tirto.id - Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ajib Hamdani menilai program Kartu Prakerja senilai Rp20 triliun terancam menguap. Menurut Ajib program itu tidak memiliki tolok ukur yang jelas maupun tindak lanjut dari pelatihan. Hal itu berpotensi tak menjawab kebutuhan dunia usaha.
“Ketika program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan pola sekarang yang terpampang di depan mata adalah penghamburan uang Rp5,6 triliun untuk pelatihan, tanpa alat ukur efektivitas yang jelas,” ucap Ajib dalam keterangan tertulis kepada reporter Tirto, Sabtu (25/4/2020).
Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk 5,6 juta penerima kartu prakerja. Setiap orang menerima Rp3,55 juta dengan rincian Rp1 juta untuk kelas pelatihan, Rp600 ribu per bulan untuk kebutuhan hidup empat bulan, dan Rp50 ribu tiap pengisian survei yang dibagi dalam tiga tahap.
Ajib mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah menggandeng asosiasi dan para pengusaha. Menurut dia, dunia usaha mempunyai infrastruktur yang jelas untuk menilai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terlepas konsep dan niat baik Kartu Prakerja, ia menilai tanpa jaminan evaluasi dan monitoring yang jelas dampaknya akan sulit terasa.
Asosiasi pengusaha punya data riil di lapangan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengangguran, hingga jumlah pasti berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Ia bilang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hipmi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sampai Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dapat menyediakannya.
Melihat arah perkembangan kartu Prakerja yang terus dilanjutkan, Ajib menilai pemerintah bakal kerepotan. Alhasil, pantas banyak orang bertanya-tanya dan melihat program ini sebagai polemik. Belum lagi pelaksanaannya dinilai kurang tepat di masa pandemi.
“Menggandeng online platform, justru akan menyulitkan pemerintah sendiri karena pemerintah tidak mempunyai alat ukur presisi. Apakah pembekalan keahlian dengan program ini berjalan dengan baik di lapangan?” ucap Ajib.
Program Kartu Prakerja adalah janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019, salah satu program dari jaring pengamanan sosial Rp110 triliun yang diluncurkan pada 31 Maret. Pemerintah menggandeng delapan mitra tanpa tender: Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemenaker, dan Pijar mahir.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
