tirto.id - Jawa Timur menjadi salah satu episentrum penularan Corona atau COVID-19. Beberapa hari terakhir penambahan kasus terbanyak berasal dari provinsi ini. Tak hanya warga biasa, korbannya termasuk dokter dan tenaga kesehatan lain.
Lonjakan kasus positif di Jatim terjadi pada 20 Mei lalu. Hari itu kasus baru langsung bertambah 470. Setelahnya rata-rata penambahan kasus harian mencapai 100. Pada 26 Juni akumulasi kasus di Jatim bahkan telah melampaui di DKI Jakarta--episentrum pertama Corona di Indonesia. Akumulasi kasus positif hari itu mencapai 10.901, sedangkan Jakarta 10.796.
Hingga Selasa (7/7/2020) kemarin total kasus kematian karena COVID-19 di Jatim sebanyak 1.079, terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia. Dibagi kasus positif, persentase kematian mencapai 7,38 persen, jauh lebih tinggi dibanding persentase kematian nasional, 4,99 persen.
Di antara seribuan orang yang meninggal akibat COVID-19 itu adalah dokter dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan data DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari 247 perawat yang dinyatakan positif COVID-19 per Senin 6 Juli, 11 di antaranya meninggal dunia, kata Ketua DPW PPNI Jatim Nursalam.
Sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim mencatat hingga kemarin ada 14 dokter meninggal. “42 positif COVID-19, tapi apakah dia meninggal karena faktor pelayanan atau yang lain perlu investigasi lebih lanjut,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi kepada reporter Tirto, Selasa (7/7/2020). Dari total 42 dokter itu hampir seperempatnya berada di Jatim.
Ini belum termasuk dua dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUD dr Soetomo Surabaya yang meninggal. Menurut data internal yang diperoleh Tirto, dua dokter itu termasuk 64 dokter PPDS yang terkonfirmasi positif.
Atas dasar itu, Adib mendesak beberapa hal kepada pemerintah. Pertama, segera melakukan standardisasi fasilitas kesehatan. Tingginya penularan terhadap tenaga kesehatan salah satunya disebabkan fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung.
Kedua, standardisasi sistem, mulai dari sistem untuk memastikan jaga jarak di lingkungan pelayanan kesehatan hingga pemindaian awal untuk pasien. Hal ini membuat pasien yang masuk dan dirawat dapat diukur potensi penularannya.
Ketiga, standardisasi alat pelindung diri (APD). APD semestinya dipakai semua tenaga kesehatan di Jatim. Sebab dengan kondisi saat ini masyarakat bisa berobat ke semua fasilitas kesehatan mana pun. “Tidak ada klastering atau pemisahan dalam pelayanan menjadi faktor risiko penularan terhadap para dokter,” katanya.
Selain tiga permintaan ini, IDI Jatim juga meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat. “[Jatim] masih harus diprioritaskan,” kata Adib.
Kesulitan Menurunkan Kurva
Pada 25 Juni, Presiden Joko Widodo bertolak ke Jatim untuk memantau langsung bagaimana COVID-19 ditangani. Ia lantas memberi instruksi agar dalam dua pekan pengendalian virus dilakukan secara terintegrasi agar kasus positif menurun. “Sehingga bisa masuk ke tatanan normal baru dan masyarakat beraktivitas seperti biasa,” kata Jokowi.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa menyatakan berkomitmen menjalankan instruksi tersebut.
Hari ini genap dua pekan instruksi Presiden, tetapi belum ada tanda-tanda akan terjadi penurunan jumlah kasus/kurva. Pada 7 Juli (sehari sebelum naskah ini dibuat), Jatim masih menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 280 kasus, sehinggga secara akumulasi 14.601 kasus.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan memang sulit untuk memenuhi target penurunan kurva epidemiologi di Jatim dalam waktu dua pekan. Apalagi, menurutnya, baik pemprov maupun pemkot/pemkab di bawahnya belum melakukan upaya lebih.
Beberapa upaya memang dilakukan tetapi belum cukup signifikan. Misalnya mengenai pendisiplinan jam keluar rumah dan penggunaan masker yang baru intensif beberapa hari terakhir.
”Menurut saya itu terlambat karena tidak sejak awal dilakukan,” kata Windhu kepada reporter Tirto, Selasa (7/72020). “Dan itu tidak dibarengi dengan aturan hitam di atas putih tentang penegakan disiplin.”
Penurunan kurva itu tidak hanya dinilai dari penurunan kasus, tetapi yang paling penting adalah penurunan angka kematian. Banyaknya kasus dengan jumlah tes masif menurutnya baik, tetapi bermasalah jika angka kematian juga tinggi.
“Jawa Timur dan Surabaya [angka kematian] masih tinggi. Persentase angka kematian, kemarin, Surabaya 7,9 persen dan Jawa Timur 7,5 persen. Itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional,” kata dia.
Ia mempertanyakan apakah sudah ada upaya maksimal dari pemprov atau pemkot/pemkab untuk menekan angka kematian itu. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit agar semua pasien COVID-19 tertangani.
Presiden, kata dia harus melihat apakah sudah ada upaya memaksimalkan rumah sakit. Presiden juga perlu mengecek apakah tes makin masif atau tidak--Jatim saat ini masih belum memenuhi kapasitas tes ideal seperti yang direkomendasikan WHO.
“Itu semua harus dievaluasi,” Windhu menegaskan.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Maya Saputri
