tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta masyarakat waspadai, datangnya gelombang ke-2 COVID-19 di Indonesia. Padahal, berdasarkan data harian, sejumlah ilmuwan menilai gelombang pertama COVID-19 atau Corona di Indonesia belum terlihat puncaknya dan kapan akan melandai.
“Kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua, second wave dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," kata Jokowi dalam rapat secara daring dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).
Bukan sekali itu saja Jokowi mengatakan soal gelombang kedua COVID-19. Sejak Juni 2020, Jokowi beberapa kali mengingatkan hal yang sama.
Pada 10 Juni 2020, saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga telah menyatakan demikian. "Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan," katanya.
Begitu juga saat ia melakukan kunjungan kerja ke Semarang, di depan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (30/6/2020), ia juga menyatakan hal yang sama.
"Kita tahu ancaman COVID-19 belum berakhir, ancamannya masih tinggi kondisinya juga masih berubah-ubah masih sangat dinamis. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua muncul seconde wave," kata Jokowi.
Menurut Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riyono, belum tepat saat ini untuk mengingatkan akan terjadinya gelombang kedua COVID-19. Sebab gelombang pertama COVID-19, dinilainya belum usai dan belum tertangani dengan baik.
“Gelombang pertama saja belum terbentuk. Belum kelihatan puncaknya, sudah mau bicara gelombang kedua. Pikirkan dulu gelombang pertama ini,” kata Pandu kepada Tirto, Kamis (30/7/2020).
Dengan menyebut datangnya gelombang kedua COVID-19, “Seolah pandemi sudah mencapai puncak dan berhasil diturunkan.” Hal ini menurutnya malah akan menurunkan tingkat kewaspadaan masyarakat karena tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai situasi yang sebenarnya.
Seharusnya orang-orang yang berada di lingkaran presiden, kata dia, memberikan informasi yang jelas dan benar soal situasi sesungguhnya. Sehingga apa yang disampaikan presiden betul-betul menjadi pegangan masyarakat dalam bertindak.
Inisiator Koalisi Warga Lapor COVID-19 Irma Hidayana juga mempertanyakan pernyataan presiden soal gelombang kedua COVID-19. Dapat disebut sebagai gelombang kedua adalah jika sudah terjadi puncak kasus kemudian ada tren penurunan. Sedangkan sampai saat ini gelombang pertama belum jelas puncaknya dan kapan kurvanya menurun.
“Puncak gelombang I belum tahu kok Pak Jokowi sudah bilang gelombang kedua?” kata Irma saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (30/7/2020).
Beda Data & Minim Intervensi: Kurva COVID-19 akan Terus Naik
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lapor COVID-19, menurut Irma, belum ada tanda-tanda tren penurunan kurva COVID-19. Malah berdasarkan data itu, terdapat kemungkinan jumlah kasus lebih banyak dan terus meningkat. Sebab sebagian data ada yang tidak dilaporkan ke publik.
Salah satu contohnya adalah data soal kematian. Berdasarkan data per 24 Juli 2020 dari Lapor COVID-19, --yang dikumpulkan dari seluruh provinsi Indonesia-- ada selisih 8.786 kasus kematian terduga COVID-19 yang tidak dilaporkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 ke publik.
Kematian kasus positif COVID-19, dari temuan mereka, sebanyak 4.797. Namun yang dilaporkan oleh pemerintah ke publik hanya 4.665. Artinya terdapat selisih 132 kasus kematian yang tidak dilaporkan.
Peneliti dan sosiologi bencana Nanyang Technological University Singapore Sulfikar Amir mengatakan, gelombang pertama COVID-19 belum akan usai di Indonesia. Penularan akan terus terjadi dan kurva masih akan terus meningkat, selama pemerintah tidak melakukan intervensi serius.
“Dalam situasi pandemi ketika belum ada vaksin. Kurva itu bisa turun atau melandai jika ada intervensi soal yang efektif,” ujar Sulfikar yang juga merupakan kolaborator ilmuan di Lapor COVID-19.
Dia mencontohkan di negara lain seperti Cina, Italia, dan Singapura kurva sudah melewati puncak dan melandai. Menurutnya itu bukan karena keajaiban. Melainkan karena adanya intervensi sosial oleh pemerintah yang efektif menurunkan laju penularan.
Tetapi di Indonesia, kata dia, intervensi sosial tidak pernah dilakukan secara tuntas. Ketika sebagian daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian buru-buru melakukan pelonggaran dan beralih ke kehidupan normal baru.
Padahal nyatanya PSBB tidak berlaku efektif. Sehingga penularan masih terus terjadi dan lajunya semakin tinggi.
Ketika kasus COVID-19 terus bertambah, kata Sulfikar, pemerintah justru sibuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah memiliki asumsi pandemi ini seperti banjir yang akan surut sendiri. Makanya intervensi sosial yang dilakukan setengah hati. Pemerintah menganggap Coroan akan hilang sendiri sehingga mereka menunggu sambil mengurus persoalan ekonomi,” ujarnya.
Selama intervensi yang dilakukan oleh pemerintah fokus pada persoalan ekonomi maka kurva COVID-19 akan terus naik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi akan terus turun.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
