tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah memahami isu perekonomian. Menurut Jokowi, kepala daerah harus memiliki pemahaman yang baik dalam memaknai arti dari inflasi tinggi hingga memastikan bahwa distribusi pasokan pangan di daerahnya tidak bermasalah.
“Kalau ingin rakyat menikmati harga yang terkendali, [kepala daerah] jangan sampai tidak mengerti kalau inflasi sudah tinggi, dan hanya duduk manis di kantor,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis (26/7/2018).
Adapun Jokowi menilai pemerintah daerah selama ini masih terjebak pada hal-hal yang sifatnya administratif. Jokowi mengklaim pemerintah daerah hanya sekadar menandatangani berkas-berkas namun tidak secara serius memperhatikan praktiknya di lapangan.
Guna mengatasi masalah pasokan pangan misalnya, Jokowi mengimbau agar para kepala daerah secara aktif saling bersinergi. Ia meminta kepada para pemerintah daerah yang perekonomiannya masih defisit agar mengadakan kerja sama perdagangan dengan daerah lain yang mengalami surplus.
“Makanya perlu untuk melihat angka-angka, apakah inflasi naik atau turun? Bagaimana dengan distribusinya? Apakah infrastrukturnya masih jelek?” ucap Jokowi.
Perdagangan antardaerah yang dilakukan berbasis kepekaan kepala daerah dalam memahami isu perekonomian dinilai Jokowi dapat berperan dalam menekan angka inflasi. Selain mendorong terjadinya pemerataan pada komoditas, besaran inflasi pada satu daerah dengan daerah lain pun disebut tidak akan mengalami ketimpangan yang terlampau jauh.
Terkait dengan inflasi secara nasional, Jokowi mengatakan perlu adanya perhatian secara khusus. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun disertai dengan tingkat inflasi yang sama atau bahkan lebih tinggi tidak akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Jokowi pun menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu memang perlu, namun upaya untuk menekan inflasi sampai serendah mungkin juga penting dilakukan. “Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen, tapi inflasi 9 persen, kita tekor. Yang baik itu kalau pertumbuhan ekonomi 7 persen dan inflasi 2 persen. Itu baru rakyat dapat merasakannya,” ujar Jokowi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Jokowi sempat menyinggung minimnya pasar-pasar pengumpul di Indonesia. Untuk pasar induk beras misalnya, saat ini yang terbesar ada di Cipinang, Jakarta. Jokowi melihat beras yang berasal dari kawasan timur, lalu dikirim ke Cipinang untuk kemudian dijual kembali di sana hanya akan membebani.
Dengan membuka pasar-pasar pengumpul baru di berbagai titik, Jokowi bermaksud agar alur yang tidak efisien seperti itu bisa dihilangkan. “Secara detail harus kita lihat, supaya biaya transportasi nggak double,” kata Jokowi lagi.
Sampai dengan 2021 mendatang, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati target inflasi. Pada 2019, inflasi diproyeksikan bakal ditekan di kisaran 3,5 persen, untuk selanjutnya diprediksi berada di angka 3 persen pada 2020 dan 2021.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
