tirto.id - Presiden Jokowi mengakui Indonesia masih mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD). Presiden pun memerintahkan agar jajaran kembali melakukan pengadaan APD sampai 3 juta unit demi memenuhi kebutuhan hingga Mei 2020.
"Laporan yang saya terima saat ini stok APD makin terbatas. Dan perhitungan menunjukan bahwa kita membutuhkan kurang lebih 3 juta APD hingga akhir Mei karena itu saya minta dilakukan percepatan pengadaan untuk APD," kata Jokowi saat rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19 via teleconference dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).
Jokowi meminta pengadaan APD juga diproritaskan dari perusahaan dalam negeri. Ia mendapat informasi, setidaknya ada 28 perusahaan APD ada di Indonesia. Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta agar para produsen mendapat kemudahan dalam mendapatkan bahan baku.
"Untuk mendukung produksi APD saya juga minta diberikan kemudahan untuk bahan baku yang masuk dari impor. Berikan kemudahan," ujar Jokowi.
Selain APD, Jokowi memerintahkan agar pengadaan obat dan alat kesehatan juga menjadi prioritas. Presiden bahkan meminta agar ventilator bisa diproduksi di Indonesia.
"Mengenai ventilator agar ini bisa juga diproduksi juga di dalam negeri," imbuhnya.
Jokowi juga meminta ketersediaan alat medis, obat dan alat pelindung kesehatan harus menjadi prioritas. Pihak yang paling membutuhkan APD yakni dokter, tenaga medis, perawat.
Distribusi APD oleh pemerintah RI telah dimulai pada 23 Maret 2020 lalu. Totalnya mencapai 165 ribu APD. Jumlahnya akan terus ditambah, karena peningkatan kebutuhan.
"Saya minta ini betul-betul dipantau, dari provinsi harus segera ditransfer lagi ke rumah sakit-rumah sakit di daerah, sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat," katanya.
Pekan lalu, desakan pemenuhan APD mencuat lewat organisasi profesi kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia dkk telah membuat surat pernyataan agar APD dipenuhi. Bila tidak ada APD, petugas medis diminta tak bertugas. Namun, IDI dkk tak ingin dimaknai surat tersebut sebagai ancaman mogok. Desakan pemenuhan APD menggema karena semua petugas kesehatan berisiko tertular Corona.
Ia meminta semua pihak, termasuk pemerintah RI, memenuhi APD bagi petugas medis.
"Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih bekerja keras dalam menangani COVID-19, termasuk membantu penyediaan APD yang memadai bagi petugas kesehatan," sebut Ketua IDI, Daeng M Faqih.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali