dikolaborasikan dengan ITB Visi Nusantara. Pertama, pengembangan program pemberdayaan di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui model Kampung Berdaya Kemensos. Kedua, penyediaan akses pendidikan tinggi bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kita berkolaborasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Syukur-syukur lulusan-lulusan ITB Vinus bisa menjadi pendamping karena punya ilmunya. Kita menyediakan arenanya, kita intervensi modalnya, memberikan pekerjanya, nanti kalian menjadi tim pendamping di sana, jadi kolaborasinya dalam rangka pengentasan kemikinan caranya dengan pemberdayaan masyarakat di desa-desa” katanya.
Agus Jabo menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada jenjang pendidikan menengah. Lulusan yang memiliki keinginan melanjutkan studi perlu mendapatkan kesempatan agar tujuan memutus rantai kemiskinan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Maka harus kita pastikan anak-anak yang lulus dari Sekolah Rakyat ini harus ditampung di perguruan tinggi kalau mereka mau kuliah,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemensos membuka peluang penyusunan nota kesepahaman dengan ITB Visi Nusantara, khususnya dalam memberikan akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat di wilayah Bogor.
“Nanti bisa juga kita bikin MoU antara Kemensos dengan ITB Vinus untuk menampung anak-anak yang lulus SMA, khususnya yang ada di daerah Bogor,” kata Agus Jabo.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Adrianus Alla, menambahkan bahwa pola kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha telah diterapkan di sejumlah wilayah. Dalam skema tersebut, kampus berperan melakukan pendampingan masyarakat, sementara Kemensos memberikan dukungan program sekaligus membuka akses pasar melalui berbagai mitra usaha.
“Bansos itu sifatnya sementara, tetapi berdaya selamanya. Kami berharap dengan pemberdayaan ini mereka bisa keluar dari penerima bansos sehingga kesempatan itu dapat diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan,” kata Adrianus.
Audiensi ditutup dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang telah dibahas, khususnya dalam pengembangan desa, penguatan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta perluasan akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
