Periksa Data

Inflasi Meroket di Sejumlah Negara Maju, Apa Kabar Indonesia?

Penulis: Fina Nailur Rohmah - 17 Jun 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Inflasi tahunan AS pada Mei 2022 mencetak inflasi tertinggi selama lebih dari 4 dekade. Bagaimana dengan Indonesia?
tirto.id - Memasuki pertengahan 2022 ini, tingkat inflasi di beberapa negara maju diketahui naik secara signifikan. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada 10 Juni lalu melaporkan inflasi bulan Mei 2022 secara tahunan (year-on-year/yoy) melesat ke level 8,6 persen.

Angka itu mematahkan rekor sebelumnya yang terjadi pada Maret 2022 sebesar 8,5 persen sekaligus menandai torehan inflasi tertinggi sejak Desember 1981. Adapun inflasi tahunan AS pada April 2022 tercatat di level 8,3 persen.

Inflasi Mei tersebut paling banyak disumbang oleh tempat tinggal, bensin, dan makanan. Harga indeks energi sendiri melambung sebesar 34,6 persen, terbesar sejak September 2005. Menurut data, harga bensin yang sempat turun 6,1 persen pada bulan April kembali naik sebesar 4,1 persen pada bulan Mei. Sementara harga makanan melonjak 10,1 persen, sehingga mencatat kenaikan 10 persen pertama atau lebih sejak Maret 1981.

Indeks harga konsumen AS memang naik 1 persen pada Mei dari bulan sebelumnya (month-on-month/mom), setelah naik hanya 0,3 persen pada April.

Kenaikan harga di berbagai barang dan jasa telah menekan warga Amerika untuk menyesuaikan pengeluaran mereka dan meningkatkan ketakutan terjadinya resesi atau periode pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat, menurut Reuters.

Hal ini telah mendorong Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,75 poin persen pada Rabu (15/06/2022) kemarin, kenaikan terbesar dan paling agresif sejak tahun 1994, menukil CNBC. Dengan begitu, suku bunga acuan ini ada di kisaran 1,5 persen - 1,75 persen, tertinggi sejak sebelum pandemi merebak pada Maret 2020.

Tak hanya AS, inflasi yang cukup tinggi juga menghantam Inggris dengan laju inflasi pada April 2022 menembus 9 persen (yoy) dari hanya 7 persen di periode bulan sebelumnya. Kenaikan 9 persen dalam indeks konsumen itu mencetak angka tertinggi sejak dimulainya pencatatan pada tahun 1989, menurut laporan Kantor Statistik Nasional Inggris.

Mengacu pada data tersebut, kontribusi kenaikan inflasi Inggris banyak berasal dari perumahan dan jasa rumah tangga, terutama listrik, gas, dan bahar bakar lainnya, menyusul kebijakan kenaikan batas harga energi oleh Kantor Pasar Gas dan Listrik (Ofgem) pada 1 April 2022.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang telah dilakukan pemerintah dan otoritas lainnya dalam merespons situasi tersebut dan bagaimana perkiraan inflasi ke depan?

Tertinggi Sejak Desember 2017

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Mei 2022 sebesar 0,40 persen mom atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,98 pada April 2022 menjadi 110,42 pada Mei tahun ini.

Bila dibandingkan dengan Mei 2021, tingkat inflasi Mei 2022 mencapai 3,55 persen (yoy) dan diketahui telah meroket sejak Maret 2022. Sebelumnya, inflasi tahunan Indonesia selama 2021 tak pernah menyentuh angka 2 persen.

“Ini kalau saya tarik ke belakang, ini merupakan inflasi tertinggi sejak Desember 2017, di mana saat itu inflasinya sebesar 3,61 persen,” pungkas Kepala BPS Margo Yuwono dalam paparan daring terkait inflasi Mei 2022, Kamis (2/6/2022).
Data BPS menunjukkan sektor makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar dalam inflasi Mei 2022 yakni sebesar 0,20 persen. Dari kelompok makanan tersebut, komoditas dominan yang menyulut laju inflasi Mei 2022 adalah telur ayam ras, diikuti dengan ikan segar, dan bawang merah.

Menurut Margo dari sumber yang sama, hal itu terjadi lantaran adanya kenaikan harga pakan ayam. Sedangkan naiknya harga ikan segar disebabkan oleh cuaca buruk yang melanda berbagai perairan, sehingga banyak nelayan tidak dapat melaut atau pasokan menjadi terbatas. Harga bawang merah sendiri naik karena minimnya pasokan bawang merah dari daerah sentra produksi dan belum pulihnya distribusi pasca hari raya Idul Fitri.

Dengan selisih yang tak tipis, sektor transportasi menjadi kontributor terbesar kedua inflasi Mei sebanyak 0,08 persen. Hal ini banyak dipengaruhi oleh tarif angkutan udara yang menyumbang hampir sepenuhnya, yaitu sebesar 0,07 persen. Sebabnya, Kata Margo, permintaan yang tinggi jelang hari raya Idul Fitri dan arus balik penumpang angkutan udara.

Kembali menurut data BPS, inflasi inti Mei turun tipis 2,58 persen yoy, didorong oleh daya beli masyarakat yang semakin pulih di tengah dampak kenaikan harga komoditas global. Tapi, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) kembali meningkat mencapai 6,05 persen (yoy).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, inflasi di Indonesia kini masih terjaga dan tergolong cukup baik. Secara umum lonjakan inflasi saat ini disebabkan oleh hambatan pasokan dan distribusi akibat pandemi COVID-19.

Piter bilang, kondisi itu kemudian diperparah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, di samping juga permintaan pasca pandemi yang merangkak naik tetapi tidak bisa diikuti dengan kenaikan pasokan.

“Ada barang-barang yang benar-benar terganggu, untuk energi ya sumber utama untuk Eropa itu Rusia. Karena Rusia disanksi, supply bahan-bahan energi berkurang, terutama misal minyak, batubara. […] Itulah kemudian menyebabkan barang-barang di negara-negara Eropa, AS naik,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (15/6/2022).

Namun demikian, Piter menggarisbawahi bahwa kenaikan inflasi merupakan fenomena global, yang mana artinya terjadi di semua negara. “Indonesia juga mengalami hal yang sama, cuman di Indonesia kenaikan harga itu tidak sefantastis di luar negeri, karena sebagian barang-barang yang mengalami kenaikan itu kita adalah produsen utamanya, seperti CPO [crude palm oil],” pungkasnya.

Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah merespons inflasi kali ini dengan beragam kebijakan, salah satunya menambah alokasi subsidi dan kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, seperti yang telah disepakati dengan DPR RI.

Melansir laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (3/6/2022), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan strategi itu beserta kebijakan stabilisasi harga lainnya diharapkan dapat menjaga tingkat inflasi domestik sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat.

"Hal ini sangat penting untuk memastikan tren pemulihan ekonomi Indonesia yang masih berada dalam tahap awal terus berlanjut," katanya (3/6/2022) pada laman tersebut.

Kebijakan itu juga disebut menunjukkan APBN sebagai shock absorber untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga komoditas energi dan pangan global.

Seperti telah dilaporkan Tirto, anggaran penambahan subsidi energi tahun ini ditetapkan sebesar Rp74,9 triliun, sementara kompensasi sebesar Rp216,1 triliun, Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos), di mana anggaran perlinsos tahun ini ditambah sebanyak Rp18,6 triliun sehingga menjadi Rp431,5 triliun.

Namun di sisi lain, pemerintah baru-baru ini juga mengerek tarif tenaga listrik triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022, menukil dari siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (13/6/2022). Penyesuaian tersebut berlaku bagi rumah tangga nonsubsidi mulai 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah P1, P2, dan P3.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menegaskan perubahan tarif listik ini diperkirakan berdampak 0,019 persen terhadap inflasi pada triwulan III 2022, berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal. Oleh karenanya ia berharap dampak yang kecil tersebut dapat tetap menjaga daya beli masyarakat.

Bank Indonesia (BI) pun menyatakan akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu BI tetap bisa mengendalikan inflasi berada dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen pada 2022 ini, mengutip siaran pers BI tertanggal 2 Juni 2022.

Akan Meningkat Tapi Tidak Liar?

Ihwal tren inflasi ke depan, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menaksir inflasi cenderung meningkat sampai akhir tahun dan mungkin masih akan tergantung pula pada geopolitik internasional.

“Kalo kondisi geopolitik masih bergejolak, masih tinggi sampai awal tahun depan paling tidak. Ini yang kita khawatirkan, mungkin akan tembus di atas 4 persen, target pemerintah itu kan 2-4 persen,” ujarnya kepada Tirto, Selasa (14/6/2022).

Piter pun mengungkapkan perkirakan senada, bahwa inflasi akan melonjak di atas 4 persen tetapi tidak naik secara liar. Syaratnya, pemerintah harus menjaga harga bensin Pertalite, harga LPG 3 kilogram (kg), dan harga listrik subsidi, serta mengatur distribusi komoditas tersebut.

“Nah yang penting itu inflasi jangan sampai liar, jangan naik di atas 8 persen ya, itu yang menjadi bahaya kita. Kalau sudah liar merusak ekspektasi, kemudian akan merusak perekonomian. Kalo naik tinggi tetapi tidak liar, maksudnya liar itu memunculkan ekspektasi inflasi yang berlebihan. Nah, jadi kalau inflasinya itu tidak mendorong kita untuk melakukan tindakan ekonomi yang berlebihan masih oke,” pungkasnya.

Selain itu Piter juga mendorong pemerintah untuk menjaga pasokan, sementara BI didorong untuk fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan permintaan.

“BI harus melakukan pengetatan otoritas. Udah dilakukan oleh BI dengan kenaikan [Giro Wajib Minimum] GWM. BI juga mungkin perlu untuk menaikkan suku bunga, karena kalau tidak dinaikkan, nilai tukar rupiah bisa terkena. Jadi yang harus bergerak tidak hanya pemerintah, tetapi juga otoritas seperti BI,” seloroh Piter.

Terakhir, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 23-24 Mei lalu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, dengan alasan pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meski di tengah tingginya tekanan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Baca juga artikel terkait PERIKSA DATA atau tulisan menarik lainnya Fina Nailur Rohmah
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Farida Susanty

DarkLight