tirto.id - Sebelum debat Pilpres pada 17 Januari 2019, Calon Presiden Joko Widodo dan pasangannya, Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin, seakan-akan mengejek lawan mereka, Prabowo Subianto. Jokowi dan Ma’ruf Amin memamerkan keluarga mereka ketika tiba di lokasi acara debat. Sementara Prabowo tidak bisa melakukan apa yang lawannya lakukan.
Ketika debat, Jokowi memamerkan soal banyak menteri perempuan di dalam kabinetnya. Tentu saja Prabowo tak mungkin bisa pamer seperti itu. Jadi presiden saja tidak pernah.
Prabowo tampak rendah hati saat debat berlangsung. Soal memberi tempat kepada perempuan dalam kedinasan, sebetulnya Prabowo pernah melakukannya.
Memekarkan Personel Kopassus
Waktu Prabowo jadi Komandan Jenderal (Danjen) daripada Komando Pasukan Khusus (Kopassus) antara 1995-1996, Kopassus mengalami pemekaran. Padahal, sekitar satu dekade sebelumnya, di zaman Brigadir Jenderal Sintong Panjaitan jadi Danjen dan Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani jadi Panglima ABRI, korps baret merah itu telah dirampingkan.
Dari 6.644 personil korps baret merah—yang sebelum perampingan bernama Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha)—diperkecil menjadi sekitar 3.000 saja. Ini bisa mengirit anggaran negara. Tentu saja banyak anggota menangis ketika baret merah mereka diganti baret hijau Kostrad. Orang yang membantu Sintong adalah Letnan Kolonel Luhut Binsar Panjaitan. Setelah ramping, Kopassandha diganti jadi Kopassus. Di masa Prabowo, Kopassus dimekarkan lagi.
“Untuk mengejar target pemekaran organisasi, banyak calon anggota Kopassus yang berasal dari masyarakat. Bahkan anggota Kowad (Korps Wanita TNI AD) pun juga menjadi anggota baret merah,” tulis Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009: 315).
Padahal, masih menurut Hendro, dalam pasukan elite terkenal dunia lainnya, tak ada personel perempuan di dalamnya. Dalam pasukan elite GSG-9 di Kepolisian Federal Jerman, tempat Luhut dan Prabowo belajar, juga tak ada personel perempuan. Tapi di zaman Prabowo, Kopassus punya personel perempuan.
Waktu jadi Danjen Kopassus itu, Prabowo, yang belum lama jadi brigadir jenderal, naik lagi pangkatnya menjadi mayor jenderal. Seorang mayor jenderal lazimnya memimpin pasukan yang jauh melebihi Danjen Kopassus waktu itu. Jabatan Panglima Kostrad, yang biasa dijabat letnan jenderal, pun makin dekat dengan Prabowo.
“Dengan adanya bermacam kepentingan politik, Kopassus memperbanyak kembali jumlah personil menjadi sekitar 6.000 orang. Pengembangan ini tidak sesuai dengan rencana strategis TNI AD,” tulis Hendro Subroto.
Kala itu Kasad diemban Jenderal Raden Hartono—yang kemudian dikenal dalam kiprahnya di Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bikinan Tutut Soeharto. Hendro menambahkan, jumlah personel yang dua kali lebih banyak itu bisa menyulitkan Danjen Kopassus berikutnya. Sudah pasti pemekaran itu akan memakan banyak uang pemerintah lagi.
Tapi semua bisa dilakukan di masa Orde Baru asal ada restu daripada Soeharto, bos besar semua orang. Untuk memperbesar Kopassus, berapapun anggarannya, adalah dengan izin daripada lelaki kelahiran Kemusuk itu.
“Prabowo sedang mencoba menjadikan Kopassus sebagai Dinas Rahasia Irak,” kata Benny Moerdani, seperti dikutip Greg Barton dalam Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002: 296).
Di masa sebelum Prabowo, hanya ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Berkat Prabowo, grup 4 dan grup 5 pun ada.
“Ia menyaring dan membentuk dua grup lain lagi selain grup 1, 2 dan 3 yang sebelumnya sudah ada. Grup yang dibikin Prabowo adalah grup 4 dan grup 5 yang merupakan orang-orang pilihan dari 3 grup pertama,” tulis Femi Adi Soempeno dalam Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana (2009: 119).
Soal dinas rahasia, ada sebelas perwira yang disebut "Tim Mawar" yang melakukan penculikan aktivis jelang jatuhnya Soeharto. Para penculik berasal dari grup 4/Sandi Yudha, yang punya kemampuan intelijen.
Memperbesar Gaji Elite Birokrasi
Terkait soal pemekaran, dalam debat Pilpres 17 Januari 2019, Prabowo juga terpikir untuk memekarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, kami akan tambah anggaran KPK," janji Prabowo.
Prabowo ingin mengulang sejarah. Jika dulu Kopassus, sekarang adalah KPK. Dananya tentu saja uang negara. Sementara itu, Jokowi lebih menyukai perampingan birokrasi.
Dari yang diucapkan dalam debat, Prabowo punya rencana, jika terpilih dia ingin memberi kenaikan gaji bagi para penegak hukum. “Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok," katanya.
Prabowo juga mengeluh soal rendahnya gaji seorang gubernur. “Bagaimana bisa seorang gubernur hanya bergaji Rp 8 Juta?” tuturnya.
Cara kampanye Prabowo bukan jurus baru politikus menjelang Pemilu. Di masa lalu Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Pemilu 1955 juga punya janji yang kurang lebih sama. Bukan cuma kepada kepada pegawai negeri, juga kepada polisi dan tentara.
“Bagi para prajurit, polisi dan pegawai negeri lainnya, memilih PKI berarti jaminan hak-haknya dan perbaikan gaji,” kata PKI lewat corong andalannya, Harian Rakjat (28/11/1955).
Editor: Ivan Aulia Ahsan
