tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Tidak ada subsidi," tegas Jokowi saat ditemui di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).
Jokowi mengatakan, besaran tarif diatur oleh manajemen kereta cepat. Penentuan tarif tersebut pun dilakukan dengan konsultasi bersama Kementerian Perhubungan.
Jokowi pun menilai, besaran tarif atau mahal bergantung pada kalkulasi yang matang. Namun ia menekankan, bahwa pemerintah ingin agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi massal seperti kereta cepat.
"Semuanya ada hitung-hitungannya, mestinya, tapi apapun yang penting kita ingin mendorong masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, dan bus," kata Jokowi.
Jokowi juga enggan menanggapi soal kemungkinan migrasi masyarakat dari Argo Parahyangan ke kereta cepat. Ia menilai, publik bisa mencoba terlebih dahulu kereta cepat sebelum berkomentar.
"Rasain dulu 350 kilometer per jam seperti apa dari Halim sampai Padalarang berapa menit tadi? 25 menit. Kalau sampai berapa menit coba?" tutur Jokowi.
Jokowi pun memastikan bahwa pelaksanaan uji coba gratis tetap berjalan sesuai jadwal. "Tetap, tetap. Biar orang mencoba, masyarakat mencoba," tutur Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
