tirto.id - Pengamat militer, Salim Said, menilai tindakan Presiden Joko Widodo yang merestui pemutaran kembali film pengkhianatan G30S/PKI di lingkungan militer adalah langkah politik untuk menghadapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sebab, tindakan tersebut tidak mencerminkan latar belakang Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang menurutnya, selama ini gencar menolak pemutaran kembali film itu.
"Kalau kita lihat latar belakangnya dia itu kan diangkat oleh PDIP, dicalonkan oleh PDIP. Tapi beliau tidak melarang meskipun orang PDIP banyak yang tidak setuju film itu diputar," kata Salim di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).
Menurut Salim, sebagai panglima TNI, Gatot Nurmantyo memiliki posisi politik cukup kuat meski Dwi fungsi ABRI telah dicabut melalui Undangan-Undang Militer tahun 1999 dan militer dilarang berpolitik.
"Tentara tidak punya peranan politik legal tetapi tetap memiliki peranan politik," ujar Salim. "Dan Jokowi pintar, dia tahu itu, karena itu, Jokowi tidak melawan (Gatot) Nurmantyo," tambah dia.
Konteks tersebut, jelas Salim, juga tak bisa dilepaskan dari sejarah militer Indonesia sejak era Orde Lama. Sebelum Soekarno mencetuskan Dwi fungsi ABRI tahun 1958 dicetuskan, tentara sudah punya peranan politik di Indonesia.
Namun, kekuatan politik legal militer, kata Salim, hanya diakui Soekarno dengan cara menjadikan Tentara bagian dari Golkar.
"Karena itulah, saya bilang sejarah politik Tentara Indonesia itu partai. Ketua partai pertama namanya Sudirman, ketua partai kedua namanya Nasution, ketua partai ketiga namanya Yani, ketua partai tentara yang keempat adalah Soeharto," tuturnya.
Seperti diketahui, Gatot sendiri enggan ambil pusing dengan polemik yang terjadi seputar nobar film G30S PKI. Ia justru menyatakan bahwa hanya pemerintah yang bisa melarang instruksinya mewajibkan film tersebut ditonton oleh para prajurit TNI.
“Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. (Kalau ada) Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, ‘memangnya gue pikirin’,” ujarnya.
Gatot mengklaim nobar film G30S PKI bertujuan menyebarluaskan fakta-fakta sejarah khususnya kepada generasi muda. Ia menolak ajakan ini ditafsirkan untuk mendiskreditkan sejumlah pihak. “Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” kata dia.
Baca juga:
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
