tirto.id - Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir Januari 2019 mendatang. Hal ini dijelaskan Kim dalam catatannya kepada staf World Bank pada Senin (7/1/2019).
“Saya telah memutuskan, sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tantangan baru dan sepenuhnya fokus dalam upaya saya meningkatkan keuangan swasta dan kepentingan orang-orang di sekitar pekerjaan saya,” demikian tulis Kim.
Kim merupakan presiden ke-12 Bank Dunia. Namanya pertama kali muncul dalam bursa presiden Bank Dunia selepas dinominasikan Barack Obama pada 2012. Empat tahun berselang, ia kembali dicalonkan Obama untuk masa jabatan hingga 2022. Namun, tiga tahun sebelum kepemimpinannya berakhir, Kim sudah lebih dulu mengundurkan diri.
Berdasarkan keputusan Dewan Eksekutif, kandidat pengganti Kim akan ditentukan pada 1 Februari oleh jajaran Dewan Direksi Bank Dunia.
Si Antropolog yang (Mencoba) Tahu Ekonomi
Kim lahir di Seoul pada 1959. Ibunya adalah ahli filsafat Konfusianisme, sementara ayahnya merupakan dokter gigi. Saat usianya lima tahun, Kim dan keluarganya pindah ke AS karena Perang Korea. Di AS, Kim tinggal di Muscatine, Iowa.
Masa pendidikan Kim dihabiskan kampus-kampus ternama. Ia kuliah di Brown untuk belajar biologi, lalu dilanjutkan ke Harvard untuk mengambil dua jurusan sekaligus: antropologi dan kedokteran. Di Harvard, Kim bertemu dan menjalin persahabatan dengan Paul Farmer. Keduanya lantas, pada 1987, membikin Partners in Health, organisasi nirlaba untuk memberikan dukungan medis kepada kelompok miskin.
Bagi Kim dan Farmer, masalah kesehatan global muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Kondisi bertambah buruk setelah lembaga-lembaga ekonomi seperti Bank Dunia dan IMF, menurut keduanya, mengambil pendekatan yang kontraproduktif: memotong anggaran bantuan untuk kesehatan masyarakat.
Sebagaimana ditulis Andrew Rice dalam “Is Jim Kim Destroying the World Bank — or Saving it From Itself?” yang dipublikasikan di Foreign Policy, sepak terjang Partners in Health mencuri perhatian publik tatkala mereka terjun langsung ke Haiti. Di sana, Kim dan Farmer mempelopori metodologi akar rumput guna mengatasi sengkarut permasalahan kesehatan: memberi pelatihan kepada masyarakat, perawatan medis, hingga memperluas akses untuk makanan, sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya.
Pengalaman di Haiti semakin memantapkan langkah Kim untuk memberantas kemiskinan dan memperbaiki masalah kesehatan global. Pada 2003, ia diangkat jadi Direktur Penanggulangan HIV/AIDS WHO. Tanpa keraguan, Kim pasang janji yang cukup radikal: mampu merawat tiga juta pasien HIV/AIDS di negara-negara berkembang dengan obat anti-retroviral hanya dalam jangka waktu dua tahun.
“Anda harus menetapkan target yang sangat sulit agar hal itu mampu mengubah bagaimana cara Anda melakukan pekerjaan tersebut,” kata Kim dalam satu kesempatan.
Kim boleh saja memasang target setinggi-tingginya—sekalipun itu tak realistis. Namun, kondisi di lapangan tetap yang menentukan. Janji Kim yang revolusioner itu tak pernah terwujud dan oleh karenanya, pada 2007, ia meminta maaf secara terbuka kepada publik lewat siaran BBC.
Setelah di WHO, Kim sempat bekerja di Harvard sebagai Kepala Pusat Penelitian Kesehatan Publik dan menjadi Presiden Dartmouth College pada 2009. Dartmouth, sekali lagi, jadi bukti besarnya ambisi Kim. Ia ingin Dartmouth mampu menciptakan terobosan di dunia medis dengan, salah satunya, menemukan obat penyembuh kanker.
Tapi, alih-alih mewujudkan misi tersebut, masa jabatan Kim di Dartmouth justru berubah seperti badai tatkala warga kampus—beserta alumni—menentang keputusannya untuk memotong anggaran sebesar 100 juta dolar seraya menyebut sosok Kim sebagai “presiden yang tidak demokratis.”
Segala kontroversi yang ada tak menghentikan Kim untuk memperoleh kesempatan dan jabatan yang lebih tinggi. Maret 2012, Menteri Keuangan AS kala itu, Timothy Geithner, meneleponnya.
“Kim,” Geither bertanya, “elu mau enggak jadi Presiden Bank Dunia?”
Usai telepon itu ditutup, kita tahu Kim naik ke kursi orang nomor satu di Bank Dunia.
Selama menjabat sebagai Presiden Bank Dunia, Kim menetapkan dua visi: mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan kesejahteraan bersama khususnya pada 40 persen negara termiskin di dunia.
Visi “mengentaskan kemiskinan” versi Kim mengundang kritik, salah satunya dari Martin Ravallion, ekonom Georgetown University. Menurut Martin, kemiskinan, dalam lingkup global, sudah turun ke angka di bawah 13 persen pada 2012—dari semula 37 persen pada 1990—sehingga lebih sedikit negara yang membutuhkan bantuan anggaran.
Kim, catat Martin, seharusnya belajar dari pengalaman pada 2012 manakala aliran modal Bank Dunia ke negara-negara berkembang hanya tersalur sekitar 5 persen saja akibat birokrasi yang berbelit. Proses pinjaman dana di Bank Dunia saat itu, Martin bilang, seperti spageti yang kusut. Alih-alih berfokus menggenjot dana yang ditujukan ke negara-negara berkembang, Kim seharusnya memperbaiki birokrasi di lingkup internal terlebih dahulu.
Toh, pada akhirnya, Kim tak peduli. Ia tetap berupaya mewujudkan visinya dengan gebrakan demi gebrakan.
Ia, misalnya, mengalihkan sebagian besar sumber daya—senilai 56 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman dan pendanaan lainnya—untuk tujuan yang berada di luar tradisi Bank Dunia: menghentikan penyebaran ebola dan mengatasi krisis pengungsi di Timur Tengah.
Selain itu, Bank Dunia, di era kepemimpinan Kim, juga lebih aktif dalam upaya pencegahan perubahan iklim dengan memberi bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang sebesar 60 miliar per tahun hingga mencabut dukungan terhadap pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara dan mengalihkan perhatian ke energi alternatif yang ramah lingkungan.
“Masyarakat miskin seharusnya tidak perlu membayar kesalahan yang dilakukan banyak negara-negara maju dalam kurun waktu yang sangat lama,” ujar Kim tentang keputusan Bank Dunia untuk tak lagi membiayai pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara.
Mark Weisbrot, analis dari Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan di Washington, menyebut kepemimpinan Kim berbeda dengan pemimpin Bank Dunia sebelumnya. Ia menilai, pemimpin sebelumnya berasal dari kalangan politik dan diduga menghabiskan sebagian besar hidup untuk memperkaya diri dan menguatkan pengaruh politiknya.
“Kim, sebaliknya, telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berusaha memperbaiki kehidupan orang miskin,” kata Mark seperti dikutip dari BBC.
Kim yang Hipokrit
Keberanian Kim untuk mendobrak batasan yang ada selama ia menjabat di Bank Dunia nyatanya dibarengi dengan serangan peluru yang diarahkan kepadanya.
Kim datang ke Bank Dunia tanpa pengalaman memadai dalam manajemen pemerintah, ekonomi makro, maupun keuangan global. Ia diangkat dengan kualifikasi yang berbeda dari pendahulunya. Ia adalah dokter dan antropolog, bukan menteri keuangan maupun bankir Wall Street yang selama ini menjadi latarbelakang para Presiden Bank Dunia.
Faktor tersebut diduga kuat menjadi penyebab munculnya kebijakan-kebijakan Kim yang sarat kontroversi. Demi mewujudkan program “mengentaskan kemiskinan”, misalnya, Kim tak ragu memotong anggaran administrasi dan operasional Bank Dunia sebesar 400 juta dolar AS. Tak cuma itu saja, Kim bahkan memutus kontrak kerja 500 pegawai Bank Dunia dengan alasan efisiensi.
Walhasil, dua keputusan itu ditanggapi dengan penolakan di lingkup internal. Upaya Kim untuk mereformasi, merestrukturisasi bank, serta mendefinisikan kembali kewajiban Bank Dunia untuk melindungi masyarakat miskin telah menyebabkan kepemimpinannya diterjang ombak besar. Kim, oleh para pegawainya, dianggap lancang, sembrono, dan terlalu gelap mata dalam melakukan revitalisasi birokrasi yang lamban di tubuh Bank Dunia.
Citra Kim makin buruk tatkala ia tak ragu membungkam suara-suara oposisi yang ditujukan kepadanya. Fabrice Houdart, pegawai senior Bank Dunia, contohnya, yang getol mengkritik dugaan mismanajemen keuangan oleh para pimpinan, diciduk dengan tuduhan “membocorkan dokumen internal.”
Menurut hasil jajak pendapat internal yang dilakukan pada 2014, hanya sekitar 26 persen pegawai—dari total 10 ribu staf—yang menilai kepemimpinan Kim di Bank Dunia telah “menciptakan budaya transparansi dan kepercayaan.”
“Perubahan yang salah telah dilakukan dengan begitu buruk,” ucap Lant Pritchett, mantan ekonom Bank Dunia.
Tak sekadar di tubuh internal, “dosa” Kim juga muncul di lingkup eksternal. Kendati Kim selalu berucap mendukung upaya-upaya pencegahan perubahan iklim, nyatanya, di saat bersamaan, dua perpanjangan tangan Bank Dunia dari sektor swasta, International Finance Corp (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), terus mendukung pengembangan batu bara di sejumlah negara Asia dan Afrika.
IFC, misalnya, secara tak langsung mendanai 41 proyek pembangkit listrik tenaga batu bara Bangladesh dan Filipina. Mereka juga melakukan hal yang sama di Meksiko ketika mengucurkan dana sebesar 200 juta dolar kepada Citla Energy untuk pengeboran minyak.
Keterlibatan IFC—atau Bank Dunia—dalam proyek-proyek tersebut, celakanya, turut melanggengkan praktik kekerasan terhadap warga sekitar daerah pembangunan. Laporan setebal 144 halaman berjudul “At Your Own Risk: Reprisals Against Critics of World Bank Group Projects” yang dirilis Human Rights Watch mencatat bagaimana pemerintah dan perusahaan telah menekan, mengintimidasi, serta memidanakan mereka yang memprotes keras proyek yang dibiayai Bank Dunia lewat IFC.
Di India, misalnya, pihak perusahaan melecehkan para pemrotes pembangunan bendungan dengan menyebut mereka sebagai “pelacur” seraya mengancam akan bertindak keras jika mereka masih saja bersuara. Sementara di Uganda, jurnalis yang ikut dalam aksi penolakan proyek IFC diancam dibunuh.
Human Rights Watch menyebut bahwa praktik serupa juga muncul di Kamboja hingga Uzbekistan. Polanya sama: pemrotes proyek IFC akan dilecehkan, diancam, ditindak keras, disebut “anti-pembangunan” maupun dicap pengkhianat, serta dipenjara. Skala aksi semacam ini, tambah HRW, meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Bank Dunia telah lama mengatakan bahwa partisipasi publik dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan upaya pembangunan yang didanainya,” kata Jessica Evans, advokat senior di Human Rights Watch. “Namun, Bank Dunia berulang kali gagal mencegah intimidasi atau pelecehan terhadap mereka yang menolak proyek pembangunan [yang didanai IFC].”
Pada 1994 silam, Peru sedang menjadi “pasien” Bank Dunia. Sebagaimana “pasien” pada umumnya, Peru harus melalui “penyesuaian struktural” (structural adjustment) yang membikin mereka menempuh kebijakan restrukturisasi ekonomi yang sejalan dengan kebijakan neoliberal (memotong subsidi, salah satunya), privatisasi BUMN, membatasi peraturan tentang tenaga kerja, menghapus tarif perdagangan, hingga memungkinkan perusahaan asing untuk membeli aset publik. Semua dilakukan agar Peru bisa keluar dari krisis.
Sementara kebijakan itu diberlakukan, Kim, yang masih berusia 30 tahun dan baru saja lulus dari Harvard, berada di kota kumuh yang bertengger di pinggiran perbukitan Lima. Di sana, ia menjadi relawan untuk membantu masyarakat setempat yang sedang menghadapi wabah kolera dan penyakit menular lainnya. Tapi, Kim tak bisa berbuat apa-apa ketika kondisi warga makin memburuk karena layanan subsidi kesehatan dipangkas pemerintah; imbas dari “penyesuaian struktural” yang diminta Bank Dunia.
Perasaan Kim makin tak menentu tatkala pastor yang dekat dengan dirinya meninggal akibat tuberkulosis. Kim hancur, dan ia hanya berpikir satu hal: semua karena ulah Bank Dunia.
Selang 25 tahun kemudian, Kim justru melakukan apa yang dilakukan Bank Dunia sewaktu di Peru: membikin orang-orang kecil sengsara dan tersingkir di tanahnya sendiri akibat kebijakan-kebijakan berdalih “pro-kelompok miskin.”
Entah hal ini disadari atau tidak, hanya Kim yang tahu.
Editor: Nuran Wibisono
