tirto.id - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menetapkan rencana jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS 2021.
Melansir laman Kator Wilayah Kemenkumham Jawa Barat (Jabar), penetapan NIP CPNS 2021 di kementerian tersebut dijadwalkan pada 11 hingga 20 Februari 2022. Penetapan ini menyusul dengan rilisnya pengumuman akhir pasca sanggah pada 12 Januari 2022 lalu.
Rencananya penetapan NIP CPNS akan dilaksanakan di Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang dengan masing-masing kantor wilayah mengirimkan satu orang perwakilan untuk melakukan pengecekan dan kelengkapan berkas.
Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang membuka kebutuhan formasi sangat besar dalam rekrutmen CPNS 2021, yaitu sebanyak 4.558 formasi. Jumlah tersebut didominasi oleh kebutuhan formasi untuk jabatan penjaga tahanan, yaitu sebesar 3.876 formasi.
Sejalan dengan kebutuhan formasinya yang besar, pelamar CPNS Kemenkumham 2021 juga sangat banyak. Sejak pendaftaran dibuka pada Juni dan Juli, pendaftar CPNS di Kemenkumham mencapai 627.113 pelamar. Jumlah tersebut lagi-lagi didominasi oleh pelamar lulusan setingkat SLTA atau sederajat.
Syarat Penetapan NIP CPNS Kemenkumham & Kelengkapan Berkas
Saat ini Sekertarian Jenderal Kemenkumham tengah menyusun Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) untuk penetapan pegawai di wilayah. SPRP adalah salah satu berkas persyaratan untuk mengusulkan penetapan NIP CPNS.
SPRP nantinya akan diajukan kepada Kementerian PANRB dan diserahkan kembali ke Biro Kepegawaian paling lambat pada Jumat, 28 Januari 2022.
Selama masa pengecekan dan kelengkapan berkas, Achmad Fahrurazi, selaku Kepala Bagian Perencana dan Sistem Informasi Kepegawaian (PSIK) menyatakan bahwa ada beberapa hal masalah yang umum ditemukan, yaitu:
- Pengisian DRH oleh peserta tidak dalam huruf balok atau kapital;
- Kesalahan input nomor ijazah;
- Kesalahan atau ketidaksesuaian SKCK antara Polres atau Polda;
- Surat sehat bukan berasal dari RS pemerintah dan dokter PNS;
- Tempat dan tanggal lahir peserta;
- Ijazah asli dan transkrip nilai seharusnya tidak memerlukan proses legalisir dari sekolah atau instansi terkait.
Sehingga, menurutnya, petugas wajib memeriksa kembali berkas-berkas peserta untuk meminimalisir kesalahan.
"Periksa kembali meminimalisir kesalahan yang dibuat peserta seperti typo dan pengulangan kata, sehingga dapat mempercepat konsinyering dengan Badan Kepegawaian Negara nanti di Jakarta," kata dia pada rilis Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar.
Kapan CPNS Kemenkumham 2021 Mulai Bekerja?
Mengutip laman LLDIKTI, CPNS di instansi pemerintahan termasuk Kemenkumham, sudah bisa mulai bekerja paling lambat satu bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
Pengangkatan CPNS sendiri ditentukan berdasarkan tiga hal, termasuk:
1. Penetapan NIP CPNS
Penetapan NIP CPNS dilakukan setelah instansi mengajukan usul penetapan NIP peserta. Sebelum NIP ditetapkan, peserta wajib memenuhi syarat penyampaian kelengkapan berkas dan mengisi daftar riwayat hidup (DRH) di laman https://sscasn.bkn.go.id.
2. Penetapan Surat Keterangan (SK) Pengangkatan CPNS
SK Pengangkatan CPNS ditetapkan bersamaan dengan penetapan NIP. SK menjadi bukti bahwa peserta sudah resmi diangkat sebagai CPNS di instansi pemerintahan.
3. Dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
SPMT adalah surat pernyataan resmi bahwa CPNS sudah berkewajiban melaksanakan tugasnya. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), SPTMT ditetapkan paling lambat satu bulan setelah pengangkatan CPNS.
Selama paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun, CPNS harus melalui masa percobaan. Selama periode ini, CPNS sudah berkewajiban melaksanakan tugasnya dan memperoleh gaji. Bedanya, gaji CPNS yang diberikan baru 80 persen dari besaran gaji PNS.
