tirto.id - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia masih punya pekerjaan rumah dalam pengembangan industri teknologi finansial (fintech). Ia berkata Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain dalam pengembangan industri fintech.
"Kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Di 2019, indeks inklusi keuangan kita 76 persen. Lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Indonesia Fintech Summit 2020 yang ditayangkan secara virtual, Rabu (11/11/2020).
Angka Indonesia masih rendah daripada Singapura (98 persen), Malaysia (85 persen), maupun Thailand (82 persen).
Kemudian, tingkat literasi keuangan digital Indonesia, kata Jokowi, juga masih rendah. Berdasarkan laporan yang dia terima, tingkat literasi keuangan digital Indonesia berada pada angka 35,5 persen. Kemudian, jumlah pengguna layanan digital hanya berada pada angka 31,26 persen.
Mantan Wali Kota Solo itu ingin agar kedua angka tersebut bisa ditingkatkan lewat peran serta fintech. "Saya harapkan para inovator fintech tidak hanya sebagai penyalur pinjaman, dan pembayaran online saja, tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat," kata Jokowi.
Saat ini, Jokowi melihat layanan fintech sudah besar. Ia mencatat, fintech berkontribusi dalam penyaluran pinjaman nasional pada tahun 2020 mencapai Rp128,7 triliun atau naik 113 persen dibandingkan tahun 2019. Kemudian pemerintah mencatat ada 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp9,87 triliun pada transaksi layanan keuangan per september 2020.
Jokowi memandang, fintech harus juga menjadi pendamping perencana keuangan, memperluas UMKM dalam akses pemasaran ecommerce.
Selain itu, kata Jokowi, fintech juga harus mengembangkan diri secara terus menerus untuk menjalankan fungsi agregator dan inovative credit scoring, hingga memberikan layanan equity crowdfunding dan project financing.
Jokowi beralasan, perkembangan teknologi di sektor keuangan telah menimbulkan risiko-risiko kekinian seperti risiko kejahatan siber, misinformasi, transaksi eror hingga penyalahgunaan data pribadi.
"Apalagi, regulasi non-keuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan. OKI, pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel serta memitigasi berbagai risiko yang muncul," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi berharap fintech dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
