JPOI: 3 Juta Driver Ojol Siap Dukung Jokowi Jika Tuntutan Diterima

tirto.id - Sekretaris Jenderal Jaringan Potensi Online Indonesia (JPOI) Helmi Romdhoni mengatakan seluruh driver ojek online di Indonesia masih terus menunggu dan meminta kepastian kepada Presiden Joko Widodo agar sesegera mungkin menyelesaikan tuntutan-tuntutan, termasuk kenaikan tarif per kilo meter.

Helmi mengatakan bahwa jika Jokowi bisa memberikan kepastian terkait permasalahan itu, Jokowi bisa dapat tiga juta suara pada Pilpres 2019 mendatang.

"Jika Pak Jokowi bisa memberikan kepastian, mendulang suara 3 jutaan itu bisa diraih, bahkan berkali lipat. Dari target Pak Jokowi menang 60 persen bisa lebih," katanya kepada reporter Tirto, Rabu (7/11/2018) lalu.

"Dan bicara secara politik sosial, ojek online hingga saat ini ada 3.115.000 ojek online aktif di Indonesia. Dan itu merupakan peluang besar," lanjut Helmi.

Beberapa bulan lalu, ratusan driver ojek dari Gojek dan Grab dan beberapa aliansi driver ojek online, salah satunya JPOI menggelar demo dan mengeluhkan alasan Pemerintah belum menekan perusahaan aplikasi untuk naikkan harga harga tarif per kilometer.

Semula, ketika pelayanan ojek online dibuka pada 2012 hingga 2015 tarif yang dipatok adalah Rp3.000 hingga Rp4.000 per km. Namun saat ini, tarif yang ditetapkan adalah Rp1.200 hingga Rp1600 per kilometer.

Ratusan bahkan ribuan driver pernah mendemo pemerintah karena tidak bisa menekan perusahaan aplikator agar memberikan tarif pelayanan ojek online sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilometer.

"Terakhir mintanya agar naik jadi 2.500 per kilometer," kata Helmi.

Oleh karena itu, JPOI, dan seluruh driver ojek online di Indonesia mengharapkan respons cepat Jokowi mengingat aksi terakhir di Istana Negara hanya disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Lebih ke arah driver online atau ke ojek online sendiri, harapan kita sebenarnya Pak Jokowi harus lebih respons. Yang sudah diutarakan oleh teman-teman yang waktu itu demo di Istana. Sebenarnya itu impact," jelasnya.

"Jokowi harus ambil respons lebih tegas lagi. Saat itu kan hanya mendelegasikan ke Menhub Budi Karya dan Moeldoko, yang akhirnya sumir sampai saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh pak Jokowi sendiri?" tutupnya.