tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masalah polusi udara di Jakarta terjadi akibat kurangnya pohon dan banyak kendaraan. Jokowi lantas mengajak semua pihak, tak hanya di Jakarta saja untuk merehabilitasi hutan, mulai dari hutan hujan tropis hingga hutan mangrove.
"Hati hati kerusakan lingkungan. baik itu di sekitar kita, baik itu lahan hutan, tropical rain forest kita, hutan mangrove kita. Hati hati. Saya titip kepada pegiat lingkungan, ketua adat, para penyuluh agar kita giatkan kembali rehabilitasi hutan. Perbaikan hutan," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Terbarukan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Jokowi pun mengajak publik untuk menanam pohon saat musim hujan. Ia pun mengatakan banyak pulau kecil hilang akibat perubahan iklim.
"Oleh sebab itu yang di pesisir saya ajak untuk nanam mangrove lagi di pesisir-pesisir kita. Setuju?" kata Jokowi disambut kesepakatan warga.
Pada acara tersebut, Jokowi menceritakan bagaimana Indonesia memiliki banyak nursery atau persemaian, seperti di Denpasar yang mampu memproduksi hingga 6 juta bibit.
Oleh karena itu, Jokowi mengajak warga melakukan penanaman hutan, apalagi di Jakarta yang minim pohon.
"Sekali lagi saya ajak kita semua untuk bersama-sama merehabilitasi hutan, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, apalagi di kota Jakarta, di DKI Jakarta pohonnya kurang kendaraannya banyak, yang terjadi polusi," kata Jokowi.
"Yang terjadi sekarang ini yang di Jakarta banyak orang batuk-batuk, Jadi yang batuk-batuk ini pasti dari Jakarta, termasuk yang bersepeda juga hati-hati kalau pas bersepeda pakai masker," kelakar Jokowi.
Masalah lingkungan hidup memang kerap membelit Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Upaya Jokowi mengajak untuk merehabilitasi hutan seharusnya tak hanya permintaan ke warga saja, tetapi juga harus dilakukan pemerintah.
Pasalnya, kebijakan hilirisasi yang digaungkan pemerintahan Jokowi saat ini, kerap dianggap turut pula merusak lingkungan.
Bahkan, kasus polusi udara dan karhutla sama-sama mendorong warga untuk menggugat Jokowi melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit). Pada 2016, warga Kalimantan Tengah mengajukan gugatan terkait karhutla hebat yang membara tahun 2015.
Sementara pada kasus terbaru, warga di Jakarta melayangkan gugatan serupa untuk permasalahan polusi udara. Sayangnya, kedua gugatan ini sama-sama enggan dilaksanakan oleh Jokowi bersama para pihak tergugat.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu heran dengan lemahnya komitmen pemerintah dalam isu lingkungan. Mengingat, kata Melky, selama dua periode kepemimpinan Jokowi tak punya jejak baik dalam urusan menyelesaikan permasalahan isu lingkungan.
“Ketidakpedulian ini, sangat terkait dengan menguatnya konflik kepentingan antara para pebisnis di sektor industri ekstraktif di rezim Jokowi, dengan segala macam jejak buruknya yang secara tidak langsung berdampak pada absennya penegakan hukum atas ragam tindak kejahatan lingkungan,” ujar Melky dihubungi reporter Tirto, Rabu (16/8/2023).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
