tirto.id - Institusi Polri akan berusia 77 tahun pada 1 Juli 2023 mendatang. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut dua setengah tahun kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang masih mengalami ujian berat, terutama dalam menangani masalah internal Polri.
"Penanganan terhadap anggota yang nakal jarang terekspose apabila tidak mencuat ke publik melalui media sosial dan menjadi viral. Akibatnya, transparansi dalam program presisi itu masih jauh dari harapan," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Juni 2023.
Keterbukaan atau trasparansi baru muncul setelah adanya perintah Kapolri melalui statment kepada publik yang cukup jelas: "pecat atau proses pidana" yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat menutup Rakernis SDM Polri di Riau, pada hari Jumat, 17 Maret 2023 lalu.
Dengan statment itu, kata Sugeng, Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menunjukkan transparansinya dalam program presisinya untuk menjawab keingintahuan masyarakat. Namun level bawah Kapolri, seperti Kapolda, Kapolres selalu berkelit untuk tidak transparan kepada publik.
Sugeng menyebut masyarakat perlu bukti bahwa ada keseriusan Polri dalam melakukan pembersihan di dalam tubuhnya guna melaksanakan tupoksinya.
"Keteladanan dari pucuk pimpinan Polri itu, seharusnya diikuti oleh bawahannya sehingga citra Polri dan kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga," katanya.
Sugeng berpendapat bahwa memotong kepala ikan yang busuk seharusnya terus dilakukan di institusi Polri lantaran komando dari Kapolri yang telah menabuh genderang perang terhadap anggota Polri yang telah melukai Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sangat jelas dan tegas: "Pecat dan Pidana".
Ini merupakan ujian Kapolri Jenderal Listyo Sigit "Prabowo bahwa transparansi masih jauh dari harapan. Sehingga, perlu keteladanan dari pemimpin di semua lini satuan kerja untuk melakukan pembersihan di institusi Polri ke depan," ujarnya.
Dalam usianya yang sudah 77 tahun, kata Sugeng, Polri harus mawas diri dengan mengerem anggotanya untuk tidak arogan dan pamer kekayaan. Karena ada institusi lain yang merasa tertinggal dan saat ini berusaha mengajukan perubahan rancangan undang-undang TNI yang meminta bisa masuk di sepuluh lembaga pemerintahan .
"Yang tidak kalah pentingnya di usia 77 tahun ini, sebagai insan bhayangkara, Polri yang melayani masyarakat harus mampu berbuat yang terbaik kepada publik. Semoga Polri yang berusia 77 tahun semakin bisa mendapatkan kepercayaan Publik dgn taat dan setia mewujudkan Tribrata secara Konsisten," tandasnya.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Anggun P Situmorang
