tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan realisasi belanja subsidi energi terdiri dari bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan elpiji akan lebih tinggi dari anggaran APBN 2023. Dengan kata lain, belanja subsidi berpotensi melampaui batas atau jebol seperti 2022.
“Mengenai risiko pelampauan kuota subsidi BBM, LPG kami terus cermati hal itu karena ada potensi (jebol)” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata dikutip dari APBN Kita, Senin (14/8/2023).
Isa mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan realisasi belanja subsidi tahun ini. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan badan usaha Pertamina dan PLN agar bisa mengendalikan volume BBM dan listrik.
“Kami terus kerja sama dengan Pertamina dan PLN untuk bisa kendalikan volume dari BBM dan listrik yang disubsidi untuk dikonsumsi,” kata dia.
Walaupun demikian, Isa mengaku dampaknya pada APBN sejauh ini masih belum terasa. Ini karena harga BBM dan bahan baku untuk hasilkan listrik tahun ini lebih rendah dari yang diperkirakan dalam penyusunan APBN 2023.
“Tapi akan terus kami cermati terutama kami ingin ajak semua pihak untuk tetap jaga konsumsi BBM, listrik, LPG bersubsidi bisa kita kendalikan bersama dan tidak melampaui kuota yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
