tirto.id - Riuh soal proyek Meikarta milik Lippo Group memang tidak seramai dua tahun lalu ketika mega proyek yang diinisiasi oleh Mochtar Riady dan James Riady tersebut terkendala kasus perizinan hingga dugaan korupsi.
Namun, bisnis Lippo Group masih diwarnai sentimen-sentimen negatif, khususnya dari bisnis properti. PT Lippo Karawaci Tbk (induk PT Lippo Cikarang Tbk) misalnya, peringkat surat utangnya diturunkan oleh Standard & Poor’s (S&P). Pada Januari 2019, peringkat surat utang Lippo Karawaci diturunkan S&P menjadi CCC+ dengan outlook negatif dari sebelumnya diberikan peringkat B-. Peringkat B- dan CCC+ juga dikategorikan sebagai surat utang sampah atau junk bond.
Nasib Lippo Karawaci juga tambah parah, perusahaan pemeringkatan surat utang terkemuka lainnya seperti Moody dan Fitch’s juga menandai surat utang Lippo Karawaci sebagai surat utang sampah.
Selain soal surat utang, Lippo Karawaci juga tidak lagi masuk di dalam indeks LQ45. LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan. Umumnya, saham yang masuk LQ45 menjadi rekomendasi analis.
Perusahaan yang masuk LQ45 wajib mencatatkan kinerja yang ciamik. Kriteria emiten yang masuk LQ45 antara lain seperti masuk dalam top 60 perusahaan berkapitalisasi pasar tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir.
Kemudian, masuk dalam top 60 perusahaan dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir. Lalu, telah tercatat di BEI selama minimal tiga bulan dan memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
Selain terdepak dari LQ45, saham Lippo Karawaci juga ditendang keluar dari daftar indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia. Kondisi ini jelas membuat khawatir para pemegang saham Lippo Karawaci.
Persoalan dugaan korupsi yang menyeret proyek andalan Lippo Grup, yakni Meikarta. Meski pengadilan belum mengetok siapa yang salah, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para pemegang saham, terutama nasib Meikarta.
“Ini baru dari bisnis properti, belum dari bisnis-bisnis yang lain di luar properti. Secara grup, mereka saat ini memang sedang tertekan. Perlu ada jalan keluar,” kata Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan kepada Tirto.
Masuknya Generasi Ketiga Lippo Group
Upaya untuk keluar dari tekanan jelas dibutuhkan Lippo Group agar prospek bisnis perusahaan tetap menjanjikan. Baru-baru ini, Lippo Group mengambil langkah drastis. Mereka merombak sejumlah direksi dan komisaris Lippo Karawaci.
Dalam siaran persnya, sebanyak lima nama diajukan sebagai calon anggota dewan komisaris Lippo Karawaci. Mereka yang keluar, di antaranya Theo L. Sambuaga, Agum Gumelar, Farid Harianto, dan Sutiyoso.
Sementara dari tim direksi, terdapat lima nama baru yang diajukan untuk menempati posisi direksi. Menariknya, terdapat nama John Riady yang ditunjuk sebagai CEO Lippo Karawaci menggantikan Budi Ketut Wijaya.
John Riady adalah anak dari James Riady. Pria kelahiran 1985 ini merupakan generasi ketiga dari keluarga Riady yang merintis Lippo Grup. Ia juga menjabat sebagai komisaris utama Siloam Internasional Hospitals.
“Saya pikir perombakan direksi dan komisaris ini ditunggu pasar, meski dalam tahap awal ini belum terlihat perubahan signifikan. Namun ini membawa harapan baru untuk ke depannya,” tutur Alfred.
Selain perombakan organisasi, Lippo Karawaci juga melakukan program pendanaan senilai US$1,01 miliar yang berasal dari pelepasan saham baru atau rights issue senilai US$730 juta dan divestasi aset sebesar US$280 juta.
Yang menarik, divestasi aset yang dilakukan Lippo Karawaci adalah dengan menjual Lippo Mal Puri senilai US$280 juta kepada Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT), selaku pihak terafiliasi.
Program pendanaan ini sudah diperkirakan pasar. Persoalan utama Lippo Karawaci terkait likuiditas. Lantaran likuiditas yang tipis, surat utang Lippo Karawaci masuk dalam kategori sampah.
Untuk itu, pendanaan Lippo Karawaci tersebut akan digunakan untuk mengurangi rasio utang terhadap aset, melalui pembelian kembali sebagian obligasi dan membayar utang yang ada, sebesar US$275 juta.
Selain itu, likuiditas yang lebih kuat juga akan membuat rencana atau agenda perseroan bisa direalisasikan. Apalagi, proyek unggulan Lippo, yakni Meikarta membutuhkan dana yang besar untuk pengembangannya.
Dari total pendanaan Lippo Karawaci sebesar US$1,01 miliar itu, sekitar 20 persen atau US$200 juta akan dialokasikan untuk proyek Meikarta, melalui pembelian rights issue PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK).
Dekonsolidasi Saham Penggarap Meikarta
Kebutuhan likuiditas untuk pengembangan proyek Meikarta juga dilakukan PT Lippo Cikarang Tbk. melalui dekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku anak usaha Lippo Cikarang yang mengembangkan proyek Meikarta. Dengan dekonsolidasi itu, Lippo Cikarang meraup dana segar senilai Rp2,34 triliun, sehingga membuat laporan keuangan mereka jadi kinclong.
Sebelumnya, Lippo Cikarang memiliki saham secara tidak langsung sebanyak 100 persen di PT MSU. Namun, porsi kepemilikan berubah menjadi 49,72 persen, berdasarkan laporan keuangan kuartal II-2018.
Perubahan porsi kepemilikan itu disebabkan Lippo Cikarang melepas saham entitas anak usahanya pada Peak Asia Investment Pte. Ltd (PEAK), mereka memegang saham PT MSU sebanyak 49,99 persen.
Saham PEAK dilepas ke dua investor, yakni Masagus Ismail Ning dan Hasdeen Holding Ltd. Sayangnya, porsi saham yang dilepas kepada masing-masing investor itu tidak disebutkan di dalam laporan keuangan Lippo Cikarang.
Hasdeen adalah perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands. Berdasarkan basis data International Consortium of Investigative Journalist, alamat Hasdeen sama dengan 155 perusahaan cangkang lain yang muncul dalam bocoran dokumen Offshore Leaks.
Perubahan kepemilikan PT MSU itu pada akhirnya berdampak terhadap pelaporan keuangan Lippo Cikarang di antaranya perseroan tidak lagi menjadi pengendali PT MSU sebagai pengembang Meikarta, dan keuangan PT MSU tidak lagi terkonsolidasi (dekonsolidasi) dengan keuangan Lippo Cikarang.
Di laporan keuangan Lippo Cikarang, PT MSU akan tercatat sebagai entitas asosiasi atau penyertaan saham saja. Meski bukan sebagai pengendali, namun Lippo Cikarang tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategis PT MSU.
“Sudah dekonsolidasi, tapi ini masih Lippo dan tidak ada share holder majority [di PT MSU]. Ini [Meikarta] masih jadi proyek andalan kami,” ujar John Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk. dikutip dari Kontan.
Bisnis Properti Lippo Cikarang
Dekonsolidasi PT MSU juga membuat kinerja Lippo Cikarang sepanjang 2018 sangat positif. Laba bersih Lippo Cikarang mencapai Rp2,22 triliun, naik 500 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp368 miliar.
“Hasil 2018 melebihi harapan kami, walaupun pasar properti di Indonesia melemah selama periode tersebut,” jelas Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Simon Subiyanto dalam siaran pers.
Andaikan tidak memasukkan dekonsolidasi itu, kinerja perseroan sepanjang 2018 sebenarnya masih positif. Penjualan tumbuh 47 persen menjadi Rp2,21 triliun. Laba usaha juga melesat tiga kali lipat menjadi Rp1,03 triliun.
Dari beberapa produk properti yang dijual Lippo Cikarang, penjualan apartemen dan rumah hunian menjadi satu-satunya yang melesu, yakni meraup Rp935 miliar, turun 17 persen dari 2017 sebesar Rp1,12 triliun.
Sementara produk lainnya tumbuh positif. Misal, pendapatan pengelolaan kota naik 23 persen menjadi Rp274 miliar. Lalu, penjualan tanah industri yang tumbuh 133 persen menjadi Rp77 miliar, serta penjualan sewa yang naik 5 persen menjadi Rp66 miliar.
Penjualan produk properti yang tumbuh paling signifikan adalah lahan komersial dan rumah toko. Kenaikannya fantastis. Dari sebelumnya meraup Rp54 miliar pada 2017, lalu meningkat menjadi Rp858 miliar.
Kenaikan penjualan lahan komersial yang signifikan ini juga karena disumbang penjualan Meikarta. Untuk diketahui, dari Meikarta, Lippo Cikarang berhasil membukukan pendapatan lahan komersial sebesar Rp838 miliar.
Sayang, laporan kinerja keuangan Lippo Cikarang yang dipublikasikan pada 6 Maret 2019 itu ternyata tidak mengerek harga saham emiten, dan malah merosot. Per 6 Maret 2019, saham Lippo Cikarang tercatat Rp2.420 per saham, dan menjadi Rp2.280 pada 11 Maret 2019.
Lippo memang sedang berupaya keluar dari tekanan bisnis, dengan segala jurus mereka.
Editor: Suhendra
