tirto.id - Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sejumlah isu miring lainnya akan terus bermunculan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan umum (pemilu) 2019.
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menjelaskan isu tersebut akan terus ‘digoreng’ oleh masing-masing pihak yang berlawanan secara politik untuk saling menyerang dan mengambil keuntungan.
Ditemui selepas acara pemaparan hasil survei nasional Saiful Muljani Research and Consulting (SMRC) bertema ‘Isu Kebangkitan PKI’ di Jakarta, Jumat (29/9/2017), Syamsudin menjelaskan sejumlah pihak akan diuntungkan dari isu-isu tersebut. Mereka adalah politisi busuk, kaum agama radikal, pengusaha gelap, dan kelompok militer.
"Kenapa diuntungkan? Sebab dengan isu ini, pihak-pihak tersebut mencoba mencari celah ke kekuasaan dalam konteks pilkada 2018 maupun pemilu 2019," ujar Syamsuddin.
Di lain pihak, Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said menelaah justru kecurigaan bahwa PKI bangkit lagi muncul setelah adanya gerakan-gerakan masyarakat yang mencoba meluruskan narasi sejarah terkait PKI dan tragedi 1965.
“Kalau kamu ingin membuat pelurusan sejarah, artinya ada yang bengkok kan. Siapa yang membengkokkan? Orde Baru? Nah Orde Baru itu pendukungnya banyak. Tentara itu pendukung Orde Baru tadinya. Kalau dibalik narasi sejarahnya mereka akan menjadi terdakwa. Mereka tidak mau,” ujar Salim kepada Tirto.
Salim juga menuturkan semakin banyak seseorang atau kelompok bicara soal pelurusan sejarah, semakin timbul perlawanan terhadap mereka.
“[Misalnya] orang-orang Islam yang dahulu jadi korbannya PKI kan banyak, mereka tidak mau sejarah berubah lalu PKI dianggap tidak bersalah,” tukas Salim.
Riset terbaru SMRC menemukan bahwa isu kebangkitan PKI tidak banyak dipercaya masyarakat. Dalam survei nasional ditemukan bahwa 86,8 persen responden tidak percaya bahwa PKI sedang bangkit. Hanya 12,6 responden yang percaya.
Lebih spesifik, di antara mereka yang percaya bahwa PKI sedang bangkit, ada 39,9 persen yang bilang bahwa partai tersebut sudah mengancam negara. Hanya 15,5 persen dari mereka yang mengatakan bahwa ancaman PKI masih laten, atau belum menjadi ancaman nyata untuk saat ini.
Peneliti SMRC, Sirojudin Abbas, mengatakan bahwa melalui hasil survei ini, disimpulkan bahwa isu PKI ini sebetulnya tidak penting.
"Secara politik, isu kebangkitan PKI tidak penting karena tidak dirasakan adanya oleh hampir semua warga," kata Sirojuddin, di Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Baca juga:
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Yuliana Ratnasari
