Jejak Politikus Katolik di Balik Invasi Indonesia ke Timor Leste

tirto.id - Konsentrasi Francisco Xavier do Amaral terpecah malam itu. Sebagai tokoh tertua dalam organisasi Frente Revolucionara Timor Leste Independente (Fretilin), ia mendeklarasikan berdirinya Republik Demokratik Timor Leste dari Istana Gubernur, Jumat, 28 November 1975. Bukan keharuan yang meliputi suasana bersejarah ini, melainkan rasa gamang yang mencekam banyak orang, termasuk dirinya.

“Bukannya ragu-ragu, tapi mata saya memandang laut, dan telinga saya mengarah ke udara... kalau-kalau tentara Indonesia datang menyerbu,” ungkap Xavier saat diwawancarai Radio Nederland pada 1995.

Fretilin yang berakar dari Associacao Social Democratica Timor (ASDT) yang berhaluan kiri, sejak awal sudah membuat Jakarta gatal. Pelembagaan sentimen anti-komunis setelah pembantaian 1965-1967 menjadi dalih mesin politik Orde Baru untuk mulai mengintai Timor Leste.

Kampanye dan operasi militer dilakukan, harapannya dapat berjalan semulus Penentuan Pendapat Rakjat (Pepera) 1969 yang berhasil memasukkan Irian Barat ke dalam teritori Indonesia. Intrik berkembang. Subversi dan penyusupan dilakukan. Politik pecah belah memanaskan perkubuan.

Timor Leste kemudian diserbu tentara Indonesia dalam Operasi Seroja, 7 Desember 1975, 10 hari sesudah Xavier mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Episode berikutnya adalah kolonialisme 24 tahun yang menewaskan 180.000 jiwa demi menegakkan merah putih.

Yang menyakitkan: arsitek intelektual pendudukan tiga windu itu adalah segelintir awam Katolik yang bungkam serempak, kecuali seorang sekrup mesin politik Orde Baru. Dialah Fransiskus Conradus Palaunsoeka, politikus Katolik kawakan, anggota DPR empat dasawarsa, sekaligus orang di balik layar dalam kisah penaklukkan Timor Leste.

Anak Dayak Berpolitik

Kecuali orang Kalimantan Barat yang sudah berumur dan pemerhati sejarah lokal, sosok dan kiprah Palaunsoeka jarang terdengar. Satu-satunya biografi Palaunsoeka berjudul F.C. Palaunsoeka: Pendiri Partai Persatuan Dayak dan Harian Kompas yang terbit tahun 2017. Judul ini menggelitik karena nama Palaunsoeka relatif sumir dalam sejarah Kompas Gramedia meski tercatat sebagai pemimpin umum dalam edisi perdana 28 Juni 1965.

Pemimpin umum KOMPAS sejak semula adalah Auwjong Peng Koen alias Petrus Kanisius Ojong. Menurut Ojong, dalam suratnya kepada Lay Ie Tong tertanggal 23 Juni 1976, nama Palaunsoeka dicantumkan untuk formalitas ex-officio sebagai pengurus Jajasan Bentara Rakjat yang menerbitkan KOMPAS. Ojong saat itu dianggap persona non grata sesudah majalah yang ia asuh, Star Weekly,diberedel pada Oktober 1961 karena dianggap “kurang mendukung Manipol”.

Fragmen riwayat Palaunsoeka dimulai pada 12 Mei 1923. Lahir dari pasangan Daun Ma’ Neiding dan Rengen Soeka di Putussibau, Kapuas Hulu, ia menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Putussibau sampai lulus pada 1936.

Suratan hidup lantas menuntunnya pada panggilan menjadi imam. Ia mendaftar Seminari Menengah Santo Paulus Nyarumkop di Singkawang pada 1941. Namun Jepang keburu menyerbu Kalimantan dan misionaris Katolik ditangkap serta diinternir. Palaunsoeka banting setir masuk Seinendan dan menjadi guru di kesatuan itu. Merangkap jabatan sebagai shodanco, ia juga mengajar bahasa dan olahraga.

Bibit kesadaran politik Palaunsoeka berawal dari rekoleksi (khalwat rohani) guru Katolik yang diadakan di Seminari Nyarumkop pada 1941. Dalam kegiatan ini, seorang siswa seminari mengirimkan surat kepada para peserta yang menganjurkan para guru untuk merintis organisasi politik guna mengangkat aspirasi dan martabat masyarakat Dayak.

Siswa itu adalah Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, yang selang beberapa waktu kemudian dikeluarkan dari seminari karena melanggar aturan dasar yang melarang calon biarawan terlibat politik praktis.

Ditempa kerasnya zaman Jepang, Oeray dan Palaunsoeka memprakarsai Dajak In Action (DIA) atau Gerakan Kebangkitan Dajak sebagai realisasi ide organisasi politik Dayak pada 30 November 1945. Setahun kemudian, DIA bertransformasi menjadi Partai Persatuan Dajak atau PPD, dengan tetap diketuai Palaunsoeka, sebelum dialihkan kepada Oeray pada awal 1947.

Di luar partainya, Palaunsoeka aktif dalam ragam pekerjaan sosial, dari aktivitas mengajar, membina kepanduan, hingga staf redaksi Keadilan dan Suluh Kalimantan. Kegiatan sosial-politik inilah yang mengantar Palaunsoeka ke parlemen. Mula-mula anggota DPRD Kalimantan Barat pada 1948, kemudian anggota DPR RIS pada 1950 untuk fraksi Persatuan Dajak.

Ia lalu mengenal para politikus Partai Katolik yang dipimpin oleh I.J. Kasimo. Belakangan, ketika PPD dinyatakan harus bubar karena tak berhasil memenuhi ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, Palaunsoeka pindah menjadi anggota Fraksi Partai Katolik sejak 1960.

Sementara Oeray dan sebagian pendukungnya merapat ke Partai Indonesia atau Partindo. Kepindahan ini diikuti faksi, PPD terbagi dua antara pendukung Oeray yang memilih ikut ke Partindo, dan pendukung Palaunsoeka yang bergabung ke Partai Katolik.

Palaunsoeka merasa tidak cocok dengan asas Marhaenisme yang dijalankan Partindo, yang nota bene diklaim “Marxisme dengan corak Indonesia”.

“Alasan lain ialah karena Katolik merupakan sumber kebangkitan dan kemajuan masyarakat Dayak dan Gereja Katolik memberdayakan masyarakat Dayak di pedalaman,” tulis Disma Aju (2017, hal. 28), penulis biografi Palaunsoeka.

Lain itu, Partai Katolik menjadi satu-satunya partai yang tak takut melawan arus dengan terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan pada PKI yang waktu itu mempunyai basis massa dan pengaruh amat besar di panggung politik Demokrasi Terpimpin.

Tapak Samar di Balik Seroja

Sempat terguncang turbulensi politik 1965-1966, Partai Katolik berhasil selamat dan menjadi proponen Orde Baru. Frans Seda, yang sejak 1960 menggantikan kepemimpinan Kasimo dalam Partai Katolik, diangkat sebagai Menteri Perhubungan di Kabinet Pembangunan I.

Sementara Palaunsoeka tetap menjadi anggota parlemen Fraksi Katolik. Ia bergabung ke Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan intelijen. Dalam kapasitas inilah Palaunsoeka dikirim ke berbagai konferensi mancanegara, seperti Council Meeting Asian Parliament Union (APU) di Bangkok pada 1967 dan Konferensi APU pada tahun berikutnya.

Tanpa bukti fisik yang dapat diverifikasi lebih jauh selain pengakuan lisan kepada anak-anaknya, Palaunsoeka mulai aktif di lingkaran Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN) pada awal 1970-an. Di lembaga telik sandi negara itu ia bekerja sebagai staf ahli yang ditugaskan untuk menganalisis manuver komunis di Eropa. Selain Palaunsoeka, seorang anggota Komisi I yang juga diperbantukan ke BAKIN adalah Vincentius Bata da Costa, yang juga beragama Katolik.

Bekal orientasi politik sebagai anti-komunis, keanggotaan di Komisi I DPR, kelihaiannya menganalisis dan memprediksi manuver komunis di Eropa, serta latar belakang agama Katolik menjadikan Palaunsoeka dan da Costa sebagai dua ujung tombak paripurna saat BAKIN mulai melancarkan Operasi Komodo pada April 1974.

Operasi yang diprakarsai orang-orang Katolik seperti Harry Tjan yang tergabung dalam Centre for Strategic and International Studies (CSIS), BAKIN, dan Operasi Khusus atau Opsus ini diklaim lebih dari operasi intelijen.

“Operasi Komodo diarahkan untuk membentuk opini publik di Timor Timur agar rakyat Timor Timur lebih mengenal Indonesia. Model ini hampir mirip dengan yang kami terapkan di Papua: pada tahap tertentu akan dilaksanakan act of free choice ketika mereka sudah tahu apa yang harus menjadi pilihan mereka,” ungkap Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1966-1998 (2014, hal. 260).

Dengan kata lain, BAKIN (dan Palaunsoeka di dalamnya) memanfaatkan kesempatan ini untuk mempropagandakan integrasi dengan Indonesia dan mengemasnya sebagai pilihan paling rasional bagi Timor Leste sesudah Portugal merampungkan dekolonisasi.

Tugas sebagai propagandis ini cocok dengan pengakuan Eugene Johanes, putra keenam Palaunsoeka. Ia menyebutkan bahwa sampai akhir 1974 saja, ayahnya sudah 15 kali bolak-balik menyelundup ke Timor Leste dari Kupang dengan misi mengampanyekan integrasi dengan Indonesia, mengumpulkan data intelijen, serta bekerja sama dengan Gereja Katolik setempat.

Kerja-kerja Palaunsoeka sebagai agen BAKIN inilah yang memperkuat posisi politik Arnoldo dos Reis Araujo dan Associacao Popular Democratica Timor atau Apodeti, sebuah partai cilik dengan keanggotaan tidak lebih dari 300 orang, sehingga mantap memperjuangkan agar Timor Leste untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Peran BAKIN sebagai pelaksana di lapangan inilah yang membuat Jusuf Wanandi berani cuci tangan dengan menyatakan bahwa ia dan Harry Tjan lebih mengurusi kontak dengan pihak luar negeri, dari Australia, Portugal, sampai Amerika Serikat, dan tidak ikut dalam pelaksanaan Operasi Komodo.

Alibi yang lebih berani juga digunakan Harry Tjan dalam biografinya yang disusun J.B. Soedarmanta, Tengara Orde Baru (2004). Dalam penjelasan tentang Timor Leste di halaman 162-164, ia menyebutkan bahwa CSIS hanya mengadakan diskusi dan kajian, sama sekali kalis dari peranan merancang operasi intelijen.

Selain mengampanyekan integrasi dengan Indonesia, Palaunsoeka juga mengamati gerak-gerik ASDT yang kemudian bertransformasi menjadi Fretilin. Dengan komparasi situasi kemenangan Vietnam pada 1975, ia menilai jangan sampai Timor Leste ikut merah karena niscaya akan menjebak Indonesia dari utara dan selatan.

“Dengan demikian, jika Timor Timur mendapatkan kemerdekaan penuh, akan berakibat masuknya kekuatan dari luar. Jika ini terjadi, akan timbul instabilitas di Timor Timur yang mempengaruhi kawasan sekitarnya,” tulis Aju mengenai alur berpikir Palaunsoeka (2017, hal. 79).

Dari dekat, Palaunsoeka terus memantau keadaan dan memasok informasi teranyar. Mulai dari gerak-gerik Fretilin, bubarnya koalisi partai-partai Timor Leste pada pengujung Mei 1975, hingga proklamasi unilateral RDTL yang dikumandangkan Xavier, hanya beberapa belas jam sebelum Deklarasi Balibo diumumkan partai-partai oponen Fretilin.

Berselang enam hari, pada 4 Desember 1975, Palaunsoeka dan da Costa menjadi mediator sipil pemerintah Indonesia yang secara resmi menyambut Deklarasi Balibo sebagai komitmen Timor Leste menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Tiga hari kemudian, serangan penuh dari darat, laut, dan udara menggulung Timor Leste. Gambaran paling akurat tentang invasi 7 Desember itu dapat dilihat dari transmisi SOS Alarico Fernandes, Menteri Penerangan di kabinet baru RDTL yang diproklamasikan Xavier:

“Mereka terbang di langit Dili... menerjunkan pasukan payung... perempuan dan anak-anak... semuanya dibunuh... SOS... kami akan dibunuh...”.

Besarnya skala invasi menyebabkan Operasi Seroja dijuluki sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilancarkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai pembuka jalan bagi penjajahan Timor Leste 24 tahun berikutnya.

Palaunsoeka tetap berhubungandengan urusan Timor Timur sampai setahun berikutnya. Ia ikut memediasi konflik di lapangan, yang dipuncaknya rekayasa sidang paripurna DPR Timor Leste yang menghasilkan petisi integrasi yang diterima Soeharto pada awal Juni 1976. Hal ini memuluskan jalan untuk peresmian Timor Timur sebagai provinsi termuda Indonesia pada 17 Juli 1976.

Enam tahun kemudian, saat Timor Timur telah “diamankan”, Palaunsoeka dikembalikan oleh BAKIN ke DPR sebagai anggota fraksi PDI. Namun pada 1988 keanggotaannya ditarik oleh Ketua Umum DPP PDI, Soerjadi, akibat friksi internal.

Palaunsoeka berpulang pada 12 Agustus 1993 di Pontianak, beberapa hari sebelum memenuhi undangan Soeharto ke Jakarta.

Di samping Palaunsoeka, V.B. da Costa, Harry Tjan, dan Jusuf Wanandi, terdapat orang Katolik lain yang terlibat dalam proyek raksasa okupasi Timor Leste, seperti Leonardus Benjamin “Benny” Moerdani dan Aloysius Sugianto.

Barangkali, bagi orang-orang ini, berbakti pada tanah air menjadi laku mengamalkan ajaran Yesus tentang memanggul salib kehidupan, sekalipun dengan menempuh jalan memangsa saudara seiman.