tirto.id - Beberapa daerah masih harus melakukan pemilihan ulang dan susulan lantaran berbagai kendala saat hari pemilihan presiden dan legislatif 17 April lalu.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, tak ada anggaran tambahan yang dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu ulang dan susulan di beberapa daerah tersebut.
Menurut Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu, Askolani, hal itu dikarenakan alokasi anggaran yang digelontorkan kepada KPU masih cukup hingga penetapan hasil Pilpres dan Pileg akhir Mei mendatang.
"Itu sudah diperhitungkan secara total, kalau pun ada tambahan kegiatan, ada pengulangan pemilihan, tidak banyak dampak tambahan anggarannya. Itu masih mencukupi dari pagu," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di, kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Anggaran Pemilu yang dikelola oleh KPU, berdasarkan data Kemenkeu, mencapai Rp 25,7 triliun. Askolani menjelaskan, anggaran tersebut sudah termasuk tahap persiapan awal pada tahun 2017 yang jumlahnya mencapai Rp 465,71 miliar.
Kemudian pada tahun 2018, anggaran pemilu yang digelontorkan pemerintah juga meningkatkan seiring bertambahnya kebutuhan, yakni mencapai Rp 9,33 triliun. Angkanya juga kembali bertambah, hingga di tahun 2019 ini mencapai Rp 15,79 triliun.
Meski demikian, lanjut Askolani, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran jika memang diperlukan. Hal itu dapat diajukan oleh KPU dalam APBN Perubahan pada kuartal III 2019.
"Minggu-minggu ini KPU akan evaluasi dan lihat apakah sampai kuartal ketiga pagunya cukup apa tidak. Kalau sekarang pandangan kami masih cukup," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
