tirto.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui kalau stok cadangan 19 ribu alat pelindung diri (APD) yang kini tersedia belum mencukupi. Mahfud berkata pemerintah butuh ratusan ribu, bahkan jutaan APD bila menghadapi situasi memburuk.
“Tidak mencukupi, kita memerlukan jutaan bahkan atau sekurang-kurangnya ratusan ribu menurut rapat tadi kalau diperkirakan secara pesimis misalnya situasi ini kan berlangsung sampai sekian bulan itu kita memerlukan jutaan," kata Mahfud saat teleconference bersama awak media dari kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Mahfud pun mengakui, pemerintah sempat panik ketika pandemi COVID-19 mulai menyasar stok APD. Ia bahkan mengaku kalau pemerintah cemas akibat kekurangan APD.
“Kemarin kita agak cemas juga karena kita kekurangan APD. Nah sekarang pemerintah sudah mempunyai jalan,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri. Di sisi lain banyak perusahaan dalam negeri mulai memproduksi dalam jumlah banyak demi mencegah kekurangan APD.
"Sudah sekarang pemerintah baru saja rapat tadi seharian ini dan semuanya sudah siap Insya Allah dalam waktu yang enggak lama," kata Mahfud.
Gugus Tugas COVID-19 sebelumnya mengumumkan sekitar 151 ribu alat pelindung diri dari total 170 ribu alat pelindung diri untuk tenaga medis dalam menghadapi COVID-19. Namun beberapa provinsi diakui belum menerima alat pelindung diri.
Paban IV/Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kol. Inf Aditya Nindra Pasha mengatakan, pemerintah kini sudah menyimpan setidaknya 170 ribu alat pelindung diri di gudang gugus tugas nasional di bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sekitar 151 ribu APD diklaim sudah didistribusikan ke sejumlah daerah.
"Sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151 ribu. Sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19 ribu," kata Aditya di Gedung BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Dari sejumlah wilayah yang didistribusi, tim gugus tugas mengatakan pembagian APD dilakukan lewat dua cara yakni diambil oleh perwakilan daerah ke Jakarta maupun dibawa oleh bantuan transportasi TNI. Namun tidak semua provinsi langsung mendapatkan APD tersebut.
"Beberapa yang sudah dialokasikan tetapi mungkin belum sempat terdistribusi atau mungkin diambil tetapi kita sudah alokasikan, ada beberapa provinsi diantaranya adalah Provinsi Riau, kemudian Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, kemudian provinsi Sumatera Selatan, provinsi Gorontalo, dan provinsi Sulawesi Tengah," Kata Aditya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
