tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kepada seluruh pihak untuk tidak menghabiskan energi dalam memperdebatkan G30S/PKI. Menurut dia, yang paling penting dibicarakan saat ini adalah sistem robotik karena bisa mengancam lapangan pekerjaan.
"Jangan habiskan energi kita bicara masalah perbedaan G30S/PKI, lebih baik kita cerita dampak robotik yang dampaknya kepada lapangan kerja," kata Jenderal (Purn) TNI ini usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menurut Luhut, sah-sah saja jika kembali mewaspadai pergerakan komunis, tapi jangan sampai berlebihan sehingga menghabiskan energi untuk memperdebatkan hal itu.
Pemerintah, kata Luhut, juga sudah menanggulangi munculnya paham komunis dengan cara meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Menko Maritim, beberapa negara maju sudah menerapkan sistem robotik di berbagai industrinya, sehingga akan mengancam pemberhentian karyawan.
"Beruntung kita ada pariwisata tidak robotik sehingga kita dorong terus sektor pariwisata. Pertanian juga tidak banyak robotiknya," kata Luhut dikutip dari Antara.
Ia menyatakan bahwa setiap peringatan G30S/PKI selalu saja muncul isu komunis. Untuk itu, Luhut meminta untuk tidak terus membicarakan masalah itu, karena ada persoalan serius yang akan dihadapi Indonesia, yakni sistem robotik yang bisa mengancam lapangan kerja.
Baca juga:
- Panglima TNI Akui Nobar Film G30S/PKI Atas Perintahnya
- Terpengaruh Film Propaganda G30S, Massa Bubarkan Seminar 65
"Perintah saya, mau apa memangnya," kata Gatot Nurmantyo di Blitar, Jawa Timur, Senin (18/9/2017).
Gatot mengklaim bahwa instruksi nonton bareng (nobar) film G30S/PKI adalah upaya TNI dalam meluruskan sejarah. "Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?" kata dia.
Namun di sisi lain, ide penayangan kembali film G30S/PKI itu ditolak oleh Insititute Criminal and Justice Reform (ICJR). Mereka menilai, film tersebut mempunyai muatan politik masa lalu.
"Jelas enggak setuju. Itu [penayangan film G30S Orde Baru] propaganda dan hasil rezim yang kita duga pada saat itu juga terlibat dalam kekerasan '65," kata Erasmus saat ditemui di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Erasmus mengingatkan, film G30S PKI merupakan produk yang dibuat saat rezim Orde Baru. Kala itu, rezim menggunakan film tersebut sebagai propaganda kepemimpinan Orde Baru.
Baca juga:
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
