tirto.id - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global, Open Government Partnership (OGP) ke-5 baru saja digelar di Tbilisi, Georgia, Rabu (18/7/2018) lalu.
Pada KTT Global kali ini, secara resmi diluncurkan OGP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Hibah OGP-Bank Dunia.
Dana hibah ini untuk mendukung negara-negara klien Bank Dunia yang menjadi anggota OGP atau berniat menjadi anggota OGP dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya-tanggap pemerintahnya.
Awalnya, pemerintah Perancis menghibahkan 1 juta Euro, sementara Pemerintah Kanada memberikan 4 juta Dolar AS sehingga total tercapai kira-kira 5,5 juta Dolar AS.
Dalam KTT OGP ini, Inggris menyatakan komitmen 3,5 juta Poundsterling, dan juga donor lain memberikan dukungannya sehingga total dana hibah yang terkumpul mencapai sekitar 12 juta Dolar AS.
Dalam gelombang pertama, organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, The Bojonegoro Institute, satu dari 9 yang terpilih, menerima 86 ribu dolar AS selama setahun untuk mendukung Pemkab Bojonegoro menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas.
Untuk mengelola dana ini, dibentuk Trust Fund Council (Dewan Dana Hibah) yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, wakil dari donor, dua wakil dari OGP, dan satu wakil dari OGP Support Unit.
Guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan keterwakilan berbagai pandangan, wakil pemerintah dipilih dari anggota SC yang bukan donor.
Yanuar Nugroho, saat ini menjabat Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dan sekaligus National Focal Point OGP Indonesia, terpilih duduk dalam Dewan Dana Hibah OGP-Bank Dunia ini sejak 2017 mewakili pemerintah dari 80 negara anggota OGP.
Bersama dengan Aidan Eyakuze dari Tanzania yang menjadi perwakilan masyarakat sipil, Yanuar akan terlibat dalam memberikan arahan penggunaan Dana Hibah ini.
“Sebuah kehormatan bagi Indonesia dan Kantor Staf Presiden dapat memperoleh kepercayaan besar mengelola dana hibah OGB,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam rilis yang diterima Tirto, Sabtu (21/7/2018).
Ia menjelaskan, dana ini menjadi sumber pembiayaan untuk merancang dan melaksanakan komitmen-komitmen OGP yang berdampak yang besar, khususnya reformasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah (government responsiveness).
“Hibah ini juga bisa digunakan untuk membiayai upaya saling-belajar antaranggota OGP,” tambah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho.
Yanuar memaparkan bahwa, walaupun penunjukan untuk duduk dalam Dewan Dana Hibah ini bersifat individu, namun ini bukti kepercayaan yang begitu besar bagi Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya.
Editor: Yandri Daniel Damaledo
