tirto.id - Sebagian besar warga di DKI Jakarta dan Surabaya memiliki persepsi rendah terhadap risiko penularan COVID-19, menurut survei Lapor COVID-19 bekerja sama dengan Nanyang Technological University Singapore, yang diselenggarakan pada 29 Mei hingga 20 Juni 2020.
59 persen dari total 2.895 responden warga Surabaya memiliki persepsi risiko yang rendah terhadap penularan virus Corona. Sementara di DKI, persepsi rendah ada pada 77 persen dari total 206.550 responden.
Maksud persepsi rendah adalah, mereka menganggap kecil hingga sangat kecil kemungkinan terpapar COVID-19.
Mereka meyakini masih ada tempat yang aman dari penularan COVID-19. Di Surabaya, 40 persen responden meyakini tempat ibadah memiliki risiko yang paling rendah terhadap penularan. Sementara di Jakarta, lebih dari 50 persen responden meyakini sangat kecil dan kecil kemungkinan tertular virus di tempat ibadah.
Kemudian, ada pula responden ada yang menyatakan lebih mementingkan kegiatan ekonomi daripada menjaga kesehatan. Di Surabaya, ada 16 persen responden yang rela tertular COVID-19 asalkan penghasilan mereka tidak terganggu. Sedangkan di Jakarta yang rela dan sangat rela sebanyak 14 persen.
“Jakarta dan Surabaya seragam. Persepsi perilaku keamanannya cukup baik, sementara persepsi risikonya sangat rendah,” kata peneliti dan sosiolog bencana Nanyang Technological University Singapore yang bergabung dalam penelitian, Sulfikar Amir, kepada reporter Tirto, Selasa (21/7/2020). “Jadi ada faktor pengetahuan dan informasi yang perlu diperbaiki.”
Riset juga menyebut, dua daerah ini belum siap untuk menerapkan kehidupan normal baru alias the new normal. Dari skala lima, tingkat kesiapan masyarakat Surabaya dalam menghadapi kelaziman baru hanya 3,42, sementara Jakarta hanya 3,30.
Angkanya masih di bawah kategori agak siap, yaitu 4. Sementara kategori siap skornya 5.
Rendahnya Persepsi Risiko Tingkatkan Penularan
Sulfikar mengatakan semakin rendah persepsi risiko COVID-19, maka potensi peningkatan penularan akan semakin besar. Penyebaran penyakit sangat tergantung pada perilaku sosial yang bersumber dari persepsi.
Per 22 Juli, angka kasus positif di DKI mencapai 17.153, sementara Surabaya mencapai 7.787. Surabaya berkontribusi cukup besar terhadap banyaknya kasus di Jawa Timur, yang kini merupakan provinsi dengan angka penularan tertinggi, 18.545 kasus. Sementara DKI ada di posisi kedua.
“Dari studi sosiologi mengenai wabah penyakit, bisa kita katakan bahwa persepsi risiko itu punya korelasi kuat terhadap perilaku yang jadi faktor penentu apakah satu penyakit atau satu kondisi itu jadi makin buruk atau baik. Kalau masyarakat punya persepsi risiko baik, maka tingkat ketahanannya akan tinggi,” ujarnya.
Pernyataan itu juga diperkuat epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo. Dalam ilmu epidemiologi, penularan penyakit sangat ditentukan oleh perilaku seseorang. Persepsi adalah apa yang ada di dalam pikiran manusia sebelum menjadi perilaku.
“Artinya orang Surabaya dan Jakarta memandang COVID-19 ini tidak berisiko bagi dirinya maupun masyarakat lain,” kata Windhu kepada reporter Tirto, Selasa (21/7/2020). “Jadi tentu itu akan meningkatkan penularan."
Untuk itu, kata dia, sangat penting bagi pemerintah dan gugus tugas untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang valid tentang COVID-19. Masalahnya, komunikasi publik mereka ia nilai belum berhasil.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono juga mengatakan komunikasi pemerintah kontraproduktif dengan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Menurutnya, pemerintah cenderung memberikan informasi yang menenangkan, bukan memberikan gambaran yang jelas tentang bahaya COVID-19. Contohnya meminta influencer untuk melakukan sosialisasi.
Faktanya, hingga 21 Juli 2020, terdapat 4.320 orang yang meninggal akibat COVID-19. Pun demikian dengan tenaga medis yang bertaruh nyawa, ratusan dari mereka harus terinfeksi COVID-19, bahkan puluhan dokter meninggal akibat COVID-19 sebagaimana yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Kesalahan ini bahkan sudah ada sejak awal pandemi dengan menetapkan strategi penanganan 80 persen dilakukan secara psikologis dan 20 persen secara medis.
“Aneh, bukan mengajak masyarakat untuk memahami dan dijelaskan bahwa kita dalam kondisi berbahaya,” katanya.
Yang Dikerjakan Surabaya & Jakarta
Masih tingginya angka penularan membuat Gubernur DKI Anies Baswedan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi hingga 30 Juli 2020. Saat memutuskan memperpanjang masa PSBB Transisi pada 16 Juli lalu, ia meminta warga Jakarta lebih serius dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Sementara di Surabaya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan persepsi risiko COVID-19 lebih pada penegakan disiplin dengan penertiban dan pemantauan langsung di lapangan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beberapa kali melakukan penertiban langsung ke lapangan. Pada 14 Juli lalu, misalnya, ia memimpin operasi penertiban masker terhadap pedagang maupun pembeli di Pasar Keputran Utara dan Selatan.
"Maskernya dipakai, jangan diturunkan. Yang sakit sudah ribuan jangan ditambah lagi. Nanti kalau sakit diisolasi 14 hari. Tidak enak memang [pakai masker], tapi kalau nanti sakit lebih tidak enak," kata Risma seperti dilansir dari Antara.
Tim penelitian Lapor COVID-19 dan Nanyang Technological University sebenarnya juga memberikan rekomendasi kepada pemda masing-masing. Untuk Jakarta, selain merekomendasikan agar PSBB Transisi diperpanjang, mereka meminta pemerintah melakukan kampanye agar masyarakat lebih paham bahaya COVID-19.
"Kita juga menyarankan agar Pemprov DKI memberikan informasi secara rutin langsung melalui ponsel masyarakat supaya mereka paham dan mawas diri," kata Sulfikar.
Hal serupa juga disarankan untuk Pemkot Surabaya, yaitu agar dapat memberikan intervensi yang nyata terkait dengan penyampaian informasi.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Maya Saputri
