Indonesia Harus Minta Penjelasan AS Atas Pencekalan Gatot

tirto.id - Pencekalan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Amerika Serikat dinilai bisa merugikan AS dari sisi geopolitik. Jenderal Gatot sebagai orang nomor satu di militer Indonesia mempunyai pengaruh dalam politik dalam negeri, sehingga bisa saja punya dampak.

“[Walau] implikasi ekonomi tidak akan terasa,” kata Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Alfajri kepada Tirto, Senin (23/10/2017).

Indonesia sebagai negara non-blok dengan wilayah terluas di Asia Tenggara, kata Fajri, cukup berpengaruh bagi kebijakan kawasan AS. Apalagi dengan gencarnya ekspansi Cina di kawasan yang berpotensi mengganggu kepentingan negeri Paman Sam itu.

Pada 2013, misalnya, Menlu AS Hillary Clinton menerapkan kebijakan US New Containment Policy untuk kawasan Asia Pasifik. Kebijakan itu memindahkan fokus militer AS dari Timur Tengah kembali ke Asia Pasifik sebagai respons atas gencarnya ekspansi Cina di kawasan tersebut.

Kepentingan besar AS juga tercermin dengan bergabung dalam ASEAN+3 bersama Cina dan Rusia. ASEAN+3 merupakan forum atas kebijakan yang ASEAN untuk tetap mengedepankan balance of power di kawasan terhadap pengaruh negara-negara adidaya.

“Di sisi lain pengaruh Cina semakin besar,” kata Fajri.

Ditambah lagi, kata Fajri, kepercayaan terhadap AS sejak dipimpin Donald Trump berkurang, beberapa negara aliansi bahkan mencari teman strategis yang baru.

“Rezim pemerintahan AS yang sekarang memang berbeda dari sebelumnya terutama dalam hal kebijakan soal migrasi. Beberapa negara sudah jelas-jelas warga negaranya dilarang masuk ke AS,” kata Fajri.

Karena itu, kata Fajri, kebijakan pemerintah AS, dalam hal ini US Customs and Border Protection mencekal Jenderal Gatot masuk ke AS tidak rasional.

“Kebijakan sebuah negara diambil setelah ada kalkulasi politik dan diplomasi yang jelas. Tentu tindakan ini tidak mencerminkan kalkulasi tersebut,” kata Fajri.

Baca juga:

• Gatot Nurmantyo dan Istri Dicekal AS, Ajudannya Malah Tidak
• Kapuspen TNI Benarkan Jenderal Gatot Ditolak Masuk AS

Pemerintah Indonesia Tetap Harus Meminta Penjelasan

Meski Dubes AS di Jakarta telah melakukan klarifikasi dan berjanji memfasilitasi keberangkatan Gatot bersama istrinya, kata Fajri, pemerintah Indonesia tetap harus meminta penjelasan.

“Pertama karena kehadiran jenderal ke sana adalah sebagai undangan untuk konferensi yang diadakan oleh militer AS sendiri. Kedua, tidak ada history dan event apa pun yang memungkinkan pencekalan tersebut dilakukan. Ketiga, pencekalan dilakukan terhadap penglima besar TNI. Jabatan tertinggi di jajaran TNI,” kata Fajri.

Baca juga: Hasil Pembicaraan Menlu & Kedubes AS Soal Penolakan Jenderal Gatot

Senada dengan Fajri, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berpendapat, AS harus memberikan alasan yang jelas atas penolakan terhadap rencana kunjungan Gatot. Apalagi Jenderal Gatot akan berkunjung ke AS atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford.

"Harus ada penjelasan dari pihak Amerika Serikat," kata Kharis di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Terlebih, kata Kharis, undangan tersebut ditujukan pada Gatot untuk menghadiri pertemuan panglima angkatan bersenjata terkait organisasi teroris.

Baca juga:

• Dubes AS Minta Maaf Soal Pencekalan Panglima TNI Masuk AS
• Konferensi yang Harusnya Didatangi Gatot Membahas Terorisme Global

Seharusnya Panglima TNI Gatot terbang ke AS menggunakan pesawat Emirates EK 0357. Namun, pada sore, hanya beberapa saat sebelum terbang dari Bandara Sukarno-Hatta, pihak maskapai menginformasikan secara lisan bahwa Gatot dan istrinya dilarang masuk AS.

Disebutkan penolakan tersebut diinstruksikan langsung "otoritas dalam negeri AS", tepatnya U.S. Customs and Border Protection.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan sudah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi atas ditolaknya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah negaranya.

Kedutaan Besar AS terus berkomunikasi dengan staf Panglima TNI sepanjang akhir pekan, dan berusaha untuk memfasilitasi perjalanan Panglima Gatot ke AS.

Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah AS alasan pencekalan terhadap Panglima Gatot.