Kelompok Bersenjata Bunuh 208 Orang di Ethiopia

tirto.id - Kelompok bersenjata yang berasal dari Sudan Selatan telah membunuh 208 orang dan menculik 108 orang anak dalam serangan mereka di Ethiopia bagian barat pada Jumat pekan lalu, demikian sebut seorang pejabat pemerintah Ethiopia, Minggu (17/4/2016).

Serangan tersebut terjadi di Jakawa kawasan Gambela di mana kawasan itu menampung lebih dari 284 ribu pengungsi dari Sudan Selatan yang menghindari konflik di negara mereka.

Hingga Minggu petang, jumlah korban disebut meningkat menjadi '208 tewas dan 75 cedera' dari 140 data korban yang dirilis sehari sebelumnya, kata Juru Bicara Pemerintah Ethiopia Getachew Reda kepada Reuters, sembari menambahkan bahwa penyerang juga menculik 108 anak-anak serta mengambil 2.000 ekor ternak.

"Pasukan Pertahanan Ethiopia tengah mengambil langkah-langkah. Mereka bergerak mendekati para penyerang," kata Getachew.

Getachew tidak memberikan rincian lebih jauh, namun para pejabat di Gambela mengatakan, Sabtu, pasukan Ethiopia telah melintasi perbatasan untuk mengejar para penyerang.

Serangan lintas batas untuk mendapatkan ternak sapi di masa lalu juga terjadi di kawasan yang sama, seringkali melibatkan suku Murle dari kawasan Jonglei dan Nil Hulu, Sudan Selatan --kawasan yang dibanjiri senjata dan berbatasan dengan Ethiopia. Namun demikian serangan-serangan sebelumnya tersebut terjadi dalam skala lebih kecil.

Kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan itu diyakini tidak terkait dengan pasukan pemerintah Sudan Selatan maupun pemberontak yang saling berhadapan dalam perang sipil di Juba, Sudan Selatan, dan mengakhiri perang itu dengan penandatanganan kesepakatan damai tahun lalu.

Para pejabat Sudan Selatan tidak memberikan komentarnya atas insiden tersebut.

Setelah mendapat tekanan dari negara-negara tetangga, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara kuat lain, pihak-pihak yang bertikai di Sudan Selatan telah menandatangani perjanjian damai awal pada Agustus tahun lalu dan menyepakati pembagian posisi menteri pada Januari awal tahun ini. (ANT)