Inspektorat DKI Selidiki Proyek 119 Sekolah yang Diduga Bermasalah

tirto.id - Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerjunkan tim lapangan guna memeriksa proyek rehabilitasi 119 sekolah yang diduga bermasalah. Di setiap wilayah ibu kota inspektorat menerjunkan enam sampai delapan orang yang bertugas mencocokkan hasil rehabilitasi di sekolah dengan kontrak kerja.

“Tentang rehab sekolah itu kami baru menurunkan tim ke wilayah,” kata Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Zainal kepada Tirto Jumat (18/5).

Zainal mengungkapkan tim mulai diterjunkan pada Kamis (17/5). Ia belum bisa menyimpulkan apakah proyek rehabilitasi di 119 sekolah bermasalah atau tidak. “Kami belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses [pengecekan]. Baru mulai,” ujar Zainal.

Selain menerjunkan tim ke lapangan, Zainal memastikan pihaknya juga akan memeriksa PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) selaku pemenang kontrak dan pelaksana proyek. Selanjutnya penjelasan PT MKI akan dicocokkan dengan penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Jadi kami lihat secara bersama-sama benar enggak yang dimaksud kontrak itu begini [kondisi sekolahnya], bener enggak gambarnya begini. Kami minta penjelasan dari dinas pendidikan" ucap Zainal.

Proses audit akan memakan waktu lama. Hal ini, menurut Zainal, dissebabkan banyaknya bangunan sekolah yang direhabilitasi PT MKI. Zainal juga menerangkan: jika ada ketidaksesuaian antara hasil rehabilitasi dengan kontrak kerja, Pemprov DKI Jakarta akan meminta ganti rugi kepada PT MKI.

“Yang jelas kalo ada kekurangan, ya [kami ajukan] tuntutan ganti rugi. Kami [akan] hitung berapa kekurangannya, nilainya berapa yang dikerjain, volume yang kurang berapa, nanti kami lihat,” kata Zainal

Sayangnya, inspektorat tidak akan mengaudit proses lelang rehabilitasi sekolah senilai Rp180 miliar yang berhasil dimenangkan PT MKI. Zainal beralasan proses lelang sudah selesai dan dia hanya akan berfokus pada pemeriksaan fisik bangunan yang dikerjakan pemenang lelang.

“Kalau lelangnya kan sudah selesai di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BBPBJ). Karena yang diberitakan fisiknya, jadi kami cek fisiknya. Kalau fisiknya enggak sesuai kontrak, nanti kita lihat,” ujar Zainal.

Berdasarkan penelusuran Tirto, PT MKI berkantor pusat di Makassar dengan kekayaan bersih badan usaha sebesar Rp52.382.476.635. Direktur Utama PT MKI Risman Yunus dengan Komisaris Hj. Mila Yusnita. Dari situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diketahui PT MKI banyak memegang proyek-proyek di pemerintahan daerah. Sepanjang 2003 sampai 2008, setidaknya ada 22 proyek di berbagai pemerintah daerah yang mereka tangani.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam situs resminya pernah memuat informasi tentang kegagalan PT MKI mengerjakan proyek rehabilitasi 119 sekolah. Dimuat dalam situs tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat menyatakan keheranan mengapa perusahaan yang berkantor di Sulawesi Selatan bisa memanangkan proyek di ibu kota.

“Aku heran, kok dapat (kontraktor) dari Sulawesi? Kok dapat jauh-jauh dari sana. Apa dari sini tidak ada? Bertanya tuch ke BPPBJ (Tubuh Service Pengadaan Barang serta Jasa), kok dapat gitu lho, ” kata Djarot.

Wakil Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra Ahmad Sulhy mendukung langkah inspektorat. Menurutnya, tindakan Inspektorat yang langsung turun ke lapangan merupakan respons cepat atas dugaan adanya persoalan dalam proyek rehabilitasi 119 sekolah.

“Iya inspektorat pemprov kan udah turun mengecek. Itu artinya gubernur sudah perintahkan inspektorat. Itu udah bagus,” kata Sulhy kepada Tirto.

Sulhy meminta dugaan ketidakberesan dalam proyek rehabilitasi 119 sekolah diusut secara serius oleh inspektorat. “Dengan adanya inspektorat datang, maka sebagai masyarakat saya mendorong agar itu segera dituntaskan oleh KPK DKI,” ujar Sulhy.

Sulhy meminta Badan Pelayanan Pelelangan Barang dan Jasa (BBPBJ) DKI Jakarta lebih selektif dalam memilih perusahaan untuk menjalankan proyek.

"Pihak BBPBJ harus betul melihat verifikasi administrasinya jalan. Bukan soal harga termurah, tapi eksistensi dan pengalaman tersebut harus dicek oleh BBPJ. Jadi, menurut saya mengawasi itu mengawasi hulu dan hilir," kata Sulhy.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum mau berkomentar banyak soal dugaan pelanggaran dalam proyek rehabilitasi 119 sekolah. "Saya cek dulu deh," ucap Sandi.