tirto.id - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi atas ditolaknya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah negaranya.
Jenderal Gatot diundang Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford guna menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris. Pertemuan bertajuk "Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization" (VEOs) itu akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober di Ibu Kota AS, Washington DC, demikian pernyataan Kedutaan Besar AS yang disiarkan melalui situs resminya di Jakarta, Minggu (22/10/2017).
Kedutaan Besar AS terus berkomunikasi dengan staf Panglima TNI sepanjang akhir pekan, dan berusaha untuk memfasilitasi perjalanan Panglima Gatot ke AS.
Kedubes AS siap untuk memfasilitasi perjalanan Panglima TNI ke AS. Kedutaan berkomitmen untuk menjaga kemitraan strategis dengan Indonesia guna menjamin keamanan dan kesejahteraan baik bagi bangsa dan masyarakat kedua negara.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Jendral Wuryanto mengatakan bahwa hanya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan istrinya, Nenny Gatot saja yang dilarang masuk ke AS oleh US Customs and Border Protection. Tidak ada pencekalan bagi rombongan lain yang turut serta.
"Delegasinya adalah Istri, Aster [Asisten Teritorial], Asintel [Asisten Intelijen], Sintel [Staf Intelijen], sama Aspri [Asisten Pribadi]. Spesifik Jenderal dan istrinya saja yang dicekal," kata Wuryanto, dalam konferensi pers di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2017).
Penolakan Pemerintah AS atas kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memenuhi undangan resmi konferensi dari mintranya tersebut dipertanyakan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana.
"Permasalahan ini bila tidak ditanggapi secara tepat oleh Pemerintah AS akan berakibat pada hubungan Indonesia-AS," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/10/2017).
Bagaimana mungkin, menurut dia, seorang pejabat resmi yang mendapat undangan resmi dari mitranya ditolak untuk bisa datang, apalagi visa telah didapat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Terlebih lagi, pihak AS pemberitahuannya tidak diberikan melalui saluran resmi, melainkan melalui pemberitahuan maskapai yang sesaat akan dinaiki oleh Panglima TNI beserta rombongan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (21/10/2017).
Pemerintah Indonesia bila tidak mendapat klarifikasi atau klarifikasi tidak memadai dari AS, dinyatakannya, maka harus melakukan protes yang sangat keras.
Bila perlu, ia mengemukakan, Pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar RI untuk berkonsultasi. Bila juga tidak diindahkan, maka bukannya tidak mungkin Pemerintah RI melakukan pengusiran atau persona non-grata terhadap diplomat AS di Indonesia.
"Namun, publik harus sabar dan tidak reaktif, serta memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menjaga kehormatan negara di mata negara lain," demikian Hikmahanto Juwana.
Kementerian Luar Negeri RI mendapatkan informasi bahwa penolakan ini akibat masalah internal di Pemerintah AS, tanpa mendapatkan info lebih lanjut masalah internal seperti apa.
Menlu Retno LP Marsudi sudah meminta Dubes RI untuk AS mendapatkan klarifikasi atas penolakan ini, dan juga meminta agar Wakil Dubes AS di Indonesia, yang menggantikan Dubes AS untuk sementara, agar memberikan klarifikasi pada Senin (23/10/2017).
Baca juga: Gatot Nurmantyo dan Istri Dicekal AS, Ajudannya Malah Tidak
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
