tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan baru pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Kamis (23/11/2023). Dalam peletakan batu pertama itu, Jokowi mengatakan Indonesia belum memiliki kawasan industri pupuk di daerah timur Indonesia.
"Sudah 40 tahun kita memiliki 5 industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” ujar Jokowi dalam keterangan, Jumat (24/11/2023).
Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada 2038. “Memang ini proyek yang sangat besar, dengan investasi kurang lebih Rp30-an triliun,” sambungnya.
Mantan Walikota Solo ini pun menjelaskan, pemilihan Fakfak sebagai kawasan industri pupuk tersebut, karena dekat dengan sumber suplai gas. Kawasan industri ini diharapkan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.
“Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” jelas dia.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga diyakini mampu menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara.
“Kemudian juga sebagian bisa diekspor karena lebih dekat ke Australia, karena Australia juga impor sebagian dari kita dan sebagian dari negara lain,” sambungnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya.
“Nanti tentu saja akan ada pengembangan lebih besar lagi,” kata Jokowi.
Selain itu, pembangunan kawasan industri pupuk di Papua sebagai upaya pemerintah dalam menegakkan kedaulatan pangan.
“Kita ini penduduk hampir 280 juta, oleh sebab itu kita harus mandiri, kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Kedaulatan pangan tersebut harus dicapai agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak bergantung kepada negara lain. Kepala Negara memberikan contoh, konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia.
“Saya juga kaget, lho kita ngambil apa dari sana? Ternyata gandum kita 30 persen itu berasal dari Rusia dan Ukraina, untungnya kita mendapat suplai dari negara lain. Ini yang harus kita pikirkan dalam jangka ke depan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan kembali pentingnya pembangunan industri pupuk dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Dalam proses tersebut, pupuk memiliki peran yang sangat penting. Sering ini dikeluhkan kalau saya ke desa, ke sawah, yang dikeluhkan oleh para petani pupuk—kelangkaan pupuk, ini yang harus kita segera selesaikan,” tuturnya.
Dalam keterangannya di hadapan awak media usai groundbreaking, Jokowi menjelaskan bahwa, urusan pangan bukan hanya mengenai pemenuhan kebutuhan beras saja, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman yang ditanam.
“Oleh sebab itu, ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung, semuanya membutuhkan pupuk,” kata Jokowi.
Mengenai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua dalam mendukung industri pupuk tersebut, Jokowi menilai perlu adanya penyesuaian suplai SDM yang dapat sesuai dengan kebutuhan industri dan kebutuhan lapangan.
“Saya kira ini kesempatan yang baik bagi SDM-SDM muda di tanah Papua untuk ikut membangun industri pupuknya sendiri,” tutur Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
