tirto.id - Seperti diungkapkan dalam diskusi bertajuk “Peran Bisnis dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan” yang diinisiasi Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), para perempuan kerap kali dihadapkan pada kebijakan yang membuat kariernya stagnan.
Bahkan menurut Pembina IBCWE yang juga CEO Sintesa Group Shinta Kamdani, 30 juta perempuan Indonesia belum memutuskan untuk berpartisipasi dalam jenjang karier.
“Banyak perempuan yang tidak naik jenjang kariernya, karena kalau semakin tinggi jenjang kariernya, tidak ada work-life balance. Selain itu, tidak adanya juga jam kerja yang lebih fleksibel untuk perempuan,” kata Shinta dalam acara diskusi yang diselenggarakan di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta pada Kamis (14/9/2017) pagi.
Shinta berpendapat dengan besarnya tanggung jawab yang diemban perempuan dalam perusahaan, dinilai dapat mengganggu kehidupan berkeluarganya. “Jadi potensinya ada, tapi mereka nggak mau,” ucap Shinta.
Masih dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sujatmiko menyatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan kebijakan yang lebih berperspektif gender.
Sujatmiko menyebutkan pemerintah telah memasukkan unsur kesetaraan gender di dalam sejumlah aturan. Di antaranya seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Kendati demikian, Sujatmiko tidak memungkiri apabila tingkat ketimpangan gender di Indonesia masih terbilang tinggi. “Indonesia adalah satu dari tiga negara di ASEAN dengan Indeks Ketimpangan Gender yang tinggi. Padahal kita telah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender,” ujar Sujatmiko.
Lebih lanjut, apabila peran pemerintah dilihat sebagai pembuat kebijakan maupun fasilitator dari situasi yang lebih adil, peran swasta pun rupanya sangat dibutuhkan.
Sujatmiko mengatakan perlu adanya penciptaan lapangan kerja dengan gaji yang adil gender. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diberlakukannya sejumlah program CSR (corporate social responsibility), hingga adanya kesetaraan karyawan tidak bisa dipisahkan.
“Di samping pemerintah dan swasta, perlu juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun swasta,” kata Sujatmiko lagi.
Sementara itu, Direktur Utama PT Marga Mandala Sakti Wiwiek Santoso menekankan pentingnya program mentoring dan pendampingan bagi perempuan di kantor. Menurut Wiwiek, perempuan memang tidak bisa dilepaskan dari kodratnya untuk memiliki anak dan disibukkan dengan urusan rumah tangga.
“Oleh karena itu, memang diperlukan adanya kerja sama dengan suami, di samping apabila memutuskan untuk tidak bekerja karena harus mengurus anak, perempuan perlu untuk tetap update,” ucap Wiwiek.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam acara diskusi, diketahui bahwa setidaknya hanya 5-6 persen perempuan Indonesia yang konsisten dengan kariernya sampai jenjang CEO. Sementara perempuan yang berada di level manajemen senior ada 20 persen, dan untuk entry level ada sebanyak 47 persen.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
