tirto.id - Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-73 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019). Dalam amanatnya ia mengapresiasi Polri yang telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.
"Kerja keras dan pengabdian Polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan pemerintah," ucap dia di lokasi, hari ini.
Acara tingkat internasional di antaranya adalah Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Presiden melanjutkan, Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis.
Seluruh agenda kemasyarakatan, sambung Jokowi, juga berjalan aman seperti perayaan Natal 2018, Tahun Baru 2019, Ramadan dan Idul Fitri 2019. "Kita juga merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia," ucap Presiden.
Selain itu, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, Polri turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang di Indonesia.
Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
Lalu kejahatan berimplikasi kontingensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, juga kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing dan tindak pidana korupsi.
"Termasuk dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2018, Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun," tutur Presiden. Selanjutnya dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Laporan keuangan Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut.
Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 Zona Integritas, yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua Kementerian/Lembaga dengan Zona Integritas terbanyak setelah Kementerian Keuangan," jelas Jokowi. Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri terus mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.
Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan, sambung Presiden, oleh berbagai survei yang diselenggarakan lembaga-lemb Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber.
Lalu kejahatan berimplikasi kontingensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, juga kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing dan tindak pidana korupsi.
"Termasuk dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2018, Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun," tutur Presiden.
Selanjutnya dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut.
Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 Zona Integritas, yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua Kementerian/Lembaga dengan Zona Integritas terbanyak setelah Kementerian Keuangan," jelas Joko Widodo. Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri terus mendapatka aga survei yang kredibel, Polri menjadi salah satu lembaga yang dipercaya publik, setelah KPK dan TNI.
"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polri dengan dukungan mitra kerja dan masyarakat," kata Presiden.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Irwan Syambudi
