tirto.id - Peneliti kepemiluan dan demokrasi, Titi Anggraini, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjaga etika dan moral dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Titi merespons langkah Jokowi merestui langkah putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang berencana maju di Pilkada 2024.
Menurut Titi, Jokowi dalam kapasitasnya sebagai aktor politik sah-sah saja untuk memberikan dukungan politik pada figur politik tertentu. Ia mewanti-wanti bila Jokowi tak menjaga etika dan moral akan berdampak pada penyalahgunaan wewenang sebagai presiden.
"[Namun] Tetap harus diikat oleh etika dan moral politik yang degan baik dan standar tinggi agar tidak tereskalasi menjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau tuduhan tidak netralnya presiden dan eksekutif dalam suatu kompetisi politik," kata Titi kepada Tirto, Kamis (18/7/2024).
Titi berkata Indonesia saat ini, masih memberlakukan UU yang mengatur penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, Jokowi perlu menjaga netralitasnya sebagai presiden.
Ia kemudian menyinggung sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Titi menyebut sikap presiden petahana yang dianggap berpihak dan memberikan dukungan politik kepada calon tertentu terbukti menjadi persoalan yang bahkan oleh MK diingatkan sebagai sesuatu yang problematik dan bisa mencederai kompetisi yang jurdil dan demokratis.
Selain itu, lanjut dia, putusan MA baru-baru ini, apabila digunakan oleh Kaesang untuk maju Pilkada 2024, akan mencoreng kredibilitas dan komitmen demokrasi di penghujung pemerintahan Jokowi. Sebab, publik akan selalu diingatkan oleh fakta sejarah bahwa pencalonan dua anak Jokowi pada saat akhir jabatannya selalu dikontribusikan oleh proses yang abnormal dengan melibatkan campur tangan pengadilan, yang spekulatif dan penuh kontroversi.
"Capaian baik pemerintahan Jokowi bisa tenggelam oleh ingatan kurang baik di akhir masa kepemimpinannya," ucap Titi.
Karena itu, Titi meminta semestinya Jokowi atau pun Kaesang lebih bijak dalam menyikapi keterlibatan mereka di Pilkada 2024 ini. Apalagi, pencalonan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih dan Bobby Nasution saja luar biasa dampaknya bagi kepemimpinan Jokowi.
"Kalau ditambah Kaesang yang nyata-nyata pada awalnya tidak memenuhi syarat usia," tutur Titi.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Nasional Tim Pemenangan Pilkada DPP PDIP, Chico Hakim, menilai pernyataan Jokowi, yang terkesan mendukung Kaesang maju pilkada, sudah menjadi bagian dari kebiasaan.
Pasalnya, Jokowi diawal selalu mengatakan tidak menyetujui anaknya maju kontestasi, tetapi belakangan justru memberi restu.
"Sekarang lebih teknis menyebut daerah. Tapi ini sudah menjadi hal yang biasa bagi kami dan rakyat Indonesia tentunya," kata Chico kepada Tirto, Kamis.
Ia memastikan khusus Pilkada Jateng dan Jakarta, PDIP akan mengusung calon gubernur dari internal kader. Kader yang didorong harus memenuhi kriteria-kriteria, di antaranya memahami dan menguasai daerah dan rakyat yang akan dipimpin.
Lalu, menguasai dan mempunyai solusi-solusi bagi permasalahan rakyat dan daerah tersebut, serta bisa menjawab tantangan ke depan.
"Kami juga terbuka dengan calon lain untuk berpasangan dengan kader kami, nanum tentu harus memenuhi kriteria tersebut, termasuk juga pengalaman di instansi besar lainnya untuk bisa kami anggap siap untuk memimpin daerah sebesar Jakarta maupun Jateng," tutur Chico.
Ihwal Kaesang, kata dia, PDIP melihat putra bungsu Jokowi itu belum punya pengalaman di pemerintahan. Namun, tentu dengan modal sebagai ketum partai yang memiliki kursi, komunikasi politik dengan PSI tidak akan ditutupi.
"Terkait dengan dukung Mas Kaesang sampai hari ini belum terpikir oleh PDIP," kata Chico.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
