tirto.id - Meskipun terasa mengecewakan, "perbatasan yang ditetapkan selama era kolonial bertahan hingga saat ini," tutur Thomas Suarez dalam Early Mapping of Southeast Asia (1999). Kenyataan pahit ini meliputi kawasan bekas jajahan negara-negara Eropa. Salah satunya apa yang terjadi di Cabinda, Afrika.
Memiliki luas lebih dari 7.000 kilometer persegi, Cabinda merupakan sebuah kota eksklave milik Angola yang berada tepat di jantung peradaban Republik Demokratik Kongo, berjarak sekitar 40 kilometer di utara Sungai Zaire.
Fakta ini, merujuk penuturan Phyllis M. Martin dalam "The Cabinda Connection" (Africa Affairs, 1997), menjadi rumit.
Musababnya, imbuh Martin, seluruh penduduk pribumi Cabinda merupakan penutur Kikongo (Bokongo), keturunan langsung dari enam kelompok etnik asli Kongo yang mendiami wilayah bernama Dande, yakni Vili, Kakongo, Woyo, Linge, Sundi, dan Yombe, yang tiba di Cabinda ribuan tahun silam via Congo-Brazzaville. Artinya, secara kultural Cabinda lebih pas menjadi bagian Kongo modern, bukan Angola.
Selayaknya Kalimantan (Borneo) sebagai tempat hidup 40 sub-suku Dayak yang dipecah menjadi dua bagian oleh Belanda dan Inggris via Konvensi 1824 dan Konvensi 1891, Cabinda pun demikian.
Namun, pengecualian Cabinda sebagai bagian Kongo tak hanya dilakukan kekuatan kolonialis, melainkan melibatkan kekuatan lokal. Uniknya, bukan penguasa Kongo yang terlibat, tetapi Kerajaan Ngoyo alias Majapahit-nya Angola.
Hal ini terjadi Cabinda bertransformasi menjadi salah satu kota terpadat di kawasan Afrika Tengah. Penduduk Cabinda kemudian bermigrasi ke segala penjuru Afrika, khususnya ke Angola--kawasan yang dikuasai Portugis sejak tahun 1575.
Pada 1882, 47 persen penduduk Luanda, ibu kota Angola modern, merupakan pendatang asal Cabinda yang aktif dan rutin mengirim uang serta berinteraksi ke sanak saudara mereka di kampung halaman. Fenomena sosial ini perlahan mencerabut hubungan politik Cabinda dengan Kerajaan Kongo yang berkedudukan di Sao Salvador.
Kondisi ini kemudian menjadi bahan bakar bagi untuk mengklaim sebagai pemilik tatanan politik Cabinda. Klaim yang kemudian disalahgunakan dalam bentuk pemberian (secara paksa) konsesi wilayah Cabinda kepada Portugis via Perjanjian Simulambuco pada 1885, alias jauh sebelum Belgia menjajah Kongo.
Setelah Portugis dan Belgia hengkang dari Afrika, Cabinda yang telah dianeksasi secara sepihak dari genggaman Kongo kemudian diambil alih oleh pewaris wilayah Portugis, yakni Angola, melalui Perjanjian Alvor dan Deklarasi Nakuru pada 1975.
Perjanjian atau deklarasi ini tak melibatkan Kongo, melainkan hanya tiga partai politik di Angola, yakni MPLA (Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola), FNLA (Front Nasional untuk Pembebasan Angola), dan UNITA (Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola).
Hal ini memercik kekecewaan penduduk lokal Cabinda, yang kemudian direfleksikan dengan kemunculan kelompok-kelompok separatis kemerdekaan, seperti FLEC (Front Pembebasan Enklave Cabinda) dengan sayap paramiliternya FAC (Angkatan Bersenjata Cabinda).
Munculnya kelompok separatis di Cabinda tak hanya didorong oleh tak dilibatkannya masyarakat lokal dalam penentuan nasib wilayah mereka pasca kolonialis pergi. Namun, merujuk studi Inge Amundsen dalam "Cabinda Separatism" (Project Dissemination, 2021), juga didorong oleh ketimpangan sosio-ekonomi antara penduduk Cabinda dengan masyarakat Angola secara keseluruhan.
Meski menjadi wilayah terkaya dan penyumbang minyak terbesar bagi Angola lewat Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC), nyatanya pengangguran merajalela di Cabinda karena pemerintah tak memedulikan pendidikan. Artinya, mayoritas kekayaan Cabinda lari ke "tuan" mereka, Angola.
Pada 1960-an hingga 1970-an, FLEC rutin melakukan operasi gerilya, melancarkan serangan terhadap pejabat-pejabat Angola di Cabinda serta pekerja-pekerja CABGOC yang umumnya berasal dari Eropa. Nahas, karena militer Angola memiliki kekuatan senjata mumpuni, FLEC akhirnya berhadil dilumpuhkan dan dibubarkan.
Namun, bak kisah burung phoenix, FLEC hidup kembali dalam ragam rupa. Selain terdapat kelompok separatis baru yang tetap mempertahankan nama FLEC (didirikan oleh mahasiswa Cabinda di Belanda pada 1996), juga muncul nama lain seperti FLEC-Renovada dan FLEC-Mingas alias FLEC-PM (Posisi Militer).
Jika FLEC yang didirikan di Belanda hanya melakukan perlawanan melalui cara-cara diplomasi dan FLEC-Renovada akhirnya memilih membubarkan diri pada 2006, maka FLEC-Mingas angkat senjata.
Mereka menggempur habis-habisan elemen-elemen Angola di Cabinda, termasuk mengusik penyelenggaraan Piala Negara-Negara Afrika (AFCON) yang tengah diselenggarakan di Angola pada 2010. Salah satu korbannya adalah Timnas Togo.
Usai melakukan latihan pra-turnamen di Pointe Noir, Kongo, Timnas Togo memilih menggunakan jalur darat untuk melakoni laga perdananya dalam AFCON 2010 di Cabinda.
Saat bus yang mereka tumpangi berada di wilayah hutan perbatasan antara Kongo dan Angola (Cabinda) pada malam hari tanggal 9 Januari 2010, FLEC-Mingas melancarkan serangan, menghujani mereka dengan peluru.
Dalam sergapan itu tiga orang terbunuh, yakni Amelete Abalo (asisten pelatih Timnas Togo), Stanislas Ocloo (jurnalis Togo yang ikut serta dalam rombongan), dan Mario Adjoua (sopir bus). Sembilan lainnya mengalami luka-luka, termasuk Kodjovi Obilale, penjaga gawang Timnas Togo.
Serangan tersebut membuat FLEC-Mingas menjadi buah bibir dan berhasil menyuarakan cita-cita mereka: "Kemerdekaan Cabinda". Terlebih, dalam bus yang mereka serang terdapat bintang dunia sepakbola, Emmanuel Adebayor--mantan punggawa Arsenal yang kala itu tengah membela Manchester City.
Sepuluh tahun berlalu dengan selingan serangan-serangan yang lebih kecil, FLEC-Mingas sukses menggiring Pemerintah Angola untuk duduk dalam perundingan tentang masa depan Cabinda. Mereka mencoba meloloskan referendum dengan Amerika Serikat dan PBB sebagai penengahnya.
Aksi FLEC-Mingas melakukan serangan terhadap dunia olahraga bukanlah strategi baru dalam usaha-usaha meloloskan tujuan politik, entah dilakukan oleh kelompok separatis, terorisme, maupun organisasi politik sah ala negara.
Sebagaimana dipaparkan Anthony Richards dalam buku Terrorism, The Olympics and Sports (2012), "olahraga tak pernah lepas dari dunia politik, dan karenanya memanfaatkan olahraga untuk tujuan-tujuan politik lumrah dilakukan."
Olimpiade sebagai turnamen termahsyur dalam olahraga, misalnya, "lahir dengan mengedepankan semangat-semangat brutal ala negara. Menganalogikan atlet sebagai pasukan militer, dan pertandingan yang dilangsungkan tak ubahnya pertarungan militer antar negara," tulis Richards.
Karena atlet diidentikkan dengan negara, maka serangan kelompok separatis/teroris terhadap atlet, terhadap olahraga, merupakan salah satu strategi jitu mencapai tujuan. Berbeda dengan simbol negara lainnya, keamanan atau perlindungan negara terhadap atlet jauh lebih lemah.
Jika bintang olahraga menjadi korban, maka hasil itu tak kalah gemilangnya dibandingkan menyerang simbol-simbol negara. Hal ini diamini oleh George Habash, pemimpin Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina.
"Sebuah bom di Gedung Putih, ranjau di Vatikan, kematian Mao Tse-Tung, dan gempa bumi di Paris tidak akan terlalu menggema dalam kesadaran tiap orang di dunia selayaknya Operasi Olimpiade Munich. Dari sudut pandang propagandis, [serangan terhadap Olimpiade Munich] 100 persen berhasil. Ibarat melukis nama Palestina di atas gunung yang terlihat dari empat penjuru bumi."
Editor: Irfan Teguh Pribadi
