tirto.id - Kader PDI Perjuangan Kapitra Ampera berencana membuat acara Reuni Alumni 212 tandingan dan sudah membuat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai upaya itu bukan kebijakan yang disepakati oleh TKN.
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Raja Juli Antoni menyatakan bahwa kebijakan untuk menandingi acara Reuni Akbar Alumni 212 tidak pernah dibahas. Jika tidak pernah dibahas, maka realisasinya pun tidak mungkin ada.
"Itu bukan policy dari TKN. Memang berapa rapat TKN, saya tidak hadir tapi saya selalu membaca risalah TKN. Apa yang dilakukan Pak Kapitra itu bukan strategi tim Jokowi-Maruf," tegas Toni pada Tirto, Kamis (29/11/2018).
Menurut Toni, tim Jokowi-Maruf menganggap aksi itu adalah hak setiap orang. Oleh sebab itu, membuat aksi tandingan bertentangan dengan sikap kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Saya kira tidak ada upaya serius dari kubu Pak Jokowi-Ma'ruf untuk menghalangi atau berpartisipasi dalam aksi 212 dengan membuat aksi serupa," tegasnya.
Namun, Toni dan TKN tentu tak bisa melarang Kapitra. Dia beranggapan bisa saja ada dukungan PDIP pada tindakan Kapitra.
"Mungkin itu strategi pribadi beliau atau partainya," ucap Toni.
Anggota Forum Silaturahmi Aktivis 212, Kapitra Ampera mengatakan ada kejanggalan Reuni Akbar Mujahid 212. Menurut dia, banyak hal yang keluar dari konteks keislaman. Ia menjelaskan dalihnya soal keberatan pihaknya terhadap aksi tersebut.
“Bagi kami bahwa Reuni 212 itu tidak lebih daripada merayakan kejahatan orang lain yang sedang menjalani hukuman atas perbuatannya,” kata dia di Polda Metro Jaya, Rabu (28/11/2018).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
