tirto.id - Listati, salah satu warga Kota Salatiga, Jawa Tengah, tidak bisa menutupi rasa senangnya ketika menghadiri bakti sosial yang digelar di Kelurahan Kumpulrejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng).
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sebagai rangkaian peringatan hari jadi yang ke-79. Gelaran ini turut diramaikan dengan kegiatan cek kesehatan gratis, pasar murah, imunisasi, hingga pemberian bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH).
Pada kegiatan bakti sosial tersebut, Listati mengaku dapat membeli sembako murah yang sudah disubsidi oleh Pemprov Jateng. Untuk satu paket beras, minyak goreng, telur, dan lainnya, ia hanya cukup merogoh kocek sebesar Rp90.000 dari biasanya Rp130.000. Artinya ia bisa menghemat Rp40.000 untuk satu paket sembako tersebut.
“Alhamdulillah senang, hari ini dapat subsidi belanja murah. Semoga ini bisa diteruskan, karena sangat membantu warga terutama yang membutuhkan,” ujarnya saat dimintai tanggapan mengenai kegiatan bakti sosial tersebut.
Hari jadi Provinsi Jateng yang diperingati setiap 19 Agustus memang selalu diikuti dengan berbagai rangkaian kegiatan, yang mana salah satunya bakti sosial. Bakti sosial tahun ini digelar di dua tempat, yakni Kelurahan Kumpulrejo dan Blotongan, Kota Salatiga.
Pemprov Jateng menyiapkan bantuan sembako sebanyak 800 paket per kecamatan, cadangan pangan 10 ton beras dan mi mocaf, telur 1.000 kilogram di empat kecamatan, dan subsidi belanja senilai Rp130 ribu menjadi Rp90 ribu. Sedangkan untuk bantuan renovasi RTLH, dilakukan sebanyak 50 unit dengan masing-masing senilai Rp20 juta, yang tersebar di seluruh Kota Salatiga.
“Sudah tradisi bahwa menjelang hari jadi Jawa Tengah kita banyak kegiatan, salah satunya bakti sosial,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, dalam keterangan persnya dikutip Rabu (14/8/2024).
Hari jadi Jawa Tengah ini mengusung tema “Jawa Tengah Maju Gemilang”. Peringatan hari jadi ke-79 Jawa Tengah mulai digelar 18-20 Agustus 2024, berpusat di Kota Salatiga.
Kegiatan ini dimeriahkan dengan rangkaian Jateng Fun Run 7.9 K, opening ceremony, dan harvesting gernas BBI/BBWI Jateng 2024, pameran produk jamu, kuliner dan UMKM, seni dan budaya, live musik, festival lampion dan kembang api, Jateng Bersholawat, lomba band, closing ceremony, serta pameran UMKM.
Refleksi Hasil Kinerja Pemprov Jateng
Jelang peringatan hari jadi ke-79, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan refleksi hasil kinerja jajarannya. Refleksi disampaikan saat Nana menjadi inspektur upacara di halaman Kantor Gubernur Jateng pada Senin, 5 Agustus 2024.
Nana menilai, usia 79 tahun untuk sebuah provinsi adalah usia yang mapan. Artinya sudah cukup dewasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan kemapanan usia, maka kondisi masyarakat juga semestinya sejahtera.
“Apakah masyarakat kita sudah sejahtera? Karena fakta di lapangan, masyarakat kita masih banyak yang masih di bawah garis kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem. Makanya dalam hal ini kita tingkatkan terus atensi kita, kinerja kita untuk masyarakat Jawa Tengah,” ujar dia dalam keterangannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2024 mencapai 10,47 persen atau sebanyak 3,70 juta orang. Angka ini berhasil ditekan atau turun 0,30 persen dibanding periode sebelumnya pada Maret 2023, yang sebanyak 3,79 juta orang.
Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp507.001 per kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp383.285/l per kapita/bulan (75,60 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp123.716 per kapita/bulan (24,40 persen).
Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.281.505 per rumah tangga miskin/bulan.
Sementara pada Maret 2023 rumah tangga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota rumah tangga 4,28 orang, sehingga besarnya garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp2.044.042 per rumah tangga miskin/bulan.
“Jadi kemiskinan di Jawa Tengah sisa 10,47 persen atau dari 37,5 juta penduduk di Jawa Tengah,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, saat dihubungi Tirto, Rabu (14/8/2024).
Imam menuturkan penurunan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah tersebut tidak lepas dari berbagai strategi yang dilakukan Dinas Sosial. Pertama yakni mengurangi beban pengeluaran warga masyarakat miskin dengan memberikan proteksi melalui jaminan sosial. “Kalau di Jawa Tengah ada KJS, Kartu Jateng Sejahtera,” imbuh dia.
Kedua ada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Dana bagi hasil ini diperuntukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga membantu jaring pengaman sosial lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan pangan beras.
“Itu yang dari Kemensos. Jadi kalau dari kabupaten, kota ada strategi sendiri. Biasanya ada bantuan beras, ada bantuan langsung tunai (BLT) dana desa itu juga ada,” ujar dia.
Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tak lepas juga dari upaya berbagai pihak. Beberapa program yang telah digulirkan seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis. Dalam pelaksanaannya juga dikerjakan secara gotong royong mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa. Hal ini, membuat penurunan kemiskinan di Jateng sangat signifikan.
“Pemerintah provinsi memberikan kebijakan untuk mensupport alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin untuk mengurangi indikator-indikator itu. Misalkan pemberian RTLH, bantuan listrik bagi warga miskin, kemudian penyediaan air bersih,” terang dia.
Nana lantas menyampaikan terima kasih atas keseriusan jajarannya untuk menurunkan angka kemiskinan. Meski begitu, kerja keras tetap harus dilakukan. “Saya minta betul-betul tingkatkan pelayanan, selain itu bagaimana upaya-upaya kita untuk menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Pengangguran Turun & Investasi Melejit
Di luar dari penurunan angka kemiskinan,Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah pada Februari 2024 juga berhasil ditekan sebesar 4,39 persen atau 940.000 orang. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,24 persen dan Agustus 2023 yang sebesar 5,13 persen. TPT bahkan mempunyai tren yang terus menurun sejak Februari 2022 hingga Februari 2024.
TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. Hal ini berarti, di antara 100 orang angkatan kerja, ditemukan sekitar empat orang penganggur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan upaya penurunan TPT tersebut terjadi karena berbagai program sudah dilakukan oleh pihaknya dalam upaya mendorong perluasan lapangan kerja kreatif dan nonformal.
Salah satunya adalah dengan optimalisasi aplikasi E-Makaryo (job portal online) yang telah dapat diakses melalui Android, sehingga memudahkan pencari kerja mendapat informasi lowongan.
Terbukti, lewat aplikasi E-Makaryo milik Disnakertrans Jateng, tercatat telah menempatkan 11.183 orang bekerja. Kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jateng dari Januari-April 2024 telah tersalurkan sebanyak 24.313 orang.
Selain itu, Disnakertrans Jateng juga telah meningkatan kompetensi pencari kerja dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan instruktur melalui pelatihan keterampilan kerja di BLK dan magang di perusahaan, serta revitalisasi BLK (pelatihan bidang industri, pertanian, jasa, kewirausahaan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM).
Di Jateng sendiri, terdapat 2.130 BLK yang dikelola oleh Pemprov Jateng, pemerintah pusat (Kemenaker RI), LPKS, milik kabupaten/kota, hingga BLK milik komunitas. Tercatat, pada 2023, BLK yang dikelola Pemprov Jateng telah menempatkan 2.977 orang bekerja, sementara BLK yang dikelola UPT Kemenaker RI menempatkan 4.062 orang bekerja. Adapun, BLK yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota telah menempatkan 4.699 orang bekerja, setelah mengikuti pelatihan.
“Sebagai upaya penurunan TPT, telah diterbitkan Surat Sekda kepada bupati/wali kota se-Jateng No. 052/1052 Tanggal 4 Mei 2024, substansi surat tersebut agar dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota fokus melaksanakan kegiatan penyerapan tenaga kerja dan mengantisipasi adanya PHK (job fair, pelatihan sesuai DUDI, jejaring penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial),” jelas dia kepada Tirto, Rabu (14/8/2024).
Kendati alami penurunan, Ahmad Aziz mengakui memang masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya mengentaskan pengangguran di Jawa Tengah. Salah satunya adalah terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena sampai saat ini setidaknya terdapat 7.437 pekerja mengalami PHK seiring tutupnya sejumlah perusahaan di wilayah itu pada tahun ini.
Namun salah satu konsen terhadap PHK, Disnakertrans Jateng turut berperan dalam memanfaatkan forum dialog serikat pekerja atau serikat buruh dan tripartit serta menjamin perlindungan dan meningkatkan coverage jaminan sosial bagi mereka yang terdampak.
Di sisi lainnya, keberhasilan Pemprov Jateng bisa dilihat dari capaian realisasi investasinya. Pada kuartal I-2024 nilai investasi di Jawa Tengah tembus mencapai Rp15,167 triliun. Angka ini meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp9,313 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp5,854 triliun. Sementara, jumlah proyek yang dibuat mencapai 13.927 unit, dengan serapan tenaga kerja 78.204 orang.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama 2023, realisasi PMA naik 2,66 persen. Sementara realisasi investasi PMDN naik 15,98 persen. Adapun, total realisasi di kuartal I-2023 saat itu hanya mencapai Rp12,78 triliun, sementara pada 2024 periode sama mencapai Rp15,67 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Sakina Rosellasari, mengatakan capaian investasi tersebut tidak lepas dari berbagai kemudahan investasi dilakukan Pemprov Jateng untuk menarik investor masuk. Kemudahan investasi itu dilakukan dengan adanya regulasi berkaitan dengan insentif sesuai dengan kewenangan, proses perizinan yang semuanya melalui digitalisasi yaitu OSS RBA dan SIAP.
“Jateng jadi sudah tidak ada layanan perizinan secara manual di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2021 yang mungkin juga dilakukan oleh provinsi lain,” ujar dia kepada Tirto, Kamis (15/9/2024).
Menurutnya yang membedakan Provinsi Jateng dengan provinsi lain adalah posisi Jawa Tengah strategis dengan dukungan infrasturktur jalan tol yang memudahkan akses bahan/material serta produk serta adanya kawasan industri mulai tumbuh. Seperti diketahui, terakhir Kawasan Industri Terpadu Batang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.
“Dan yang pasti hubungan industrial yang harmonis di Jawa Tengah, sehingga para investor nyaman berinvestasi terus menarik sektor pendukung lainnya untuk turut berinvestasi di Jawa Tengah,” kata dia.
Kendati begitu, Menurut Sakina terdapat tantangan investasi di Jateng ke depan. Terlebih Jateng sendiri telah dicanangkan sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Tentunya diharapkan investasi yang berkembang di Jawa Tengah diharapkan ke depat tetap yang berkualitas yang mampu membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk dapat mengurangi pengangguran.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
