Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan bekerja sama membangun Sekolah Rakyat (SR) di wilayah transmigrasi. Realisasi rencana tersebut ditargetkan pada tahun 2026.
Rencana kolaborasi dua kementerian dibahas oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bersama Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam sebuah pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025). Dalam pertemuan ini, ada pula Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
"Ada sesuatu yang baru yang menurut saya ini menjadi harapan kita semua dalam rangka pemerataan pembangunan, terutama di daerah 3 T [tertinggal, terdepan, dan terluar]. Ke depan kami punya rencana bersama mendirikan Sekolah Rakyat di daerah-daerah transmigrasi, kita mulai dalami, identifikasi dan pada saatnya akan memulai," kata Gus Ipul selepas pertemuan tersebut.
Menurut Gus Ipul, gagasan ini sejatinya pertama muncul saat ia bertemu dengan Menteri Iftitah pada beberapa waktu lalu. Ide itu datang dari Mentrans yang melihat pentingnya memeratakan pembangunan dan memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah transmigrasi.
"Ketika kami ketemu waktu itu, Pak Menteri [Iftitah] menyampaikan soal kemungkinan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah transmigrasi, saya sungguh menyambut baik. Karena saya kira sangat baik untuk komunitas adat terpencil maupun di daerah transmigrasi itu bisa diselenggarakan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul.
Dia juga kembali mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggagas program Sekolah Rakyat untuk menyediakan akses pendidikan gratis berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, kata Gus Ipul, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah di tanah air yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan. Mereka tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
"Ada 3 juta lebih [anak]. Jadi mereka ini enggak nampak, enggak terdengar, dan bahkan kadang-kadang tidak ketahuan. Nah, Presiden ingin kita menoleh anak-anak kita yang seperti ini," jelas Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Mentrans Iftitah mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo, dan karena itu kementeriannya siap bersinergi dengan Kemensos untuk menyediakan pendidikan berasrama ini di wilayah transmigrasi.
Dia berencana segera mencari sejumlah alternatif tempat untuk lokasi pilot project Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi. "Salah satunya mungkin di daerah NTT maupun di Papua," kata Iftitah.
Dia menambahkan, fokus program transmigrasi pada era Presiden Prabowo tidak terbatas mendorong migrasi penduduk, tapi juga meningkatkan kesejahteraan lewat industrialisasi, hilirisasi, dan investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Maka itu, lanjut Iftitah, peningkatan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi penting untuk diperhatikan. Dia juga optimistis, sinergi lintas-kementerian akan menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Dengan begitu, dia berharap investasi negara di wilayah-wilayah transmigrasi bisa efektif dan efisien untuk menunjang kemakmuran bangsa.
"Dalam konteks pembangunan kawasan transmigrasi, jika nanti dibutuhkan di lokasi-lokasi tersebut adanya ruang pendidikan, terus kemudian dibutuhkan Sekolah Rakyat di sana, karena tujuan dari Sekolah Rakyat ini kan memungkinkan yang tidak mungkin, masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem, nah kami harus meneliti, bisa jadi ada beberapa kawasan yang memang tingkat miskinnya sangat ekstrem, sehingga dibutuhkan Sekolah Rakyat," kata Iftitah.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
