tirto.id - Ijtima Ulama III akan digelar, Rabu (1/5/2019) mendatang. Dalam acara tersebut, para ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) akan membahas tentang kecurangan pelaksanaan Pemilu 2019.
Namun, Ijtima Ulama III kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk mendorong Pemungutan Suara Ulang (PSU) kecuali di daerah yang dicurangi.
"Saya pikir tidak tepat merekomendasikan pencoblosan ulang di beberapa daerah yang memang kebetulan ada permasalahan yang dicurangi, sama saja dengan menoleransi perbuatan curang," kata Penanggung Jawab Ijtima Ulama III Yusuf Martak di daerah Tebet, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Yusuf mengatakan, Ijtima Ulama sebatas untuk menjelaskan kecurangan yang selama ini beredar di publik. Pihaknya juga akan menjelaskan isu simpang siur dan temuan kecurangan se-Indonesia, serta akan memaparkan kepada habaib, ulama dan mendengarkan langsung dari tokoh nasional serta petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandaiga.
Menurut Yusuf, isu PSU sebaiknya ditangani dengan baik. Ketua Umum GNPF-U ini beralasan, kubu 01 memiliki banyak akses dan bisa melaporkan langsung, sementara kubu 02 hanya berdasarkan video viral.
Ia pun menyebut kalau banyak pelaporan 02 tidak ditangani dengan baik sehingga berharap bisa ditangani.
Namun, Yusuf belum bisa menjawab apakah hasil ijtima Ulama III akan mengarah kepada sikap pihaknya pada tanggal 22 Mei 2019 saat pengumuman mendatang. Ia mengaku, hanya mengadakan ijtima demi mengambil langkah bersama.
"Yang jelas kami mengagendakan ijtima tanggal 1 (Mei 2019) untuk menampung seluruh aspirasi dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil, baru setelah ijtima kami mengambil sikap," tukas Yusuf.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
